Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: DPD)

MerahPutih.com - Kesenjangan di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal.

LaNyalla meminta pemerintah menekan kesenjangan tersebut dengan kebijakan dan sistem yang tepat. Pasalnya, ada jurang lebar di dunia pendidikan kita. Pemerintah diminta membuka mata terhadap permasalahan ini.

Baca Juga:

Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme

"Jika dibiarkan, pendidikan yang baik hanya milik segelintir kelompok yang mampu secara finansial, sedangkan kelompok menengah dan miskin harus puas mendapatkan sekolah dengan kualitas yang seadanya," kata LaNyalla, Senin (1/8).

Dijelaskannya, masyarakat butuh agar pendidikan memberikan kepastian kualitas lulusan sehingga mampu mengaplikasikan ilmunya sesuai bidang yang dipelajari.

"Mau tak mau kondisi ini membuka paradigma pragmatis dan kastanisasi dunia pendidikan. Sekolah dengan kualitas yang baik konsekuensinya mematok biaya mahal," ujarnya.

Baca Juga:

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

"Pendidikan sistemnya seperti mekanisme pasar. Ada uang ada kualitas. Sedangkan sekolah gratis atau murah tidak memberikan kepastian kualitas pendidikan yang memadai," tambah dia.

Meskipun kompetisi dalam perihal pendidikan tidak dapat dihindarkan, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat sistem pendidikan yang mampu menekan tingginya kesenjangandunia pendidikan nasional kita.

"UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Karena ini amanat Konstitusi maka negara wajib memenuhinya," tutur LaNyalla.(Pon)

Baca Juga:

Tok, DPR Sahkan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan
Indonesia
Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan denganmekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS
Indonesia
Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS

Jam operasional kendaraan berat yang melintasi kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS) harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan
Indonesia
Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan, Jumat (18/2).

LPSK Siapkan Perlindungan Bagi Pemberi Informasi Penting Penyerangan Nakes di Papua
Indonesia
LPSK Siapkan Perlindungan Bagi Pemberi Informasi Penting Penyerangan Nakes di Papua

Mereka menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, atau para psikolog

Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi
Indonesia
Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi

Jemaah untuk memperhatikan asupan cairan dengan minum air sesering mungkin. Karena dehidrasi ini menjadi pemicu awal mereka penyakit bawaan menjadi berat.

Waspada, Kasus DBD di Kota Yogyakarta Meningkat
Indonesia
Waspada, Kasus DBD di Kota Yogyakarta Meningkat

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mencatat sejak Januari hingga Maret ada 54 kasus DBD di Kota Gudeg. Sementara sepanjang tahun lalu, dijumpai total 94 kasus, di mana satu pasien meninggal dunia.

Dipantau PPATK, Transaksi ACT Tembus Rp 1 Triliun Per Tahun
Indonesia
Dipantau PPATK, Transaksi ACT Tembus Rp 1 Triliun Per Tahun

Perputaran dana yang masuk melalui ACT tersebut mencapai Rp 1 triliun per tahunnya.

Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Indonesia
Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

"Hal ini (kemiskinan) perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," ujarnya

Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi
Indonesia
Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi

Tahapan Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil.

Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif
Indonesia
Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif

Menanggapi aturan tersebut, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Wahyu Rahadi menyambut positif.