Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menutup pintu kedatangan bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Willy menanggapi larangan kedatangan WNA yang dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Januari guna mencegah penyebaran varian baru virus corona.

Baca Juga

5000 Alat Deteksi COVID-19 GeNose Bakal Didistribusikan Februari 2021

"Hal ini sangat diperlukan untuk mengendalikan terjadinya kemungkinan situasi yang belum dapat diperhitungkan. Banyak negara juga melakukan hal yang sama untuk melindungi warga negaranya," kata Willy kepada wartawan, Selasa, (29/12).

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, langkah yang diambil Kemenlu harus diikuti oleh protokol teknis. Mulai dari, protokol kedatangan WNI kembali ke Indonesia, petugas kemanusiaan, WNA pejabat diplomatik dan nisi Kenegaraan, WNA dalam misi undangan kenegaraan dan lain sebagainya.

"Dengan adanya kejelasan protokol, saya kira siapa pun akan menaatinya," imbuhnya.

Nasdem bantah Surya Paloh kecewa dengan Koalisi Jokowi
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (MP/Kanu)

Willy menegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan prinsip Partai NasDem yakini menjadikan hasil riset ilmiah sebagai pertimbangan kebijakan sangat tepat dilakukan

"Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro). Namun demikian hal ini patut menjadi pertimbangan pemerintah demi keselamatan warga negara. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat," tutur Willy.

Baca Juga

28 Hari Isolasi, Anies Akhirnya Negatif COVID-19

Oleh karena itu, Partai NasDem akan mendukung kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan ilmiah.

"Lembaga biologi Eijkman sudah memberi gambaran bagaimana varian baru corona yang dikatakan cepat menular ini. Langkah pemerintah untuk mengendalikan situasi harus didukung oleh semua pihak," pungkas Willy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk
Indonesia
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik

Anak SBY Minta Masyarakat Indonesia Tersenyum
Indonesia
Anak SBY Minta Masyarakat Indonesia Tersenyum

Masyarakat saat ini tengah mengalami kesusahan dan tertekan

Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR
Indonesia
Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR

Andika yang merupakan Kepala Staf Angkaran Darat (KSAD) akan menjalani uji kelayakan yang dilaksanakan pada 4-5 November 2021 oleh Komisi I DPR RI.

IKM Lolos Kurasi Bakal Dipilih Ikuti Sustainable Program Kemenperin
Indonesia
IKM Lolos Kurasi Bakal Dipilih Ikuti Sustainable Program Kemenperin

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan peran UMKM sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri
Indonesia
Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri

Dari sembilan orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri

Masyarakat Diminta Laporkan Polisi Masuk Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Masyarakat Diminta Laporkan Polisi Masuk Tempat Hiburan Malam

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melarang anggota polisi untuk masuk ke tempat hiburan malam dan minum minuman beralkohol.

Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi
Indonesia
Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Sehingga bukan hal yang aneh jika saat ini ada beberapa kader Golkar yang ditangkap KPK dan Kejagung.

KPK Geledah Kantor Bappeda Jabar Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bappeda Jabar Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

Penggeledahan terkait kasus ini juga dilakukan penyidik pada Kamis (18/3)

Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC
Indonesia
Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapi pengajuan JC

Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran
Indonesia
Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran

"Kewajiban membuat rekam medis terhadap semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi kewajiban dan tanggungjawab dokter, dokter gigi dan rumah sakit yang menangani pasien tersebut," kata Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8).