Pemerintah Diminta Kirim Tim Identifikasi WNI Anggota ISIS di Suriah Direktur Riset Setara Institute Halili (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Setara Institute mendesak pemerintah membentuk tim advance dan mengirimnya ke Suriah. untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia (WNI) mencari profil dan sejauh mana keterlibatan mereka dengan ISIS.

Direktur Riset Setara Halili mengatakan, keberadaan tim dan tugas identifikasi informasi siapa identitas WNI eks ISIS itu dan menyusun profiling secara utuh atas mereka.

Baca Juga:

Pengamat Politik Usulkan Eks Kombatan ISIS Dikarantina Seperti Suspect Virus Corona

"Keberadaan tim dan tugas identifikasi ini bukan hanya sekadar mendapatkan informasi siapa identitas mereka, akan tetapi juga profiling secara utuh atas mereka, termasuk sejauh mana kaitan, kedalaman interaksi, dan keterlibatan mereka dalam jaringan ISIS,"kata Halili dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/2).

Ratusan WNI simpatisan ISIS kini berada di Suriah
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

Menurut Halili, tim Advance inilah yang perlu dimandatkan tugas untuk mewakili Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan otoritas Kurdi dan kerjasama intelijen dengan negara lain yang memiliki keterkaitan dengan ISIS.

Setelah kerja Tim Advance paripurna dan kesepakatan internasional diambil serta kelak eks-anggota dan simpatisan itu kembali ke Indonesia, pemerintah harus menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil.

"Pada saatnya, Pemerintah tentu sudah mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam ISIS," kata dia.

Mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ISIS sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum dan diadili, sedangkan mereka yang sekedar simpatisan ISIS perlu mengikuti proses deradikalisasi dan disengagement.

Selain itu, penanganan returnist tersebut harus dilakukan dengan pendekatan inklusif agar reasimilasi berjalan baik bagi kepentingan seluruh pihak, dengan mengedepankan paradigma jaminan hak konstitusional bagi seluruh warga negara.

Halili mengatakan, tindakan yang cukup mendesak untuk diambil adalah pemulangan anak-anak Indonesia, terutama yang berada di bawah usia sembilan tahun.

"Semakin lama anak-anak itu tinggal di kamp tahanan, atmosfer yang buruk di kamp akan berdampak pada mereka, baik secara fisik maupun psikis. Semakin lama mereka di sana, justru akan semakin terpapar oleh paham ekstrem ISIS dan dampak buruk situasi ekstrem disana," jelas Halili.

Baca Juga:

PKS Ingatkan Pemulangan 600 Eks ISIS ke Indonesia Sesuai Amanat UUD 1945

Apalagi dari sejumlah pemberitaan internasional, para perempuan yang masih keras ideologisnya berusaha mempertahankan pengaruhnya dan menekan perempuan lainnya yang berusaha moderat untuk tetap bertahan pada paham keagamaan dan politik ekstremnya.

"Sejalan dengan pemulangan anak-anak tersebut, dibutuhkan identifikasi keluarga besar mereka serta perancangan peran mereka dan para ahli rehabilitasi medis dan psikologis," tutup Halili.(Knu)

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Soal Pemulangan Eks Simpatisan ISIS



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH