Pemerintah Diminta Fokus Tangani Dampak Sosial Ekonomi akibat COVID-19 Pengunjung beraktivitas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di galeri PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

MerahPutih.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah jangan hanya diprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat, tapi juga dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan dari COVID-19.

"Tentunya harus juga menjadi perhatian pemerintah dan menjadi tugas bersama semua pihak, termasuk masyarakat sendiri karena zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah," kata Mulyadi dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Bulan Juni Mal Jakarta Dibuka, Ketua DPRD: Engga Usah Takut Lawan Corona

Politikus Partai Gerindra ini berharap pemerintah memiliki roadmap baru sebagai respons terhadap dua konsentrasi tersebut.

"Pemerintah yang saat ini sudah mendapatkan payung hukum dengan disahkannya Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi UU dengan implementasi program realokasi anggaran dan refocusing program di setiap kementerian," ujarnya.

Mulyadi menegaskan, hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam realokasi dan refocusing adalah mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakan anggaran.

"Termasuk tentunya menetapkan program prioritas Anggaran serta harus bisa di pertanggung jawabkan," ungkapnya.

Layar menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Layar menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Menurut Mulyadi skala prioritas tentu yang terkait penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi sehingga pada akhirnya bisa menyelematkan dan menenangkan masyarakat.

"Karena kenyataan hari ini dampak pandemi telah melahirkan dampak ekonomi yang sangat merusak sendi sendi kehidupan masyarakat, skala prioritas yang dimaksud seperti penundaan program insfrastruktur yang belum mendesak yang membutuhkan dana besar dan pelaksanaan Pilkada yang tentative akan dilaksanakan Bulan Desember 2019,khusus Pilkada," papar Mulyadi.

Baca Juga:

Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang

Mulyadi melanjutkan, sebaiknya pemerintah menggeser pelaksanaan Pilkada ke tahun 2022 sehingga bisa sekaligus diselenggarakan dengan pelaksanaan pilkada yang akan dilasanakan tahun tersebut.

"Disamping menjadi lebih efisien terkait anggaran,tentu di harapkan tahun tersebut pandemi sudah bisa diatasi,dalam berita Medicine News Today,perlu 12 Bulan setelah vaksin di temukan ,bisa terdistribusi keseluruh populasi dunia,sementara pengujian beberapa vaksin masih terus di lakukan," beber Mulyadi.

Sedangkan khusus daerah yang akan berakhir masa jabatannya, lanjut Mulyadi, segera diisi pejabat sementara melalui Keputusan mendagri yang tentu tetap berdasarkan aturan diatasnya.

"Ini juga untuk menghindari inchumbent yang akan maju lagi memanfaatkan Anggaran dan Program untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai, masa Karantina Pandemi di lanjutkan Karantina pejabat yang menyelewengkan anggaran negara," kata Mulyadi. (Pon)

Baca Juga:

Selama Lebaran Pertama dan Kedua, Yogyakarta Zero Pasien Positif Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan
Indonesia
96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan

Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono mengatakan, pihaknya awalnya mendeteksi adanya 22 anggota Bawaslu yang terpapar COVID-19 di Boyolali. Kemudian dilakukan tracking dan dilakuakan tes swab.

Menhub Minta SIKM di Jakarta Dicabut
Indonesia
Menhub Minta SIKM di Jakarta Dicabut

Pemberlakuan SIKM sangat percuma, karena hanya menyasar pengguna transpotasi udara, kereta api dan bus AKAP

Ditemukan Ganja dan Alat Hisap Sabu, Tio Pakusadewo Pakai Narkoba karena Stroke Ringan
Indonesia
Ditemukan Ganja dan Alat Hisap Sabu, Tio Pakusadewo Pakai Narkoba karena Stroke Ringan

Pemasok narkoba terhadap aktor senior bernama lengka Irwan Susetyo Pakusadewo itu ada dua orang.

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Indonesia
KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Aldres Jonathan Napitupulu diketahui merupakan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat.

Hari Ini DPR Bahas Pengganti Wahyu Setawan
Indonesia
Hari Ini DPR Bahas Pengganti Wahyu Setawan

Puan dijadwalkan akan memimpin Rapat Paripurna ke-11 DPR

Ini Hasil Autopsi Mantan Istri Sule Lina Jubaidah
Indonesia
Ini Hasil Autopsi Mantan Istri Sule Lina Jubaidah

Pemeriksaan organ dalam ditemukan sejumlah penyakit yang Lina derita sebelum akhirnya meninggal dunia.

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI
Indonesia
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

"Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," terangnya

BUMN Bukit Asam Malah Untung Rp 1 T Lebih Saat Wabah COVID-19
Indonesia
BUMN Bukit Asam Malah Untung Rp 1 T Lebih Saat Wabah COVID-19

Ketika dunia dihantam wabah virus corona COVID-19 dan melemahnya harga serta permintaan batu bara.

Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi
Indonesia
Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi

Semestinya akan membangkitkan bangsa Indonesia berupa ‘rasa memiliki’ republik ini

Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.