berita-singlepost-banner-1
Pemerintah Didesak Keluarkan Kebijakan 'Ekstrem' Tanggulangi Penyebaran COVID-19 Vaksin corona dikembangkan (Ant)
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 yang sedang dialami secara global memerlukan penanganan yang serius dan luar biasa. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena virus corona perlu melakukan tindakan yang luar biasa dikawal dengan sikap tegas dari pemerintahnya.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan, perlu langkah intervensi di berbagai mengingat virus ini diprediksi bakal menjangkiti ribuan orang di Indonesia.

Baca Juga

Dampak Corona, Pemerintah Minta Pemda Relaksasi Keringanan Pajak bagi Pengusaha

"Pembatasan sosial belum maksimal sebagai sebuah upaya dalam situasi darurat. Mengingat masih banyaknya krang yang berkumpul di jalanan," kata Stanislaus dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Ia mendesak, sebagai landasan hukum dalam keputusan-keputusan pemerintah saat menangani pandemi ini maka pemerintah bisa menerbitkan Perppu Penanganan Pandemi COVID-19. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan Perppu dalam situasi darurat dilindungi Undang-Undang.

"Dengan Perppu Penanganan Pandemi COVID-19 diharapkan pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengambil keputusan demi keselamatan warganya," tutur Stanislaus.

In
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta

Stanislaus menambahkan, menjelang Ramadan yang bakal jatuh sebulan lagi, pemerintah juga perlu bersikap tegas terkait mudik Lebaran. Epicentrum COVID-19 adalah Jakarta, terbukti dari jumlah dan penambahan orang yang positif COVID-19 tiap hari. Jika mudik Lebaran terjadi, maka penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah akan semakin masif.

"Pemerintah harus mengatur dengan tegas supaya penyebaran COVID-19 ke daerah tidak terjadi," terang peserta program doktoral kajian Intelijen Universitas Indonesia ini.

Baca Juga

Melonjak Drastis, Pasien Positif Corona di DIY Berjumlah 18 Orang

Menyusul peniadaan Ujian Nasional bagi siswa yang sedang menuntut ilmu di tingkat akhir, maka agenda nasional yang berpotensi menjadi penyebaran corona juga dapat diperlakukan serupa atau ditunda.

Bahkan jika perlu, pemerintah dapat menunda Pilkada Serentak 2020. Stansilaus berpadangangan, sikap tegas pemerintah dalam situasi darurat mutlat diperlukan.

"Masyarakat perlu diatur demi kepentingan yang lebih besar," jelas dia.

Seperti diketahui, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Corona di Indonesia terus bertambah.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan, jumlah kasus positif COVID-19 pada Rabu (25/3) bertambah menjadi 790 orang. Menurut dia, dari jumlah tersebut, pasien Corona yang meninggal dunia sebanyak 58 orang.

Baca Juga

Nikahan di Tengah Wabah Corona, Kemenag: Hanya Boleh Dihadiri 10 Orang

"Ada penambahan pasien meninggal sebanyak 3 orang, sehingga total kasus meninggal 58 orang," kata Yurianto

Dia mengatakan, dari total kasus tersebut, jumlah pasien sembuh dari infeksi Corona 31 orang. Data ini dikumpulkan dari Selasa 24 Maret hingga pukul 12.00 WIB, Rabu (25/3). (Knu)


berita-singlepost-mobile-banner-3
Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6