Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Pemerintah melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Hal ini mendapatlan tanggapan positif dari anggota Komisi I DPR, Dave Laksono.

Politisi Partai Golkar itu menilai, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Ia melihat, kelompok ini semakin terorganisasi dan dengan dukungan persenjataan serta pendanaan dari pihak luar.

Baca Juga

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Aksi kelompok tersebut juga menguat lantaran mendapat dukungan dari masyarakat. Dave mendukung langkah pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok ini.

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katanya dalam forum diskusi di Jakarta, Kamis (29/4).

Dave mencontohkan, KKB sudah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri sebelum KBB dilabeli kelompok separatis teroris.

"Sebelum label teroris itu disematkan, ya, OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil, sekolah dibakar, guru tewas ditembak," jelas dia.

"Itu adalah pelanggaran pidana," tambah putra anggota Watimpres Agung Laksono ini.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono. (Instagram/davefikarno)
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono. (Instagram/davefikarno)

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua masuk kategori teroris.

"Berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU 5/2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," ujarnya.

Mahfud menyatakan, Polri, BIN dan TNI telah diintruksikan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur menurut hukum. Namun, dia tetap berpesan jangan sampai menyasar masyarakat sipil di Papua. (Knu)

Baca Juga

Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Mobilitas Masyarakat di Bandung Turun 10 Persen Selama PPKM Darurat
Indonesia
Dua Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Dua Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinyatakan terpapar COVID-19.

DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif
Indonesia
DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif

DPRD menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok
Indonesia
Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok

Rizieq Shibab dikabarkan akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengamat Duga ada yang Sengaja Giring Matinya Laskar FPI ke Arah Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Pengamat Duga ada yang Sengaja Giring Matinya Laskar FPI ke Arah Pelanggaran HAM Berat

Polri sendiri sudah menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya di lapangan sebagai terlapor

Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil
Indonesia
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Diyakini Punya Kedekatan Dengan Jokowi
Indonesia
Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Diyakini Punya Kedekatan Dengan Jokowi

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk bursa calon Kapolri, antara lain, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402
Indonesia
Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402

PP Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk menggelar salat gaib untuk prajurit TNI yang ada di dalam KRI Nanggala 402.

Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk
Indonesia
Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk membersihkan saluran air di lingkungan padat penduduk untuk mengantisipasi banjir musim penghujan tahun ini.