Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera Ilustrasi - Perumahan. (antaranews.com)

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, KSPI meminta adanya perbaikan.

"Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keteranganya kepada wartawan,, Senin (8/6).

Baca Juga:

Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, pekerja warga negara a sing (WNA) wajib menjadi peserta Tapera dengan catatan mereka telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Ia juga mengatakan, dalam program ini, pemerintah harus membangun rumah dan tidak melibatkan pengembang yang menurutnya seringkali hanya berorientasi pada keuntungan. Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan harga rumah yang murah tanpa mereka.

Dokumentasi - Kendaraan melintas di depan rumah KPR-BTN subsidi di Batang Anai, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra/pri.
Dokumentasi - Kendaraan melintas di depan rumah KPR-BTN subsidi di Batang Anai, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra/pri.

Karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, lanjut dia, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah. Termasuk, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0 persen.

“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah,” tegas Said.

Said sesumbar, program Tapera dipastikan menjadi solusi bagi pekerja untuk memiliki rumah saat rekomendasi KSPI dijalankan.

Baca Juga:

AHY Sebut Program Tapera Memberatkan Pengusaha

Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menyatakan, harga rumah yang semakin mahal menyebabkan buruh sulit menjangkaunya.

Dia pun meminta pemerintah menjalankan Tapera dengan mengadakan rumah untuk buruh. "Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan," kritiknya.

Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, jangan sampai program Tapera memberatkan pekerja.

"Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5 persen. Selain itu, harus ada kontribusi dari pemerintah," tandas Obon. (Knu)

Baca Juga:

Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum

Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS
Dunia
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS

Para pendukung Presiden Donald Trump menuju ke sebuah pusat penghitungan suara di Detroit, Michigan, untuk menuntut dihentikannya penghitungan suara.

Geser Jatim, Sulsel Jadi Provinsi Penyumbang Kasus Corona Tertinggi
Indonesia
Geser Jatim, Sulsel Jadi Provinsi Penyumbang Kasus Corona Tertinggi

Penambahan tertinggi justru terjadi di Sulawesi Selatan yakni 207 kasus

Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi
Indonesia
Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi

Nantinya tim pengurai ini akan diterjunkan ke titik-titik rawan kemacetan

Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran
Indonesia
Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran

"Kita di bawah Jerman, Turki, dan Brasil dan berhasil melampaui Israel dan Perancis. Ini sebuah kabar gembira,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (31/3).

Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'
Indonesia
Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap

Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika
Indonesia
Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika

Taspen selalu aktif dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia

Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19
Indonesia
Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan pembatasan mobilitas dengan larangan bagi ASN untuk bepergian ke luar daerah dan mudik.

 BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan
Indonesia
BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

"Tes cepat BIN ini merupakan inisiatif untuk mendeteksi awal terhadap penyebaran COVID – 19," kata Sri Wulandari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5).

Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut
Indonesia
Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut

"Dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan 100 persen sudah surut," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan