Pemerintah Diminta Kaji Secara Mendalam TNI/Polri Aktif Jadi Plt Kepala Daerah Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA/HO/pri.

Merahputih.com - Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam terkait rencana pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Pemerintah perlu memberikan kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI/Polri aktif sebagai Plt kepala daerah," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).

Baca Juga

Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi

Dia menilai penempatan perwira tinggi TNI/Polri sebagai Plt seluruh kepala daerah menjelang Pilkada 2024 dikhawatirkan akan mengurangi sumber daya manusia di kedua institusi tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Andri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Andri

Sehingga, rencana kebijakan tersebut harus dikomunikasikan pemerintah dan terpenting adalah perlu dilakukan kajian mendalam sebelum diputuskan.

"Kajian yang mendalam itu penting sebelum diambil keputusan seperti ini," tandas dia.

Baca Juga

Direktur P3S Soroti Wacana Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Sebelumnya, pemerintah pusat membuka opsi untuk menjadikan perwira TNI/Polri sebagai Plt kepala daerah menjelang Pilkada 2024.

Mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah. Penunjukan tersebut merupakan dampak dari Pilkada Serentak 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

[Hoaks atau Fakta]: Laki-laki Pakai Perhiasan Emas Picu Alzhaimer
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Laki-laki Pakai Perhiasan Emas Picu Alzhaimer

Dunia medis tidak mengenal fenomena migrasi emas.

Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai
Indonesia
Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai

Pengerjaan normalisasi Waduk Kesatriaan di Cilincing, Jakarta Utara, hampir rampung. Saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke ke Dewan Pengawas KPK.

Anies Ajak Masyarakat Perkuat Rasa Persaudaraan di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Anies Ajak Masyarakat Perkuat Rasa Persaudaraan di Tengah Pandemi Corona

Anies melanjutkan, semoga suasana perayaan Natal yang berbeda ini tidak mengubah khidmatnya, kedamaiannya, kehangatannya.

Kasus COVID-19 Meningkat, KPK Berlakukan Kunjungan Daring
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, KPK Berlakukan Kunjungan Daring

Layanan kunjungan tahanan dari Tim PH (Penasihat Hukum) dilaksanakan juga secara daring

Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP
Indonesia
Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP

Ia lantas mengusulkan ada ketentuan itu di dalam RUU KUHP

Mulai Besok, Pesepeda Diizinkan Melintas di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Mulai Besok, Pesepeda Diizinkan Melintas di Sudirman-Thamrin

Pemberian izin tersebut akan dimulai pada Sabtu (16/10) besok.

Kadishub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan
Indonesia
Kadishub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus kekarantinaan kesehatan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizieq Shihab.