Pemerintah Diminta Jalin Komunikasi Tenis Pengaplikasian Vaksinasi COVID-19 Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Pemerintah diminta menjalin komunikasi yang tepat, dengarkan masukan berbagai pihak dan menjelaskan dengan transparan proses menuju pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk menghindari keraguan di tengah masyarakat.

"Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan teknis pengaplikasian vaksinasi COVID-19 dengan benar dan tepat kepada masyarakat," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10).

Baca Juga

Vaksin Merah Putih Diharapkan Masuki Uji Klinis di Awal 2021

Menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan dimulai pada November 2020, memang banyak masukan dan informasi yang berkembang.

Salah satunya yaitu masukan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) yang meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi COVID-19.

Melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PAPDI meminta vaksin COVID-19 yang akan digunakan harus sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinik sesuai tahapan pengembangan vaksin baru.

"Pemerintah harus segera merespons masukan PAPDI itu agar masyarakat memahami apa yang akan dilakukan Pemerintah terkait tahapan dan kelayakan vaksin COVID-19 yang digunakan," kata Rerie.

Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Istimewa

Rerie menjelaskan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga mengungkapkan nantinya akan ada vaksin untuk kelompok prioritas yang diberikan secara gratis dan ada pula vaksin yang bisa diakses masyarakat secara mandiri.

Menurut Rerie, menjelang tahapan vaksinasi COVID-19, komunikasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus benar dan tepat sasaran, agar tidak terjadi pemahaman yang salah dan berakibat penolakan di tengah masyarakat.

Baca Juga

Kasus COVID-19 di Empat Provinsi Naik, Ini Perintah Luhut

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan tahapan yang penting dalam upaya penanggulangan penyebaran virus korona di Tanah Air," katanya.

Dia menilai jangan sampai karena kesalahan dalam mengkomunikasikan proses vaksinasi COVID-19, menggagalkan upaya pengendalian penyebaran virus korona secara keseluruhan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik
Indonesia
Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteru banyak yang memble kerjanya.

Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'
Indonesia
Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'

Ia memandang perlu peran aktif segenap tumpah darah Indonesia yang satu

Wagub DKI Sebut Tersendatnya Normalisasi Sungai Akibat Mafia Tanah
Indonesia
Wagub DKI Sebut Tersendatnya Normalisasi Sungai Akibat Mafia Tanah

Pemprov DKI Jakarta mengakui jika pelaksanaan program normalisasi sungai di ibu kota tersendat karena persoalan sengketa tanah dalam pembebasan lahan.

  [HOAKS atau FAKTA]: Sekeluarga Positif Corona dan Meninggal Akibat Hadiri Pesta Ulang Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sekeluarga Positif Corona dan Meninggal Akibat Hadiri Pesta Ulang Tahun

“Pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan APD lengkap adalah pemeriksaan Kesehatan sebagai tindak lanjut dari berita yang beredar di masyarakat. Saat ini, keluarga tersebut dalam kondisi sehat,” jelas Agus.

Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing
Indonesia
Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran corona di ibu kota.

DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

DPR kepada masyarakat agar tidak menggunggah informasi maupun foto para korban jatuhnya pesawat tersebut sebelum ada verifikasi.

1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin
Indonesia
1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin

Sejumlah 1,6 juta orang yang divaksinasi tersebut merupakan gabungan antara tenaga kesehatan yang telah lebih dulu diimunisasi.

Tito Ingin Alat Peraga Kampanye Berupa Masker dan Hand Sanitizer
Indonesia
Tito Ingin Alat Peraga Kampanye Berupa Masker dan Hand Sanitizer

Oleh karena itu, ia berharap pilkada tidak menjadi klaster penyebaran baru COVID-19

SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR
KPR
SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR

pencapaian kinerja ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun.

Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda
Indonesia
Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda

"Pilkada adalah momentum untuk tetap mempertahankan legitimasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Karena menurut dia, jika legitimasi sudah hilang maka sangat berbahaya," kata Fahri