Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Mei 2021
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Suasana aksi solidaritas dan galang donasi untuk membeli mobil ambulance bagi warga Palestina digelar di kawasan Masjid Al Markaz Al Islamy Jend M Jusuf, Makassar, Jumat (21/5/2021). ANTARA/ Suriani M

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengeluarkan kebijakan memboikot dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut.

Yandri mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan

“Tidak ada kompromi dengan Israel sampai kapan pun. Kita minta Pemerintah Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yandri.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan karena hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang, meskipun keduanya tidak punya hubungan diplomatik resmi.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS. Barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel, di antaranya bagian/komponen senjata; komponen mesin; alat-alat elektronik; hasil perkebunan seperti kopi, kurma; alat-alat terkait listrik, komponen baterai, dan mesin untuk produksi rokok.

Sedangkan, pada periode yang sama, Indonesia telah mengekspor lebih dari 11.000 ton barang ke Israel yang nilainya mencapai 30.986.779 dolar AS.

Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) merupakan gerakan yang telah dikampanyekan oleh jaringan masyarakat sipil Palestina ke komunitas internasional sejak 2005.

Gerakan itu diyakini dapat jadi salah satu cara memberi tekanan terhadap Israel yang melakukan pendudukan dan meluncurkan serangan militer terhadap rakyat Palestina. (Asp)

Baca Juga

Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran

#DPR RI #Komisi VII DPR RI #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
Jennie BLACKPINK Kena Imbas Kontroversi Adidas, Penggemar Mulai Desak Putus Kerja Sama
Jennie BLACKPINK terseret seruan boikot Adidas setelah iklan di Israel menuai kritik. Jennie disebut tak terlibat dalam kampanye yang kontroversial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 September 2026
Jennie BLACKPINK Kena Imbas Kontroversi Adidas, Penggemar Mulai Desak Putus Kerja Sama
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Dunia
Bantuan Kemanusian ke Gaza Masih Dihambat Israel, 95 Persen Warga Gaza Butuh Bantuan
Sebelas negara Eropa dan Kanada mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Bantuan Kemanusian ke Gaza Masih Dihambat Israel, 95 Persen Warga Gaza Butuh Bantuan
Fashion
Adidas Minta Maaf karena Pekerjakan Mantan Tentara Israel dalam Kampanye Iklan
Adidas mengakui materi promosi yang digunakan tim lokal telah menimbulkan kekhawatiran di tengah publik.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Adidas Minta Maaf karena Pekerjakan Mantan Tentara Israel dalam Kampanye Iklan
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Bagikan