Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menutup pintu kedatangan bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Willy menanggapi larangan kedatangan WNA yang dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Januari guna mencegah penyebaran varian baru virus corona.

Baca Juga

5000 Alat Deteksi COVID-19 GeNose Bakal Didistribusikan Februari 2021

"Hal ini sangat diperlukan untuk mengendalikan terjadinya kemungkinan situasi yang belum dapat diperhitungkan. Banyak negara juga melakukan hal yang sama untuk melindungi warga negaranya," kata Willy kepada wartawan, Selasa, (29/12).

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, langkah yang diambil Kemenlu harus diikuti oleh protokol teknis. Mulai dari, protokol kedatangan WNI kembali ke Indonesia, petugas kemanusiaan, WNA pejabat diplomatik dan nisi Kenegaraan, WNA dalam misi undangan kenegaraan dan lain sebagainya.

"Dengan adanya kejelasan protokol, saya kira siapa pun akan menaatinya," imbuhnya.

Nasdem bantah Surya Paloh kecewa dengan Koalisi Jokowi
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (MP/Kanu)

Willy menegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan prinsip Partai NasDem yakini menjadikan hasil riset ilmiah sebagai pertimbangan kebijakan sangat tepat dilakukan

"Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro). Namun demikian hal ini patut menjadi pertimbangan pemerintah demi keselamatan warga negara. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat," tutur Willy.

Baca Juga

28 Hari Isolasi, Anies Akhirnya Negatif COVID-19

Oleh karena itu, Partai NasDem akan mendukung kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan ilmiah.

"Lembaga biologi Eijkman sudah memberi gambaran bagaimana varian baru corona yang dikatakan cepat menular ini. Langkah pemerintah untuk mengendalikan situasi harus didukung oleh semua pihak," pungkas Willy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Positif Corona, Setiap Tamu Anies Wajib Rapid Test
Indonesia
Wagub DKI Positif Corona, Setiap Tamu Anies Wajib Rapid Test

Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan baru bagi tamu yang ingin bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan.

Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten
Indonesia
Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam akun Twitter ikut memberikan kritik dengan berkomentar telah memberikan teguran.

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja
Indonesia
Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

Sedikitnya 21 pesohor yang memiliki pengikut berjibun di media sosial, dikerahkan mengkampanyekan atau mejadi pendengung dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu
Indonesia
Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan pesinetron berinisial RR positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

52 Tenaga Medis Papua Terpapar Virus Corona
Indonesia
52 Tenaga Medis Papua Terpapar Virus Corona

Sangat penting kejujuran warga dalam menyampaikan informasi perihal gangguan kesehatan mereka kepada tenaga medis.

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Indonesia
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.

 Iuran BPJS Naik, Wali Kota Solo: Tidak Tepat Dilakukan di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Iuran BPJS Naik, Wali Kota Solo: Tidak Tepat Dilakukan di Tengah Pandemi COVID-19

"MA baru saja batalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam gugatan yang diajukan masyarakat. Sekarang muncul Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kan jadi aneh," papar dia.

Dasar yang Digunakan Tjahjo Kumolo Pangkas Sejumlah Lembaga Negara
Indonesia
Dasar yang Digunakan Tjahjo Kumolo Pangkas Sejumlah Lembaga Negara

Ada sejumlah lembaga nonstruktural yang berpotensi untuk dibubarkan

20 Nakes RSUD Ngipang Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Pasien Umum Diliburkan
Indonesia
20 Nakes RSUD Ngipang Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Pasien Umum Diliburkan

Akibat kejadian tersebut pihak manajemen memberlakulan meliburkan pelayanan pasien umum guna menghindari bertambahnya jumlah kasus COVID-19.

Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut
Indonesia
Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut

FPI tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam