Pemerintah Diminta Selamatkan UMKM yang Kritis Akibat PPKM Level 4 Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan perahu layar berbahan bambu di workshop Aliebambuart, Desa Randumulya, Pedes, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (24/7). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang sebelumnya bernama PPKM Darurat itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Baca Juga

KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rafli mengatakan bahwa kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui PPKM dengan melakukan pengaturan mobilitas dan aktivitas sosial di masyarakat tentunya akan berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ia mencontohkan di Aceh. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh, dari 102.000 pelaku UMKM yang tersebar di 23 kabupaten/kota se Aceh, ada 34.150 UMKM yang terkena dampak selama pandemi COVID-19.

"Tentunya itu harus mendapat bantuan Pemerintah”, jelas Rafli dalam keteranganya, Senin (26/7).

Rafli menjelaskan program bantuan untuk UMKM seperti Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) harus dilanjutkan.

"Itu ada sebanyak 51,5 persen yang usahanya kembali beroperasi setelah mendapat dana dari BPUM," jelas Rafli.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rafli

Ia menambahkan, penyaluran BPUM juga harus memperhatikan data penerima bantuan.

Karena dalam temuan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 setidaknya ada sebanyak 418.947 penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria.

"Itu harus segera diperbaiki Pemerintah, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sehingga memiliki dampak nyata pada penyelamatan UMKM”, ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 1 itu.

Rafli menambahkan selain itu Pemerintah juga harus segera melakukan digitalisasi UMKM.

Adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat tentunya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan jual-beli secara digital.

"Sehingga pelaku UMKM harus dapat segera masuk dalam platform digital," jelas Rafli.

Namun sayangnya hingga Februari 2021 menurut data KemenKopUKM baru ada 12 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital.

Ia mendesak, peemerintah melalui KemenKopUKM juga harus melakukan pendampingan, penyederhanaan persyaratan bantuan dan juga pelatihan ataupun sosialisasi mengenai program bantuan.

"Ini untuk menyelamatkan UMKM di masa pandemi COVID-19," tutup Rafli. (Knu)

Baca Juga

Kolaborasi Sektor Swasta Hadirkan Program Vaksinasi untuk Pelaku UMKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sahrul Gunawan dan Eks Pemain Persib Bersaing di Pilbup Bandung
Indonesia
Sahrul Gunawan dan Eks Pemain Persib Bersaing di Pilbup Bandung

Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020 dipastikan diikuti tiga pasangan calon.

Anak Buah Yasonna Periksa Kelengkapan Berkas Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Anak Buah Yasonna Periksa Kelengkapan Berkas Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok

Pengungkapan kasus berawal dari video yang viral di media sosial

Kata Wali Kota Surabaya atas Tuntutan Hentikan Penyekatan dan Tes Swab Suramadu
Indonesia
Kata Wali Kota Surabaya atas Tuntutan Hentikan Penyekatan dan Tes Swab Suramadu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui warga yang berdemo di Balai Kota, Senin (21/6).

115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19
Indonesia
115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19

Sebanyak 115 karyawan sebuah perusahaan telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkonfirmasi positif COVID-19

Intip Langkah Darurat dan Jangka Panjang Menteri PUPR Tangani Banjir Bekasi
Indonesia
Tenaga Kesehatan yang Sudah Divaksinasi COVID-19 Lebih dari 100 Ribu
Indonesia
Tenaga Kesehatan yang Sudah Divaksinasi COVID-19 Lebih dari 100 Ribu

Jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 tersebut didapat dari pelaksanaan vaksinasi dari 14 hingga 21 Januari 2021

Stasiun Tugu dan Solo Balapan Layani Pemeriksaan GeNose C19
Indonesia
Stasiun Tugu dan Solo Balapan Layani Pemeriksaan GeNose C19

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 mulai operasionalkan alat deteksi COVID-19, GeNose C19 di Stasiun Tugu, Yogyakarta dan Stasiun Solo Balapan, Solo, Jumat (5/2).

Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain
Indonesia
Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain

Paling tidak terdapat tiga BAB yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, menyangkut kejahatan politik. Dalam KUHP tidak ada satu pun BAB terjemahan Belanda yang berjudul kejahatan politik.

Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian
Indonesia
Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian

Sebulan pasca rencana pelonggaran penerapan UU Informasi Transaksi Elektronoik (UU IT), nasib sejumlah terlapor dan tersangka dalam kasus ini, masih terkatung-katung.