Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah Makkah. (Haramain TV)

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah.

Pemerintah Arab Saudi sendiri telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu. Sayangnya, jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin.

"Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," kata LaNyalla, Sabtu (25/9).

Baca Juga:

Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi

Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.

"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ungkap dia.

Masjidil Haram
Masjidil Haram. (Haramain TV)

Untuk saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna.

Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.

"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Baca Juga:

Berbagi Rezeki, Greysia/Apriyani Berangkatkan Asisten Pelatih Umrah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar LaNyalla yakin lobi yang dilakukan oleh Pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik.

"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok targetkeberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar
Indonesia
18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli.

Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat
Indonesia
Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menjelaskan maksud pernyataan Ma’ruf tersebut adalah dalam rangka persiapan apabila kondisi pandemi.

BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh
Indonesia
BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh

BPBD Kulon Progo berencana menambah alat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) tanah longsor di kawasan Bukit Menoreh.

Polresta Cirebon Minta PKL Patuhi PPKM Darurat
Indonesia
Polresta Cirebon Minta PKL Patuhi PPKM Darurat

Petugas meminta para PKL untuk mematuhi aturan PPKM darurat yang dilaksanakan hingga 20 Juli 2021.

Ismail Sabri Jadi PM Malaysia Gantikan Muhyiddin Yassin
Dunia
Ismail Sabri Jadi PM Malaysia Gantikan Muhyiddin Yassin

Ismail Sabri Yaakob akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia kesembilan.

Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021
Indonesia
Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021

Ia juga menyoroti kinerja pemerintah dalam memberantas KKN yang dianggapnya relatif melemah

11 Warga Meninggal dan 16 Hilang di Lembata NTT Akibat Siklon Seroja
Indonesia
11 Warga Meninggal dan 16 Hilang di Lembata NTT Akibat Siklon Seroja

BPBD Kab. Lembata masih melakukan pendataan terkait kerugian materil yang disebabkan oleh banjir bandang tersebut.

Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021

Impor diyakini diprediksikan akan tumbuh sekitar 13 persen sampai 19,7 persen, yang mengindikasikan pemulihan permintaan domestik serta menunjang kebutuhan produksi dan investasi.

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker
Indonesia
Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker dalam usia 67 tahun pada Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30 WIB