Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD Kegiatan pengasapan untuk mencegah DBD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus DBD hingga pekan ke-30 tahun 2022 tercatat sebanyak 68.903 kasus di 456 kabupaten dan kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian. Pada pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan 13 kematian dalam sepekan.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

217 Warga Solo Terjangkit DBD, 6 Orang Meninggal Dunia

"Saya dapat laporan kasus DBD dalam beberapa pekan ini naik. Karena itu, saya minta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (10/8).

Dia menilai Pemerintah perlu "pasang badan" terkait tingginya kasus DBD, terutama terkait pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD secara memadai.

"Ini peringatan untuk Pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan. Apalagi ada kemiripan gejala awal pada pasien DBD dengan pasien COVID-19, sehingga perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," jelasnya.

Dia juga mendorong Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD.

Baca Juga:

Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD

Salah satunya dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan penyemprotan atau fogging secara berkala di wilayah-wilayah padat pemukiman.

"Saya juga mendorong Pemerintah gencar mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Misalnya, melalui gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air," ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penularan virus DBD dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh.

Dia menilai perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah DBD, khususnya di lingkungan terdekat dan kalau ada gejala terinfeksi DBD jangan dibiarkan, segera diperiksakan. (*)

Baca Juga:

162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan infrastruktur di Musi Banyuasin.

Menpora Cari Program Buat Pemulihan Korban Kerangkeng Manusia di Sumut
Indonesia
Menpora Cari Program Buat Pemulihan Korban Kerangkeng Manusia di Sumut

Korban Kerangkeng manusia ini harus dipulihkan lagi baik secara mental maupun fisik.

Temuan Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bukan Hal Mengejutkan
Indonesia
Temuan Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bukan Hal Mengejutkan

Kasus cacar monyet atau monkeypox terkonfirmasi ada di Indonesia.

Gempa di Seram Utara Rusak Belasan Unit Rumah
Indonesia
Gempa di Seram Utara Rusak Belasan Unit Rumah

Gempa tersebut memiliki skala V MMI di Sawai, IV di Wahai, III MMI di Ambon, sedangkan di Masohi dan Saparua mencapai skala III MMI.

Polisi Cari Pelaku Teror Ancaman Bom Kedutaan Besar Belarus
Indonesia
Polisi Cari Pelaku Teror Ancaman Bom Kedutaan Besar Belarus

Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Polda Metro Jaya juga telah turun tangan melakukan penyisiran di sekitar gedung Kedubes Belarus. Hasilnya, tidak ditemukan bom.

Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan
Indonesia
Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan

UU 17 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak disamping mendapatkan hukuman maksimal.

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021
Indonesia
UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, salah satu kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi adalah UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law.

Subvarian COVID-19 dan Virus PMK, Kapolri Beri Peringatan saat Pemotongan Hewan Kurban
Indonesia
Subvarian COVID-19 dan Virus PMK, Kapolri Beri Peringatan saat Pemotongan Hewan Kurban

Rangkaian pemotongan hewan kurban tengah berlangsung setelah ibadah salat Idul Adha 1443 Hijriah.

[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac

Informasi tersebut dibantah oleh Konselor bidang Sains dan Teknologi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Yi Fanping.

Ketua dan 5 Anggota Komisi I Terpapar COVID-19
Indonesia
Ketua dan 5 Anggota Komisi I Terpapar COVID-19

"Saya bersama 5 anggota Komisi I lainnya positif COVID-19," ujar Meutya.