Pemerintah Didesak Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.Com - Human Rights Working Group (HRWG) mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan aparat pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, hari ini, Satpol PP menyegel Masjid Al Furqon yang dikelola oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengatakan penutupan tempat ibadat JAI di Sukabumi, terutama terhadap Masjid Al Furqon yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap orang.

Baca Juga:

Lagi, Pembubaran Diskusi Warga Ahmadiyah, Setara Institute Minta Pemerintah Cabut SKB

Bahkan, selama 2020, telah terjadi 2 kali penyegelan, pertama terjadi pada 20 Februari 2020 lalu saat sejak dua hari sebelumnya (18 Februari 2020) jemaah akhirnya memutuskan untuk mulai merenovasi masjid karena membutuhkan tempat ibadah yang layak.

"Hak atas tempat ibadah merupakan bagian dari hak kebebasan beragama berkeyakinan (KBB)," kata Hafiz dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Jumat (13/3).

Penyegelan Masjid Jemaah Ahmadiyah
Penyegelen masjid Jemaah Ahamdiyah (Foto: antaranews)

Dia mengingatkan hak KBB diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political rights – ICCPR), sebuah kovenan internasional yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Indonesia sendiri, kata Hafiz, telah meratifkasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

"Mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM," tegas dia.

Atas tindakan ini, HRWG menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berpotensi melanggar hak asasi manusia karena tidak menjamin hak warga negara untuk melaksanakan hak sesuai Konstitusi.

Lebih dari itu, menurut Hafiz Pemerintah Daerah Sukabumi, seharusnya mengikuti SKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan hak-hak Ahmadiyah untuk beribadat.

"Karena SKB melarang untuk menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW (Pasal poin Kedua SKB 3 Menteri)," jelas dia.

Sementara, kata dia, masjid adalah tempat ibadat yang digunakan oleh jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan ke penganut non-Ahmadiyah.

Dia menilai, pelarangan terhadap pendirian atau renovasi rumah ibadat yang tentunya menghalangi warga JAI untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu di masjid ini justru melanggar hak-hak dasar yang non-derogable, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 28I UUD dan Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang HAM.

"Sangat disayangkan Indonesia yang terlibat aktif dalam perumusan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB yang menegaskan tentang Memerangi Intoleransi dan Kekerasan kepada Seseorang Atas Dasar Agama justru tidak mampu mendorong masyarakat, bahkan aparatur negara, untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas agama atau keyakinan," kata dia.

Padahal, sebagaimana dimandatkan di dalam Resolusi, Pemerintah memiliki kewajiban terus-menerus membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Menurut dia, tidak adanya solusi atas penyelesaian kasus masjid tersebut justru menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk membangun masyarakat yang toleran dan mampu menerima perbedaan.

Untuk itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Daerah Sukabumi untuk menjamin hak-hak warga JAI di Sukabumi untuk memiliki rumah ibadat (Masjid Al Furqon) dan melindungi setiap warga JAI di wilayah tersebut untuk menggunakannya sebagai tempat peribadatan.

Baca Juga:

Jemaah Ahmadiyah NTB Diteror Sampai Mengungsi di Kantor Polres

Kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa seharusnya membangun dialog yang terus-menerus di antara warga JAI dan non-JAI di wilayah tersebut agar terbangun kesepahaman dan kerukunan di antara warga. Hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis.

"Kepada Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perhatian serius terhadap hal-hal demikian, karena pembangunan rumah ibadat adalah bagian dari hak yang melekat pada diri setiap warga negara. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memanggil dan/atau mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah Sukabumi terkait permasalahan ini dan segera mencari solusi penyelesaian yang berpihak kepada korban," tutupnya.(Pon)

Baca Juga:

Masjid Kembali Disegel, Jamaah Ahmadiyah akan Tempuh Jalur Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran
Indonesia
Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran

Patung Soeharto justru berdiri di rumah dinas (Rumdin) Loji Gandrung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Jalan Slamet Riyadi.

17 Ribu Guru di Yogyakarta Ikuti Vaksinasi Booster
Indonesia
17 Ribu Guru di Yogyakarta Ikuti Vaksinasi Booster

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menjelaskan, total ada 17.000 guru SMA/SMK di DIY. Para guru yang mengikuti vaksinasi booster sudah memenuhi sejumlah persyaratan dan sudah mendaftar via daring melalui google form.

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial
Indonesia
Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan.

Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa

Dengan positivity rate 20,9 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.437 jiwa.

Sembuh dari COVID-19, 309 Warga Kudus Dipulangkan dari Asrama Haji Donohudan
Indonesia
Sembuh dari COVID-19, 309 Warga Kudus Dipulangkan dari Asrama Haji Donohudan

Sebanyak 309 warga Kabupaten Kudus dinyatakan negatif corona dan dipulangkan dari lokasi karantina terpusat di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju
Indonesia
Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju

Indonesia telah menargetkan di 2045, menjadi negara maju. indikator menjadi negara maju tidak hanya bisa menangadalkan pertumbuhan ekonomi

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang
Indonesia
Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

hal lain yang perlu mendapat perhatian penyelenggara pemilu, adalah pemilih akan sulit menjaga kemurnian suaranya karena serangan dan tekanan politik uang yang tidak terbendung yang melibatkan orang kuat di sekitarnya.

Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu
Indonesia
Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu

Bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19

Izinkan Tempat Karaoke Dibuka, Dinkes DKI Ingatkan Pakai Masker Saat Nyanyi
Indonesia
Izinkan Tempat Karaoke Dibuka, Dinkes DKI Ingatkan Pakai Masker Saat Nyanyi

Kepala Dinkes DKI, Widyastuti mengingatkan, agar pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker saat bernyanyi.

PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE
Indonesia
PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).