Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih ke Kelompok 'FPI Baru' Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menilai segala upaya pembentukan kelompok FPI baru yang digawangi para fungsionaris FPI lama harus benar-benar jadi perhatian pemerintah.

Pembubaran FPI beberapa waktu lalu dilakukan pemerintah secara formal, lalu secara praktik di lapangannya, pemerintah perlu melakukan tindak lanjut yang lain.

"Misalnya, masyarakat dengar para pengurus FPI lama akan membentuk organisasi lain, itu yang perlu jadi perhatian," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Baca Juga:

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Hal itu dikatakannya menanggapi rencana pembentukan Front Persatuan Islam pasca-Pemerintah mengumumkan penghentian kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam.

Jika memang nanti ada pendaftaran kelompok yang sama dengan hanya berganti nama, maka sudah sewajarnya pemerintah segera meninjau ulang dan menolak permintaan tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu me'review' kemudian menolak izinnya," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta pihak Kepolisian hendaknya masih mengawasi gerak-gerik orang-orang yang pernah bergabung dengan FPI.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Sebelumnya, mantan pimpinan FPI telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam pasca-Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam antara lain Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah. Kemudian Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko dan M. Luthfi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) baru hendaknya mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga sehingga mendapatkan pengakuan secara hukum.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

"Semua ada aturannya. Apabila ingin menjadi satu ormas, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebagai ormas tentunya bila ingin diakui, maka disesuaikan dengan Undang-undang Ormas," kata Brigjen Rusdi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/1).

Namun menurut dia, apabila Front Persatuan Islam enggan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah, pemerintah berwenang membubarkan ormas tersebut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Langgar Protokol Kesehatan, Pemkot Solo Tutup Sementara Pasar Klitikan
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Pemkot Solo Tutup Sementara Pasar Klitikan

"Kami dapat aduan warga langsung dilakukan pengecekan dan hasilnya memang benar ada pelanggaran protokol kesehatan di Pasar Klitikan," kata dia.

Suspect COVID-19 di Jakarta Capai 52.586 Orang
Indonesia
Suspect COVID-19 di Jakarta Capai 52.586 Orang

Untuk Pelaku Perjalanan berjumlah 1.803 orang, yang sudah selesai menjalani isolasi berjumlah 1.758 orang, yang masih menjalani isolasi di rumah sebanyak 45 orang.

Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur
Indonesia
Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, Jokowi juga harus melihat performance atau kinerja seluruh menteri.

Pemerintah Kembangkan Bisnis Wirausaha Muda Bidang Kriya
Indonesia
Pemerintah Kembangkan Bisnis Wirausaha Muda Bidang Kriya

Pada tahun ini, Kemenperin memberikan pendampingan kepada 29 tenant inkubator sebagai lanjutan program camp inkubator tahun 2019 .

Pemprov DKI Dalami Dugaan Pelanggar Prokes di Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Serahkan Pesawat CN235-220 Pada Senegal, Prabowo: Kebanggaan Bagi Indonesia
Indonesia
Serahkan Pesawat CN235-220 Pada Senegal, Prabowo: Kebanggaan Bagi Indonesia

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyerahkan pesawat karya PT Dirgantara Indonesia CN235-220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal di Hanggar Fixed Wing PT DI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/3)

Datangi Markas Brimob, Kapolda Metro Minta Pasukan Jaga Jakarta
Indonesia
Datangi Markas Brimob, Kapolda Metro Minta Pasukan Jaga Jakarta

Brimob bagjan dari NKRI dan Polda Metro untuk melindungi dan mengayomi masyarakat

7 Rumah Warga di Cirebon Rusak Parah Akibat Angin Puting Beliung
Indonesia
7 Rumah Warga di Cirebon Rusak Parah Akibat Angin Puting Beliung

Angin puting beliung yang melanda Cirebon pada Rabu (3/3) menyebabkan tujuh rumah warga di RT09/06 Cangkol Selatan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat rusak parah.

Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq
Indonesia
Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq

Penangkapan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Polri dalam hal ini hanya berperan sebagai membantu proses penangkapannya.

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia