Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal' Ilustrasi - Layar menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta Pemerintah jangan sampai lengah dalam evaluasi penerapan pedoman tentang penerapan tatanan kehidupan normal baru (new normal), agar penanganan COVID-19 bisa tuntas.

"Pemerintah harus terus menerus mengevaluasi kebijakan/protokol new normal. Secara periodik harus ada evaluasi berdasar kurva, serta indikasi penyebaran dan jumlah korban. Ini penting agar bisa diambil langkah cepat untuk penanganan COVID-19, jika ada kasus yang memburuk," ujar Nabil dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5).

Baca Juga:

[HOAX atau FAKTA] : Belasan Orang Terpapar Corona di Lippo Plaza Kendari

Pada sisi lain, politisi PDI Perjuangan itu menyarankan Pemerintah untuk memberikan apresiasi dan sanksi (reward and punishment) kepada instansi/perusahaan yang mematuhi kebijakan di masa 'new normal' dan instansi/ perusahaan yang melanggar protokol kesehatan.

Skenario "new normal" bidang pelayanan publik di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi. (ANTARA/HO Humas Pemkab Banyuwangi/nov)
Skenario "new normal" bidang pelayanan publik di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi. (ANTARA/HO Humas Pemkab Banyuwangi/nov)

Nabil juga meminta Pemerintah untuk terus terbuka soal data, karena di antara kunci analisa kebijakan dan evaluasi, terletak pada transparansi data.

"Jika data-data yang dibuka itu sesuai dengan fakta, bisa dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kaidah sains, maka akan lebih mudah dalam analisa kebijakan serta memetakan langkah-langkah selanjutnya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Baca Juga:

Persiapkan Aturan New Normal, Ini Sejumlah Mal yang Dibuka 5 dan 8 Juni Mendatang

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah menerbitkan pedoman tentang penerapan tatanan kehidupan normal baru.

Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dikliam Tito, akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang.

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan
Indonesia
Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Perda PSBB mendesak diterbitkan karena sisi penegakan hukumnya sangat kuat.

DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng
Indonesia
DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng

Pihaknya berharap, ini bisa jadi momentum pengungkapan tabir di internal Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang membantu meloloskan Djoko Tjandra.

4 Orang Tak Hadiri Klarifikasi Polisi Soal 'Kerumunan Petamburan'
Indonesia
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT
Indonesia
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT

Menurut perhitungan BPKP kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir senilai Rp 4,9 miliar.

Kabareskrim Tegaskan Hukum Anggotanya yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Kabareskrim Tegaskan Hukum Anggotanya yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra

"Kalau memang terbukti saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat," kata dia

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama
Indonesia
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang dinilai belum memuaskan.

Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham
Indonesia
Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham

Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka

Hoaks Pencurian Minimarket Hingga Begal Meroket Saat PSBB
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Per 10 Agustus Capai 127 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Per 10 Agustus Capai 127 Ribu

Penularan virus corona masih tinggi di masyarakat, padahal pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari lima bulan.