Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah Aktivitas belajar-mengajar siswa di SMP YPPK Lecoq d' Armanville, Kokonao, Distrik Mimika Barat sebelum adanya pandemi COVID-19. (ANTARA/Evarianus Supar)

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat mempertimbangkan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka. Padahal, lonjakan kasus COVID-19 belum mampu dikendalikan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, pemerintah agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka nantinya tidak memunculkan klaster baru. Sebab, harusnya pemerintah melihat grafik penularan COVID-19 hingga akhir tahun ini.

Baca Juga

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

"Kita belum tahu satu bulan ke depan sampai dengan akhir tahun bagaimana grafiknya di Indonesia," ujar Dasco kepada awak media, Senin (23/11).

Menurut Dasco, sektor pendidikan termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi COVID-19. Adalah hal wajar dan patut bila Pemerintah bersama semua pihak harus menjaga kualitas pendidikan anak dan kuantitasnya.

"Nah oleh karena itu apabila memang di bulan Januari itu akan diaktifkan sekolah. Kami minta kepada pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah," kata anggota DPR dapil Tangerang ini.

Aktivitas belajar-mengajar siswa di SD Taruna Papua Timika milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang dikelolah oleh Yayasan Pendidikan Loqon sebelum COVID-19 melanda Mimika. (ANTARA/Evarianus Supar)
Aktivitas belajar-mengajar siswa di SD Taruna Papua Timika milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang dikelolah oleh Yayasan Pendidikan Loqon sebelum COVID-19 melanda Mimika. (ANTARA/Evarianus Supar)

Menurutnya, fasilitas itu harus benar-benar yang memenuhi standar protokol kesehatan. Para guru juga harus ekstra hati-hati memperhatikan murid-muridnya dalam belajar.

"Supaya tidak menjadi klaster baru di sekolah-sekolah," imbuhnya.

Baca Juga

Surya Paloh Positif COVID-19

Menurut mantan anggota Komisi III ini, memulai persekolahan fisik dengan peluncuran vaksinasi adalah dua kegiatan yang berbeda.

"Vaksin ini tidak sesederhana kita memulai sekolah langsung sekolah yang cukup dengan protokol COVID-19. Tapi vaksinasi ini harus lebih menjalani tahapan-tahapan yang sangat cermat," tukasnya.

Sekedar informasi, pemerintah memberikan kewenangan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah dengan memenuhi daftar kesiapan protokol kesehatan di tiap satuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kebijakan ini dilakukan mulai Januari 2021.

Kebijakan ini tercantum dalam SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, pemerintah pusat banyak menerima masukan dari pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah. Pemerintah daerah menilai, meskipun zona ditentukan per kabupaten/kota, ada kecamatan atau desa yang relatif aman dari COVOD-19.

"Menurut evaluasi mereka kecamatan dan desa-desa tersebut relatif aman dan sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi, pemerintah daerah ini pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi di daerahnya sendiri," kata Nadiem. (Knu)

Baca Juga

Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional
Indonesia
Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional

Ma'ruf Amin juga meminta pembebasan lahan tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohamad Idris serta Polresta dan Kodim Depok.

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada
Indonesia
KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur

Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka

Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual.

  Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat
Indonesia
Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat

"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi.

PKS Soroti Pemprov DKI Tak Punya Solusi Pengganti Kantong Plastik
Indonesia
PKS Soroti Pemprov DKI Tak Punya Solusi Pengganti Kantong Plastik

Jangan hanya membuat aturan yang tak mengeluarkan solusinya.

Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja
Indonesia
Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja

Aturan ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja atau buruh karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap.

Selama PSBB Jilid II Pemprov DKI Tutup 23 Perusahaan
Indonesia
Selama PSBB Jilid II Pemprov DKI Tutup 23 Perusahaan

14 perusahaan ditutup karena ada sejumlah pegawai terpapar virus corona

Viral Balap Lari Liar, Polda Metro: Enggak Boleh Ini
Indonesia
Viral Balap Lari Liar, Polda Metro: Enggak Boleh Ini

Para peserta aksi balap lari liar ini bisa saja dikenakan sanksi pidana

Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi
Indonesia
Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi

Supervisi dewan sangat diperlukan karena merupakan mitra aparat hukum.

KPK Didesak Usut Keterlibatan Nurhadi di Kasus Eks Bos Lippo Eddy Sindoro
Indonesia
KPK Didesak Usut Keterlibatan Nurhadi di Kasus Eks Bos Lippo Eddy Sindoro

Dalam perkara itu, Nurhadi diduga memiliki peranan penting