Pemerintah Diminta Perhatikan Kepentingan Kesehatan Soal Limbah Batubara Batubara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Politisi Senayan menilai pengelolaan limbah abu batubara saat ini sering menimbulkan keluhan masyarakat. DPR menegaskan, limbah batubara harus tetap masuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

"Pembuangan cairan limbah batubara yang disalurkan ke laut ditengarai berdampak pada kehidupan nelayan yang sulit mendapatkan ikan. Mengingat 91 persen PLTU umumnya berada di pesisir," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keteranganya, Sabtu (13/2).

Baca Juga:

Limbah Medis COVID-19 Lebih dari 6 Ribu Ton, DKI Penyumbang Terbanyak

Limbah abu batubara yang mengudara dan didemo warga seperti di Cilacap, Marunda, Suralaya, dan tempat-tempat lainnya diduga menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Apalagi, ika bahan tersebut dianggap bukan limbah B3, maka patut diduga limbah tersebut akan dikelola secara serampangan.

Mulyanto minta, pemerintah berlaku adil dan memperhatikan kepentingan kesehatan dan lingkungan masyarakat luas, jangan kalah pada desakan pengusaha..Ia mengingatkan, berbagai riset, termasuk yang dilakukan badan Litbang Kementerian ESDM, dalam limbah batubara banyak mengandung logam berat seperti tembaga, arsenik, kromium, merkuri, dan timbal.

"Zat-zat yang bersifat racun dalam abu batubara ini diperkirakan tidak hanya mencemari tanah, udara dan air setempat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia melalui rantai makanan," papar Mulyanto.

Ia menegaskan, meski limbah abu batubara bermanfaat untuk berbagai keperluan, karena dapat diolah menjadi berbagai produk batako, konkret penahan ombak, hingga tanah urukan, namun tidak berarti dampak kesehatan lingkungan dari limbah dengan volume raksasa tersebut dapat diabaikan.

Data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada tahun 2018, proyeksi kebutuhan batubara hingga tahun 2027 mencapai sebesar 162 juta ton. Prediksi potensi FABA yang dihasilkan, dengan asumsi 10 persen dari pemakaian batubara, adalah sebesar 16,2 juta ton.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, tidak semua jenis fly ash dan bottom ash (FABA) atau abu sisa pembakaran batubara dikeluarkan dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Isu limbah batubara dikeluarkan dari limbah B3 semuanya itu tidak benar, itu yang perlu dicatat. Limbah B3 fly ash dan bottom ash masih menjadi limbah B3," kata Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vivien dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Jumat (12/3).

PLTU Batubara. (Foto: Kementerian ESDM)
PLTU Batubara. (Foto: Kementerian ESDM)

Vivien menegaskan, fly ash atau abu terbang masih masuk kategori limbah B3 dengan kode B409. Sama halnya dengan bottom ash atau abu padat yang memiliki kode BB410.

Namun, katanya, ada jenis FABA yang dikeluarkan dari kategori B3 menjadi limbah non-B3, yaitu abu yang dihasilkan dari sistem pembakaran dengan sistem pulverized coal (PC) boiler.

PC boiler adalah bejana tertutup untuk proses pembakaran yang mengubah air menjadi uap panas yang bertekanan tinggi yang dalam proses pembakarannya menggunakan bahan bakar batu bara yang dihaluskan terlebih dahulu.

"Kalau industri yang menggunakan fasilitas stoker boiler dan atau tungku industri, limbah batu baranya atau fly ash dan bottom ash masih menjadi limbah B3," tegasnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pesisir Pulau Pramuka dan Panggang Dipenuhi Tumpahan Limbah Minyak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa dan Buruh yang Unjuk Rasa
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa dan Buruh yang Unjuk Rasa

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan massa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). Adapun dua Wakil Ketua DPR yang menerima massa AMI dan Gebrak yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya
Indonesia
PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya

Penurunan level PPKM selaras dengan data kasus COVID-19 yang terus menurun di Kota Tangerang Selatan.

Alasan Polisi Larang Pesepeda Lewat Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Alasan Polisi Larang Pesepeda Lewat Jalan Sudirman-Thamrin

Segala macam kegiatan dan aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan tetap harus kita hindari

GMNI Minta Barat tidak Campuri Langkah Indonesia Undang Putin ke KTT G20
Indonesia
GMNI Minta Barat tidak Campuri Langkah Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Arjuna juga berharap pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh tekanan Barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif.

Saran Rizal Rami Tekan COVID-19: Sulap Gedung Dewan Jadi Ruang Pasien
Indonesia
Saran Rizal Rami Tekan COVID-19: Sulap Gedung Dewan Jadi Ruang Pasien

Pemerintah juga perlu meningkatkan vaksinasi sebanyak tiga kali dari yang saat ini telah dilakukan

Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya
Indonesia
Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terus mematangkan rencana untuk menggelar balapan motor.

KPK Diminta Selidiki Keterlibatan 3 Korporasi dalam Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak
Indonesia
KPK Diminta Selidiki Keterlibatan 3 Korporasi dalam Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak

Oleh karena itu, menurut Akbar keterlibatan korporasi harus ditelisik.

DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Bandung Raya Mulai Dilayani Bus Trans Metro Pasundan
Indonesia
Bandung Raya Mulai Dilayani Bus Trans Metro Pasundan

Wagub Uu berharap daerah lainnya di wilayah Jawa Barat bisa tersentuh program bus ini seperti Cirebon, Karawang, Bogor, Depok.

Pemerintah Larang Ekspor Produk CPO dan Turunannya Serta Tindak Tegas Pelanggar
Indonesia
Pemerintah Larang Ekspor Produk CPO dan Turunannya Serta Tindak Tegas Pelanggar

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Kamis (28/4).