Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - Dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen pegawai BUMN. Ia menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Baca Juga:

Berhasil Tekan Utang, Laba BUMN Bisa Capai Rp 200 Triliun

"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan bahasa Inggris," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Merujuk data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi. Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.

"Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN harus menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini," ujarnya.

Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.

Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh.

Baca Juga:

Menteri BUMN Klaim Utang Garuda Susut hingga 50 Persen

Selain itu, kata Amin, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshoot atau tangkapan layar.

"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layer (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki," ungkapnya.

Ia menjelaskan grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya.

"Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut," imbuhnya.

Menurut Amin, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes.

Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris. Kualitas ini, kata Amin, lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch.

Lebih lanjut Amin mengatakan, jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan clustering BUMN. Sehingga soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.

“FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan
Indonesia
Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan

Satu di antara tiga poin dalam menyatukan dan menyamakan visi yang disepakati ialah menyiapkan kerja sama untuk Pilpres 2024.

Hercules Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Hercules Penuhi Panggilan KPK

Mengenakan kemeja dan peci hitam Hercules tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 10.19 WIB.

KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan
Indonesia
KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan putusan PTUN Jakarta dengan memenangkan gugatan Apindo terkait UMP DKI.

MAKI Gugat Firli Cs dan Dewas KPK Terkait Lili Pintauli
Indonesia
MAKI Gugat Firli Cs dan Dewas KPK Terkait Lili Pintauli

MAKI menggugat Firli Bahuri cs dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus mantan komisioner Lili Pintauli Siregar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Profil Muhammad Prakosa, Dubes RI untuk Italia yang Tutup Usia Hari Ini
Indonesia
Profil Muhammad Prakosa, Dubes RI untuk Italia yang Tutup Usia Hari Ini

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma menyampaikan M Prakosa tutup usia pukul 10.55 waktu setempat, di Sacro Cuore FSR Roma.

Pertemuan Prabowo-Surya Paloh Berakhir dengan Komitmen Kedua Partai
Indonesia
Pertemuan Prabowo-Surya Paloh Berakhir dengan Komitmen Kedua Partai

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto rampung menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 6 Ribu
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 6 Ribu

Warga positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa, 26 Juli 2022 kembali bertambah di atas angka 6 ribuan.

Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng

“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.

Waketum Gerindra Sebut Pilpres 2024 Momentum Prabowo jadi Pemimpin Negara
Indonesia
Waketum Gerindra Sebut Pilpres 2024 Momentum Prabowo jadi Pemimpin Negara

"Saya yakin inilah saatnya Pak Prabowo menang dan jadi pemimpin negara kita," tegas anggota Komisi III DPR RI ini.

Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold
Indonesia
Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold

Dalam pertemuan Koalisi Parpol Nonparlemen pada 23 Februari 2022 lalu di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, diputuskan untuk mewacanakan menjadi satu koalisi guna kontestasi pencapresan tahun 2024.