Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Merahputih.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan lagi program pembangunan rumah layak huni di provinsi Papua.

"Ini menjamin warga Papua Barat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, saya mendukung program yang merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya itu," ucap LaNyalla, Minggu (24/1).

Baca Juga

Gunung Merapi 36 Kali Meluncurkan Lava Pijar

LaNyalla mendorong program ini bisa menyentuh seluruh masyarakat asli Papua yang ada di Papua Barat. Program tersebut juga harus dilaksanakan secara merata di 13 kabupaten dan kota.

"Meskipun program ini terbatas hanya tujuh unit di masing-masing daerah, tapi kita berharap ada tindak lanjutnya," beber dia.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Alumnus Unversitas Brawijaya Malang itu mengatakan program pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain yang terintegrasi dengan program pemulihan ekonomi.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dengan program ini diharapkan masyarakat Papua, khususnya Papua Barat, dapat memanfaatkan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang potensial dikembangkan. Terutama pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga

Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, BPBD Jatim Minta Warga tidak Panik

"Dan yang lebih penting adalah adanya peningkatan perekonomian bagi masyarakat lokal. Sehingga taraf hidup masyarakat Papua juga bisa semakin meningkat," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin
Dunia
Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin

Indonesia menargetkan bisa melakukan vaksinasi sebanyak 181. Sehingga dibutuhkan ketersediaan sekitar 426 juta dosis vaksin.

  Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana
Indonesia
Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana

Kapolres Sleman, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono menghimbau agar warga masyarakat dan sekolah untuk tidak melakukan kegiatan di daerah aliran sungai mengingat saat ini sedang memasuki musim penghujan.

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum

Pada April 2020, program vaksinasi COVID-19 belum dijalankan.

Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027
Indonesia
Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027

"Target operasi MRT dari Harmoni ke Kota, yang merupakan segmen ke-2 dari Fase 2A adalah Agustus 2027. Sementara Segmen 1 dari Fase 2A, yaitu dari Bundaran HI sampai ke Monas akan beroperasi pada April 2025," ujar William.

Jokowi Bakal Pamer Rehabilitasi Mangrove ke Para Pemimpin G20
Indonesia
Jokowi Bakal Pamer Rehabilitasi Mangrove ke Para Pemimpin G20

Indonesia resmi memegang keketuaan atau presidensi G20 per 1 Desember 2021. Presidensi ini merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia.

1,3 Juta Warga di Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Juta Warga di Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Sebanyak 1.363.138 orang di Indonesia telah disuntik vaksin COVID-19.

3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri
Indonesia
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin," kata Anindya.

Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar
Indonesia
Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar

Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsu di Damkar Kota Depok

Universitas Riau Bentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Pelecehan Dosen ke Mahasiswi
Indonesia
Universitas Riau Bentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Pelecehan Dosen ke Mahasiswi

Pihak kampus tidak mau melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas dalam tim independen tersebut.