Pemerintah Diminta Kurangi Anggaran Infrastruktur, Fokus Tangani COVID-19 Ilustrasi - Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 ruas Serang-Rangkasbitung. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

MerahPutih.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. La Nyalla menilai, anggaran tersebut untuk sementara bisa dialihkan ke penanganan COVID-19.

Menurutnya, anggaran untuk infrastruktur bukannya tidak penting. Hanya saja, pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak COVID-19, seperti kesehatan dan perekonomian.

"Untuk saat ini, yang sangat diperlukan adalah pemulihan di berbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, atau pun insentif usaha," kata La Nyalla, Rabu (18/8).

Baca Juga:

GIIF 2021 Jadi Wadah Penting Bagi Infrastruktur Indonesia

Dijelaskannya, saat ini perekonomian mikro lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran. Karena kontraksi ekonomi semakin dalam.

"Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas," imbuhnya.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

La Nyalla berharap, pemerintah fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi wabah COVID-19, dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan vaksinasi.

Jika pengendalian wabah teratasi, langkah selanjutnya adalah pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.

La Nyalla juga menyadari bahwa tidak bisa 100 persen anggaran infrastruktur dialihkan sepenuhnya untuk program PEN. Hal itu akan berdampak pada progres proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Baca Juga:

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, untuk tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 417,8 triliun.

Sementara itu dalam pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 384,8 triliun. (Pon)

Baca Juga:

Dana 11 Proyek Infrastruktur Jabar Dialihkan ke Subsidi Pasien Isolasi Mandiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Syarat dan Tata Cara Pemeriksaan COVID-19 Menggunakan GeNose
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi

Sebanyak 12 nisan makam di TPU Cemoro Kembar dirusak oleh 10 anak di bawah umur.

Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid
Indonesia
Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid

Identitas L dan YSF terkuak dari identifikasi tim Inafis Polrestabes Makassar

Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika
Indonesia
Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika

Para politisi Senayan tersebut, memilih untuk membahas hal-hal ringan ketimbang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andika yang nilai fantastis.

Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih

Jasa Marga telah mengenalkan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS).

Ini Harapan Panglima di HUT ke-76 TNI AL
Indonesia
Ini Harapan Panglima di HUT ke-76 TNI AL

TNI Angkatan Laut merayakan hari jadinya yang ke-76, Jumat (10/9) ini.

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara

Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra
Indonesia
Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra

Andi Irfan Jaya mengakui membuang handphone yang menjadi barang bukti skandal Djoko Tjandra.

BKN Buka Layanan Pengaduan CPNS yang Merasa Dirugikan
Indonesia
BKN Buka Layanan Pengaduan CPNS yang Merasa Dirugikan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka layanan pengaduan bernama 'Masa Sanggah' bagi peserta Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang merasa keberatan dalam seleksi CPNS tersebut.