Pemerintah Diminta Jamin Keamanan Data Sebelum Pedulilindungi Jadi Alat Pembayaran Digital Pengunjung memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi saat masuk ke Solo Grand Mal. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan aplikasi Pedulilindungi akan dikembangkan menjadi super aplikasi yang mencakup fungsi pembayaran digital.

Anggota Komisi 1 DPR Sukamta, menilai, pemerintah harus memastikan dan menjamin aspek security selain fungsi, baik ketahanan aplikasi yang kuat tidak mudah diretas. Juga soal keamanan data pribadinya.

"Jangan bicara tambah fungsi menjadi super app kalau security data pengguna belum memadai," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (4/10).

Baca Juga:

Terkendala Sinyal, Pengunjung Hutan Pinus Yogyakarta Kesulitan Akses PeduliLindungi

Sukamta menyebut, pemerintah mesti belajar dari pengalaman bocornya data E-hac dan sudah terlalu seringnya kebocoran data pribadi terjadi di negara Indonesia.

"Maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjamin aspek security tersebut," sebut Sukamta.

Ia mengingatkan, masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapat pelindungan dari negara. Jangan sampai ada lagi kebocoran data dan sikap pengelola yang terkesan saling lempar tangung jawab.

"Ini bisa berakibat warga tercederai haknya dan menanggung kerugian,” papar Sukamta.

Ia menduga, aplikasi PeduliLindungi belum maksimal, baik kestabilan aplikasinya maupun kerepotan pelaksanaan di lapangan. Hal ini tergambar dari banyaknya keluhan warga.

 Tampilan awal aplikasi Peduli Lindungi yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. ANTARA/Arindra Meodia
Tampilan awal aplikasi Peduli Lindungi yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. ANTARA/Arindra Meodia

Jangan hanya karena seseorang tidak memiliki smartphone, tidak bisa mengakses PeduliLindungi, lantas mempersulit warga untuk beraktivitas.

"Mestinya negara memfasilitasi warga yang ‘tidak bisa’ menggunakan smartphone karena berbagai sebab ini,” ujar Sukamta.

Lalu, bagi yang sudah menggunakan smartphone, tambah Sukamta, juga mengeluh.

Entah karena gagap teknologi yang biasanya dialami oleh warga yang berusia lanjut. Mereka tidak paham bagaimana menggunakannya, maupun tentang kestabilan aplikasi PeduliLindungi itu sendiri.

Diantara keluhannya soal aplikasi tersebut yang butuh energi besar yang menyebabkan baterai handphone menjadi boros.

Belum lagi pada kasus tertentu aplikasi tersebut susah diakses yang menyebabkan warga jadi terganggu dan habis waktunya (wasting time) jika sedang bepergian. Jadi, vendor harus mengevaluasi dan membuat aplikasi PeduliLindungi yang nyaman dan user friendly. Jangan malah membuat repot pengguna.

Baca Juga:

Penggunaan PeduliLindungi di Bandara Hindari Pemalsuan Dokumen Kesehatan

"Semua warga negara pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpergian,” ujar doktor lulusan Inggris ini.

Ketiga, ia juga menyoroti soal potensi pelanggaran HAM dengan melakukan pelacakan di setiap mobilitas masyarakat. “Untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan HAM warga, nah ini yang perlu dipertimbangkan,” tegas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Bappilu Golkar Bantah KIB Usung Capres Jagoan Jokowi
Indonesia
Ketua Bappilu Golkar Bantah KIB Usung Capres Jagoan Jokowi

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Golkar, Zainudin Amali

[HOAKS atau FAKTA]: Foto Bareng Mahasiswa, Jokowi Terima Aspirasi Soal Demo BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Foto Bareng Mahasiswa, Jokowi Terima Aspirasi Soal Demo BBM

Dalam foto tersebut terdapat tulisan yang menyebutkan bahwa Jokowi sedang menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat soal demo BBM.

Militer Tiongkok Kecam Kapal Perang AS Berlayar di Selat Taiwan
Indonesia
Militer Tiongkok Kecam Kapal Perang AS Berlayar di Selat Taiwan

Tiongkok mendapati kapal perang Amerika Serikat berlayar di Selat Taiwan. Militer Tiongkok mengecam sebuah kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan dan mengatakan misi "sengaja" semacam itu dapat merusak perdamaian dan stabilitas.

7 Perwira Polisi Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Ditampilkan ke Publik
Indonesia
7 Perwira Polisi Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Ditampilkan ke Publik

Para pelaku obstruction of justice kasus kematian Brigadir J pertama kalinya ditampilkan ke publik, Rabu (5/10) sore.

Anies Paparkan Proyek MRT Fase 3 dan 4 ke Pengusaha Inggris
Indonesia
Anies Paparkan Proyek MRT Fase 3 dan 4 ke Pengusaha Inggris

Anies menegaskan, pihaknya merestrukturisasi ulang transportasi publik di Jakarta.

Jokowi Nyatakan Dukungan Indonesia untuk Presidensi G20 India
Indonesia
Jokowi Nyatakan Dukungan Indonesia untuk Presidensi G20 India

India akan memegang estafet Presidensi G20 untuk tahun 2023 mendatang.

Tok! RUU Keolahragaan Resmi Jadi UU
Indonesia
Tok! RUU Keolahragaan Resmi Jadi UU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Ranacangan Undang-Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2).

BPBD DKI Sebut Ada 25 Kelurahan Teridentifikasi Rawan Banjir
Indonesia
BPBD DKI Sebut Ada 25 Kelurahan Teridentifikasi Rawan Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi musim penghujan yang biasanya menyebabkan bencana banjir.

Obat Bagi Pasien COVID-19 Isoman Bisa Diambil Langsung di Apotek
Indonesia
Obat Bagi Pasien COVID-19 Isoman Bisa Diambil Langsung di Apotek

Pasien menggunakan layanan ojek online dan atau wali pasien dengan keadaan sehat untuk mengambil paket dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pasien.

Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan
Indonesia
Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi kerumunan saat libur panjang akhir pekan mendatang.