Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera Ilustrasi - Perumahan. (antaranews.com)

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, KSPI meminta adanya perbaikan.

"Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keteranganya kepada wartawan,, Senin (8/6).

Baca Juga:

Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, pekerja warga negara a sing (WNA) wajib menjadi peserta Tapera dengan catatan mereka telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Ia juga mengatakan, dalam program ini, pemerintah harus membangun rumah dan tidak melibatkan pengembang yang menurutnya seringkali hanya berorientasi pada keuntungan. Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan harga rumah yang murah tanpa mereka.

Dokumentasi - Kendaraan melintas di depan rumah KPR-BTN subsidi di Batang Anai, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra/pri.
Dokumentasi - Kendaraan melintas di depan rumah KPR-BTN subsidi di Batang Anai, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra/pri.

Karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, lanjut dia, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah. Termasuk, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0 persen.

“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah,” tegas Said.

Said sesumbar, program Tapera dipastikan menjadi solusi bagi pekerja untuk memiliki rumah saat rekomendasi KSPI dijalankan.

Baca Juga:

AHY Sebut Program Tapera Memberatkan Pengusaha

Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menyatakan, harga rumah yang semakin mahal menyebabkan buruh sulit menjangkaunya.

Dia pun meminta pemerintah menjalankan Tapera dengan mengadakan rumah untuk buruh. "Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan," kritiknya.

Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, jangan sampai program Tapera memberatkan pekerja.

"Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5 persen. Selain itu, harus ada kontribusi dari pemerintah," tandas Obon. (Knu)

Baca Juga:

Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi

Ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU

Anies Ancam Perberat Denda bagi Pelanggar Berulang
Indonesia
Anies Ancam Perberat Denda bagi Pelanggar Berulang

Sanksi progresif merupakan peningkatan hukuman secara bertahap diberikan kepada pelanggar yang berulang kali.

Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol
Indonesia
Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol

Saat ini saja, penghasilan mayoritas pengemudi ojol anjlok hingga 80 persen akibat sepinya penumpang.

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian

Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI
Indonesia
Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI

Mabes Polri meyakini bisa membuktikan keterlibatan 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta.

Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan

Kasusnya, membawa lari wanita yang kini diakui oleh EFY sebagai istrinya.

 Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota
Indonesia
Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota

"Jadi, saya kembali tegaskan transparansi penerimaan anggota Polri harus jujur, dan yang utama adalah transparan.

Anies Beberkan Strategi Tanggulangi COVID-19 di Depan 44 Wali Kota Dunia
Indonesia
Anies Beberkan Strategi Tanggulangi COVID-19 di Depan 44 Wali Kota Dunia

Menurut Anies, virus Corona tidak mengenal batas-batas negara.

Ombudsman DKI Minta Anies Pertimbangkan Lagi Pemilihan Dirut TransJakarta
Indonesia
Ombudsman DKI Minta Anies Pertimbangkan Lagi Pemilihan Dirut TransJakarta

"Dugaan maladmintrasi. Yang kami minta untuk saat ini, Pemprov DKI memeriksa track record yang bersangkutan dulu," kata Teguh

Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur
Indonesia
Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur

Kalau mereka mengeluh bukan pemimpin bijaksana