Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat Miko Susanto Ginting. Foto: Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Komisi Yudisial (KY) menyampaikan empati yang mendalam kepada para aparatur pengadilan, terutama hakim yang sedang menjalani masa pemulihan seiring bertambahnya angka keterpaparan COVID-19 di sejumlah institusi pengadilan.

"Komisi Yudisial menyatakan empati yang mendalam kepada aparatur pengadilan, terutama hakim, yang sedang menjalani pemulihan. Sembari Komisi Yudisial juga mengharapkan agar semua hakim tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Baca Juga

PPKM Darurat, Akses Masuk Bekasi Diperketat

Dalam kesempatan ini, KY meminta pemerintah memperjelas status sektor hukum dan peradilan dalam skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan COVID-19 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Situasi ini, kata Miko, serba sulit karena di satu sisi para hakim harus bertugas untuk menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum. Sementara itu, di sisi lain, aspek kesehatan dan keselamatan hakim juga menjadi sangat rentan.

"Untuk itu, Komisi Yudisial juga mengusulkan sektor hukum dan peradilan diperjelas statusnya (esensial atau kritikal) dalam skema PPKM Darurat yang dicanangkan Pemerintah," ujarnya.

Tim Infografis MP Media

Selama masa PPKM darurat, pemerintah memberlakukan 100 persen work from home (WFH) untuk sektor nonesensial, sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Miko menambahkan, sejumlah skenario mitigasi seperti penyelenggaraan sidang secara virtual perlu untuk kembali dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dan No. 4 Tahun 2020.

Namun, terkait perkara pidana misalnya, apabila karena jabatannya Majelis Hakim atau karena adanya permintaan terdakwa/penasehat hukum dan/atau penuntut umum, diputuskan bahwa seluruh atau beberapa tahapan persidangan dilaksanakan secara tatap muka, KY berharap persidangan dapat dilaksanakan dengan kepatuhan yang sangat ketat terhadap protokol kesehatan.

Miko melanjutkan, KY juga terbuka apabila terdapat masukan dan pertimbangan lain terkait pelaksanaan tugas-tugas hakim dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan KY untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU Komisi Yudisial.

"Semoga solidaritas kita semua mampu memberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini," pungkas Miko. (Pon)

Baca Juga

PPKM Darurat Hanya Berlaku di Jawa dan Bali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri
Indonesia
Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri

Dedi menegaskan bahwa Bripda Randy akan diproses hukum oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim

Pemerintah Beri Syarat Gereja yang Ingin Laksanakan Ibadah Secara Fisik
Indonesia
Pemerintah Beri Syarat Gereja yang Ingin Laksanakan Ibadah Secara Fisik

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No SE 33 Tahun 2021

Polda Metro Pastikan Beri Pengamanan Maksimal untuk Formula E
Indonesia
Polda Metro Pastikan Beri Pengamanan Maksimal untuk Formula E

Polda Metro Jaya siap memberikan pengamanan untuk Formula E yang akan digelar Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) atau Sirkuit Ancol pada Sabtu (4/6).

BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990
Indonesia
BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990

Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BI mengenai pengelolaan uang rupiah.

Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI, Polisi Dalami Kemungkinan Tersangka Selain Ketua DPP Golkar
Indonesia
Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI, Polisi Dalami Kemungkinan Tersangka Selain Ketua DPP Golkar

Polisi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Papua-Papua Barat DPP Partai Golkar, Azis Samual (AS), sebagai tersangka pengoroyokan Ketum KNPI.

Sembilan Jenis Kendaraan Bebas Aturan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Indonesia
Sembilan Jenis Kendaraan Bebas Aturan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran

Rencana kebijakan ganjil genap mudik 2022 ternyata tak berlaku untuk semua kendaraan.

KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Polri: Terduga Teroris Diduga Kumpulkan Dana dari Kotak Amal Panti Asuhan
Indonesia
Polri: Terduga Teroris Diduga Kumpulkan Dana dari Kotak Amal Panti Asuhan

"Kemudian tanda-tanda dari infaq (untuk kegiatan terorisme) ini biasanya mereka tidak menggunakan nama panti asuhan yang jelas," ujar Argo

Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah
Indonesia
Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah

Unit Usaha Syariah Bank DKI berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal menggunakan mobil vaksin keliling di sejumlah tempat ibadah di DKI Jakarta.

Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega
Indonesia
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega

"Jadi itu enggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024. Tetapi kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok, juga itu kewenangan Bu Mega," tegas Hasto.