Pemerintah Diminta Segera Lakukan Penataan ke ASN Terdampak Pembubaran Lembaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: ANT

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus berharap pemerintah segera melakukan penataan sumberdaya manusia dengan cepat dan tepat terkait pembubaran puluhan lembaga negara. Khususnya terhadap nasib para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah Lembaga Negara yang dibubarkan presiden tersebut.

"Para ASN yang berada di bawah lembaga, badan ataupun komite yang dibubarkan harus bisa diakomodir dan di tempatkan atau dialihkan ke instansi pemerintah lainnya," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7).

Baca Juga:

Hari Ini Bebas dari LP Sukamiskin, Diskon Remisi Nazaruddin Sampai 4 Tahun

Hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 241 ayat 1 dan Peraturan BKN Nomor 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS pasal 9 ayat 1 yang pada dasarnya diatur tentang mekanisme pemberhentian ASN.

Kinerja PNS
Penerimaan CPNS. (Foto: Setkab.go.id)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan apabila terjadi perampingan organisasi atas kebijakan pemerintah, maka pegawai disalurkan ke instansi pemerintah lainnya.

Guspardi menjelaskan 18 lembaga, badan dan komite yang dibubarkan presiden tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres) ataupun melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Baca Juga:

Hampir 7 Ribu Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Bakal Dipulangkan ke Tanah Air

"Jika lembaga atau badan yang dibentuk melalui Undang-Undang tentu prosesnya agak panjang, dimana pemerintah harus terlebih dahulu mengajukan revisi dan juga melalui tahap pembahasan bersama DPR RI," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies

PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta
Indonesia
PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta

Eneng pun menyarankan agar aturan ganjil genap diberlakukan setelah masa pandemi selesai.

Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies
Indonesia
Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies

Kata Andri, pihaknya bisa mengawasi pekerja yang hanya masuk 50 persen dari kapasitas pegawai.

Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari
Indonesia
Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari

Jika Pemprov DKI sudah 8 kali lebih tinggi melaksanakan testing dari yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau WHO.

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental
Indonesia
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental

Bahwa yang dilakukan oleh pembentuk UU melalui UU a quo, sejatinya adalah membentuk sebuah UU baru tentang KPK.

Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen
Indonesia
Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen

Keterpakaian tempat tidur rawat inap dan ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di Jakarta terjadi peningkatan selama sebulan terakhir.

Soal Kasus FPI dan Rizieq Shihab, Kapolri Pastikan Bakal Dituntaskan
Indonesia
Soal Kasus FPI dan Rizieq Shihab, Kapolri Pastikan Bakal Dituntaskan

Pengusutan kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) akhir 2020 lalu kini belum menemui titik terang.

Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan
Indonesia
Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Jadi ini yang paling urgent dan menolong pekerja tenaga kesehatan kita

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja
Indonesia
Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.