Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Krisis Pertalite Salah satu dari empat APMS yang ada di Kabupaten Jayawijaya. ANTARA/Marius Frisson Yewun

MerahPutih.com - Pertalite diprediksi akan semakin langka di pekan-pekan mendatang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.

Baca Juga:

Pertahankan Harga Pertalite, Jokowi Sebut Subsidi Sudah Terlalu Besar

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” seru Puan dalam siaran persnya, Kamis (11/8).

Menurutnya, konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia lalu mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.

Baca Juga:

Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah.

Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur Puan.

Ia meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran.

Selain itu, ia meminta pemerintah cepat mengeluarkan regulasi pembatasan BBM bersubsidi.

“Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” tutup Puan. (*)

Baca Juga:

Revisi Perpres soal Pembatasan Beli Pertalite dan Solar Rampung Agustus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
46 Jasad Ditemukan Dalam Truk Peti Kemas
Dunia
46 Jasad Ditemukan Dalam Truk Peti Kemas

Divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri bekerja sama dengan polisi sedang menyelidiki dugaan penyelundupan manusia.

Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia

Basuki Janjikan Jalan Perbatasan Kalbar - Kaltim Terhubung 2024
Indonesia
Basuki Janjikan Jalan Perbatasan Kalbar - Kaltim Terhubung 2024

Pembangunan jalan ke Kalimantan Timur bisa tembus untuk mempermudah akses transportasi darat masyarakat yang berada di perhuluan sungai Kapuas.

PSI Siapkan Cornelius Hotman Gantikan Viani jadi Anggota DPRD DKI
Indonesia
PSI Siapkan Cornelius Hotman Gantikan Viani jadi Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sudah menyiapkan Cornelius Hotman untuk menggantikan Viani Limardi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing
Indonesia
Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing

Pajak yang dibayarkan masyarakat sangat diperlukan bagi program-program pembangunan.

Upaya Presiden Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Harus Berkelanjutan
Indonesia
Upaya Presiden Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Harus Berkelanjutan

Upaya Presiden Jokowi sebagai juru damai antara Ukraina dan Rusia harus berkelanjutan dan tidak dapat dijalankan hanya melalui sekali kunjungan ke kedua negara itu.

DPD Desak Pemkab Bogor Tidak Ikut Eksekusi di Sengketa Pertanahan di Sentul
Indonesia
DPD Desak Pemkab Bogor Tidak Ikut Eksekusi di Sengketa Pertanahan di Sentul

Konflik pertanahan di Bogor bukan hanya satu titik saja. Karena rata-rata tanah di Bogor merupakan ex-perkebunan.

Vaksinasi Booster Masih Minim, Pengusaha Diminta Buka Lagi Sentra Vaksinasi
Indonesia
Vaksinasi Booster Masih Minim, Pengusaha Diminta Buka Lagi Sentra Vaksinasi

Suntikan dosis penguat vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 26,63 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, sebanyak 234.666.020 juta orang.

Pemprov DKI Ganti Penutup Sumur Resapan di Cilandak yang Rusak
Indonesia
Pemprov DKI Ganti Penutup Sumur Resapan di Cilandak yang Rusak

Titik sumur resapan terus ditambah oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

PSI Desak Anies Tebus Ijazah Warga Miskin yang Tertahan di Sekolah
Indonesia