Pemerintah Diminta Geser Dana Proyek Ibu Kota Baru Tangani COVID-19 Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah berhati-hati mengalokasikan dan merelokasi anggaran agar tepat sasaran serta menjauhi tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

Ia menyoroti sumber anggaran penanganan wabah COVID-19 yang berasal dari sisa anggaran, dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai oleh negara (uang sitaan), dana Badan Layanan Umum (BLU) dan dana Badan Umum Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e Perppu tersebut.

Baca Juga

Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat

Ia menilai seharusnya pemerintah merealokasikan anggaran yang tak mendesak yakni anggaran untuk membangun ibu kota yang baru, dan anggaran infrastruktur yang dalam APBN 2020 nilainya mencapai Rp 419 Triliun.

Menurut Hidayat, seharusnya bukan Dana Abadi Pendidikan yang diambil dan dikorbankan, melainkan dana pembangunan ibukota baru, dan infrastuktur yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

"Apalagi untuk Dana Abadi Pendidikan ternyata ada Perpres 12/2019 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja,” ujar Hidayat dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/4)

Ia menuturkan bahwa Dana Abadi Pendidikan sangat bermanfaat untuk pembangunan manusia Indonesia sekaligus revolusi mental yang sering dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Investasi di pembangunan manusia melalui dana pendidikan harus terus dilakukan, agar kelak tercipta semakin banyak dokter atau ilmuwan asal Indonesia untuk menangani wabah virus semacam korona ini di kemudian hari,” ujarnya.

Hidayat Nur Wahid kecam pernyataan Ketua BPIP soal Pancasila musuh agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan ada pula dana realokasi dari anggaran Kementerian yang tidak urgen sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi senilai Rp 62 Triliun.

“Dengan reaklokasi anggaran tersebut ditambah dengan realokasi dana infrastrukur, itu sudah bersesuaian dengan anggaran untuk atasi wabah COVID-19 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 405 Triliun,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan ada pula dana realokasi dari anggaran Kementerian yang tidak mendesak sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi senilai Rp 62 Triliun.

“Dengan reaklokasi anggaran tersebut ditambah dengan realokasi dana infrastrukur, itu sudah bersesuaian dengan anggaran untuk atasi wabah COVID-19 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 405 Triliun,” ujarnya.

Selain itu, HNW juga mengkritik ketentuan Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai bidang merupakan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Menurut dia, ada atau tidaknya kerugian negara itu nanti setelah ada proses hukum. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang memastikan prinsip negara hukum terlaksana, rakyat selamat dan sejahtera serta jauh dari korupsi.

“Apalagi, UU Tipikor menegaskan bahwa apabila terjadi korupsi pada saat negara dalam keadaan bencana, krisis ekonomi, atau dalam keadaan bahaya, ancaman hukumannya bisa sampai tingkat pidana mati,” imbuh Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan penanggulangan bencana ini.

Seharusnya hal itu yang perlu dipertegas agar pengalokasikan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.

"Terutama untuk rakyat yang terdampak, dan Tenaga Kesehatan yang berjuang mati-matian di garis terdepan (dan banyak yang sudah gugur saat melaksanakan tugas),” pungkas Hidayat.

Baca Juga

DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19

Presiden Joko Widodo telah menyiapkan anggaran penanganan wabah COVID-19 mencapai Rp 405,1 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus KUR, hingga program pemulihan ekonomi.

Dalam Perppu itu disebutkan pembiayaan akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Pemerintahan Jokowi, Rakyat Dinilai Pikul Beban Berat
Indonesia
Setahun Pemerintahan Jokowi, Rakyat Dinilai Pikul Beban Berat

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tak lepas dari beberapa kritikan.

Lelang P2APST Dipertanyakan, PLN 'Cuci Tangan' ke Anak Perusahaan
Indonesia
Lelang P2APST Dipertanyakan, PLN 'Cuci Tangan' ke Anak Perusahaan

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) masih tetap mengunci pada salah satu teknologi terkait penyediaan Infrastruktur Hardware dan Software Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) PLN-ICON.

Update Kasus Corona DKI Senin (10/8): 26.193 Positif, 16.446 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (10/8): 26.193 Positif, 16.446 Orang Sembuh

Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 26.193 kasus.

Pandemi COVID-19, Umat Buddha Diminta Rayakan Waisak di Rumah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Umat Buddha Diminta Rayakan Waisak di Rumah

Nyoman menyebut kegiatan rutin puja bakti yang digelar setiap hari Minggu juga akan dilaksanakan dari rumah.

JakPro Janji Perbaiki Kerusakan Batu Alam di Monas
Indonesia
JakPro Janji Perbaiki Kerusakan Batu Alam di Monas

"Ya nanti kita perbaiki lagi lah," ujar Dwi Wahyu Daryoto

Kasus Corona di DPRD DKI Melonjak, Pimpinan Minta Seluruh Anggota Dites Swab
Indonesia
Kasus Corona di DPRD DKI Melonjak, Pimpinan Minta Seluruh Anggota Dites Swab

Tes swab, menurut Prasetyo, perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan DPRD DKI.

Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Jenderal Polisi Ini Terpilih Jadi Direktur Penyidikan KPK
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Terpilih Jadi Direktur Penyidikan KPK

Dengan terpilihnya Brigjen Setyo, saat ini posisi jabatan strategis di bidang penindakan KPK diisi seluruhnya dari kepolisian.

Ketua KPK Jadi Saksi Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
Ketua KPK Jadi Saksi Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas

Aprizal diduga melanggar kode etik karena tidak melakukan koordinasi saat melakukan operasi tangkap tangan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan
Indonesia
Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan

Jadi barang-barang korban tidak hilang di TKP