Pemerintah Diminta Dengar Ahli Kesehatan dan Epidemiolog Terkait Kelanjutan PPKM Level 4 Petugas periksa kelengkapan dokumen pengendara kendaraan bermotor di pos penyekatan Lampiri, Jakarta, Senin (2/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan saran kepada pemerintah terkait kelanjutan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Wilayah Jawa dan Bali, yang akan berakhir pada hari ini, Senin (2/8).

"PPP berharap agar pemerintah mendengarkan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog," kata Wakil Ketua PPP, Arsul Sani saat dikonfirmasi, Senin (2/8).

Baca Juga

Jokowi Bakal Beberkan Putusan Perpanjangan atau Tidak PPKM Level 4

Wakil Ketua MPR ini berpendapat pemerintah juga perlu memberi penjelasan kepada masyarakat secara transparan dan komprehensif mengenai capaian-capaian dari kebijakan PPKM.

"PPP meminta kepada Pemerintah agar sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak PPKM, sejumlah faktor dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan komprehensif," ujarnya.

Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)
Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)

Dia mengatakan faktor-faktor yang dimaksudkan antara lain mulai dari evaluasi PPKM level 4 yang telah berjalan dalam beberapa pekan terakhir.Terutama, dari sisi signifikansi penurunan angka kasus COVID-19 tiap daerah.

"Lalu, evaluasi dampak PPKM level 4 terhadap sektor ekonomi masyarakat terutama sektor informal dan UMKM yang mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah-daerah," kata Arsul.

Selain itu, Arsul juga meminta pemerintah untuk menjelaskan terkait distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama PPKM berlangsung.

"Bagaimana bansos selama PPKM yang kemarin itu dilaksanakan di lapangan. Lalu, progres dan problem vaksinasi," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Diketahui, Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Selasa (1/6)

Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya
Indonesia
Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya

Aturan tersebut merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 2020

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi

KPK juga memanggil saksi berprofesi sebagai dokter, yakni Djauhari

PON Papua Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Multisektor
Indonesia
PON Papua Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Multisektor

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua dapat disinkronkan dengan beragam program ekonomi guna memajukan dan mempercepat perekonomian wilayah tersebut.

RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo
Indonesia
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo

Menurut dia, RUU tersebut bisa berdampak pada pariwisata di Solo.

Vendor Bansos Akui Dipalak Eks Pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso
Indonesia
Vendor Bansos Akui Dipalak Eks Pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso

Dua saksi yang dihadirkan ke persidangan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 mengaku menyerahkan uang ke pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK
Indonesia
Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK

BKN meminta pada pemburu PNS untuk teliti dan berhati-hati saat mendaftar. Disisa waktu ini diperhatikan dan diteliti kembali secara berulang jangan sampai ada yang salah.

Kabar Baik, 373 Desa di Cirebon Masuk Zona Hijau
Indonesia
Kabar Baik, 373 Desa di Cirebon Masuk Zona Hijau

Sebanyak 373 desa di Kabupaten Cirebon dinyatakan masuk dalam zona hijau. Hal tersebut terungkap dalam evaluasi PPKM Kabupaten Cirebon.

70  Bos Perusahaan Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM Darurat
Indonesia
70 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM Darurat

Para tersangka dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Mereka terancam hukuman 1 tahun penjara.