Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih ke Kelompok 'FPI Baru' Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menilai segala upaya pembentukan kelompok FPI baru yang digawangi para fungsionaris FPI lama harus benar-benar jadi perhatian pemerintah.

Pembubaran FPI beberapa waktu lalu dilakukan pemerintah secara formal, lalu secara praktik di lapangannya, pemerintah perlu melakukan tindak lanjut yang lain.

"Misalnya, masyarakat dengar para pengurus FPI lama akan membentuk organisasi lain, itu yang perlu jadi perhatian," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Baca Juga:

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Hal itu dikatakannya menanggapi rencana pembentukan Front Persatuan Islam pasca-Pemerintah mengumumkan penghentian kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam.

Jika memang nanti ada pendaftaran kelompok yang sama dengan hanya berganti nama, maka sudah sewajarnya pemerintah segera meninjau ulang dan menolak permintaan tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu me'review' kemudian menolak izinnya," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta pihak Kepolisian hendaknya masih mengawasi gerak-gerik orang-orang yang pernah bergabung dengan FPI.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Sebelumnya, mantan pimpinan FPI telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam pasca-Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam antara lain Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah. Kemudian Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko dan M. Luthfi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) baru hendaknya mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga sehingga mendapatkan pengakuan secara hukum.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

"Semua ada aturannya. Apabila ingin menjadi satu ormas, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebagai ormas tentunya bila ingin diakui, maka disesuaikan dengan Undang-undang Ormas," kata Brigjen Rusdi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/1).

Namun menurut dia, apabila Front Persatuan Islam enggan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah, pemerintah berwenang membubarkan ormas tersebut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga
Indonesia
Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga

Rusdi juga memastikan pada saat pemakaman dapat pengamanan dari aparat

PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat
Indonesia
PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat

pasca diguncang gempa, jaringan transmisi dan gardu induk yang ada di Mamuju dan Majene, masih dapat beroperasi normal, serta ketersediaan pasokan daya listrik juga dipastikan cukup.

Anies Tambah 34 Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19, Ini Lokasinya
Indonesia
Anies Tambah 34 Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19, Ini Lokasinya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah fasilitas isolasi terkendali bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Dari sebelumnya hanya tiga tempat, kini meningkat menjadi 34 tempat isolasi mandiri.

Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp
Indonesia
Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp

Link dari orang yang tak bertanggung jawab untuk mengambil data pribadi

Diperkarakan, Penyidik KPK Duga Ada Upaya Hentikan Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Diperkarakan, Penyidik KPK Duga Ada Upaya Hentikan Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Para penyidik meyakini proses penyidikan bansos Covid-19 didasarkan kepada bukti yang sangat kuat, mengingat perkara ini adalah buah dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pemprov DKI Garap Pembebasan Lahan Program Normalisasi Ciliwung
Indonesia
Pemprov DKI Garap Pembebasan Lahan Program Normalisasi Ciliwung

DKI Jakarta akan tancap gas melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung dalam mengatasi banjir yang kerap menghantui ibu kota tiap tahunnya.

Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Tsunami COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Tsunami COVID-19

Pemerintah diminta menyiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19 di tanah air.

Beasiswa Pelangi INTI Buka Bantuan SPP Sampai Lulus Bagi Siswa SMA, SMK dan Aliah
Indonesia
Beasiswa Pelangi INTI Buka Bantuan SPP Sampai Lulus Bagi Siswa SMA, SMK dan Aliah

Bantuan uang SPP ini terbuka untuk siswa yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Artis GA Bakal Diperiksa dalam Kasus Dugaan Video Porno
Indonesia
Artis GA Bakal Diperiksa dalam Kasus Dugaan Video Porno

"Akan kami periksa sebagai saksi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19