Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah Aktivitas belajar-mengajar siswa di SMP YPPK Lecoq d' Armanville, Kokonao, Distrik Mimika Barat sebelum adanya pandemi COVID-19. (ANTARA/Evarianus Supar)

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat mempertimbangkan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka. Padahal, lonjakan kasus COVID-19 belum mampu dikendalikan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, pemerintah agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka nantinya tidak memunculkan klaster baru. Sebab, harusnya pemerintah melihat grafik penularan COVID-19 hingga akhir tahun ini.

Baca Juga

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

"Kita belum tahu satu bulan ke depan sampai dengan akhir tahun bagaimana grafiknya di Indonesia," ujar Dasco kepada awak media, Senin (23/11).

Menurut Dasco, sektor pendidikan termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi COVID-19. Adalah hal wajar dan patut bila Pemerintah bersama semua pihak harus menjaga kualitas pendidikan anak dan kuantitasnya.

"Nah oleh karena itu apabila memang di bulan Januari itu akan diaktifkan sekolah. Kami minta kepada pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah," kata anggota DPR dapil Tangerang ini.

Aktivitas belajar-mengajar siswa di SD Taruna Papua Timika milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang dikelolah oleh Yayasan Pendidikan Loqon sebelum COVID-19 melanda Mimika. (ANTARA/Evarianus Supar)
Aktivitas belajar-mengajar siswa di SD Taruna Papua Timika milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang dikelolah oleh Yayasan Pendidikan Loqon sebelum COVID-19 melanda Mimika. (ANTARA/Evarianus Supar)

Menurutnya, fasilitas itu harus benar-benar yang memenuhi standar protokol kesehatan. Para guru juga harus ekstra hati-hati memperhatikan murid-muridnya dalam belajar.

"Supaya tidak menjadi klaster baru di sekolah-sekolah," imbuhnya.

Baca Juga

Surya Paloh Positif COVID-19

Menurut mantan anggota Komisi III ini, memulai persekolahan fisik dengan peluncuran vaksinasi adalah dua kegiatan yang berbeda.

"Vaksin ini tidak sesederhana kita memulai sekolah langsung sekolah yang cukup dengan protokol COVID-19. Tapi vaksinasi ini harus lebih menjalani tahapan-tahapan yang sangat cermat," tukasnya.

Sekedar informasi, pemerintah memberikan kewenangan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah dengan memenuhi daftar kesiapan protokol kesehatan di tiap satuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kebijakan ini dilakukan mulai Januari 2021.

Kebijakan ini tercantum dalam SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, pemerintah pusat banyak menerima masukan dari pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah. Pemerintah daerah menilai, meskipun zona ditentukan per kabupaten/kota, ada kecamatan atau desa yang relatif aman dari COVOD-19.

"Menurut evaluasi mereka kecamatan dan desa-desa tersebut relatif aman dan sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi, pemerintah daerah ini pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi di daerahnya sendiri," kata Nadiem. (Knu)

Baca Juga

Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Tes PCR Rp 300 Ribu dan Berlaku 3x24 Jam Harus Segera Direalisasikan
Indonesia
Harga Tes PCR Rp 300 Ribu dan Berlaku 3x24 Jam Harus Segera Direalisasikan

Melki juga meminta Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden.

Warga Bekasi tak Bisa Vaksin karena NIK Dipakai WNA, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Warga Bekasi tak Bisa Vaksin karena NIK Dipakai WNA, Ini Penjelasan Polisi

Terkait itu, Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penyelidikan. Ditemukan hasil jika warga bernama Lee In Wong salah menuliskan NIK saat melakukan vaksinasi.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut

Dugaan korupsi dalam kasus ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta

Puncak Kasus COVID-19 Akibat Mudik Bakal Terasa di Pertengahan Juni
Indonesia
Puncak Kasus COVID-19 Akibat Mudik Bakal Terasa di Pertengahan Juni

Kementerian Kesehatan memperkirakan laporan puncak kasus COVID-19 usai Lebaran tidak akan setinggi pada agenda liburan sebelumnya.

Putra-Menantu Jokowi Unggul Telak di Pilkada Serentak
Indonesia
Putra-Menantu Jokowi Unggul Telak di Pilkada Serentak

Hasil quick count Pilkada Kota Medan sementara mengunggulkan pasangan nomor urut 2 Bobby Nasution dan Aulia Rachman.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

Kecelakaan di Tol Jombang, Vanessa Angel dan Suaminya Dilaporkan Meninggal
Indonesia
Kecelakaan di Tol Jombang, Vanessa Angel dan Suaminya Dilaporkan Meninggal

Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya mengalami kecelakaan di Tol Jombang di KM 672, Jawa Timur, Kamis (4/11).

Penambahan Pasien COVID-19 Alami Penurunan, Kini di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 Alami Penurunan, Kini di Bawah 10 Ribu

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat pada 2 September 2021, bertambah 8.955 kasus.