Pemerintah Didesak Berantas Tuntas Sindikat Penempatan PMI Ilegal Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan Indonesia darurat penempatan PMI ilegal setelah ditemukan pengiriman PMI Ilegal ke Kamboja melalui Bandara Kualanamu.

Atas dasar itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendukung upaya pemerintah dalam memberantas sindikat mafia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.

Baca Juga:

Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan Sementara

Temuan ini berbarengan dengan upaya pemerintah dalam memulangkan puluhan PMI korban perdagangan manusia dari Kamboja. Kurniasih menegaskan pihaknya sejak awal telah meminta agar aparat kepolisian bisa turut bergerak memberantas sindikat penempatan PMI ilegal saat kasus dugaan penipuan PMI di Kamboja mencuat.

"Jika ada pelaku di Kamboja pasti juga ada jaringannya di Indonesia sehingga memang kepolisian bisa membantu memberantas sindikat ini. Ini memang sindikat karena ternyata sudah ada beberapa kali penempatan PMI nonprosedural ke Kamboja. Belum lagi penempatan ke negara lain," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (26/8).

Kurniasih meminta agar fungsi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah dibentuk lintas kementerian dan lembaga dari tingkat pusat, provinsi hingga kota/kabupaten dimaksimalkan. Sebab, elemen di dalam Gugus Tugas TPPO sudah sangat lengkap untuk memulai tindakan mulai dari pencegahan hingga penindakan dari aparat penegak hukum.

Baca Juga:

16 dari 60 PMI yang Disekap di Kamboja Dipulangkan ke Indonesia

"Adanya lintas sektor dalam penanganan TPPO ini sebenarnya sudah bagus tinggal bagaimana penguatan aksi di lapangan. Perlu gebrakan dan tindakan yang membuat jera jaringan sindikat penempatan PMI ilegal ini," sebut Kurniasih.

Politisi PKS ini juga menyebut langkah MoU antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi yang baru saja terlaksana sebagai salah satu langkah strategis dalam penguatan regulasi untuk mencegah penempatan PMI ilegal.

"Penguatan MoU antara Indonesia dengan negara penempatan adalah langkah strategis dalam perlindungan PMI. Selalu PR besarnya jika menyangkut regulasi adalah penegakan dan pengawasan. Tugas negara untuk melindungi warga negara Indonesia di manapun termasuk mereka yang telah memberikan manfaat bagi negara dengan menjadi PMI," tandasnya. (*)

Baca Juga:

Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salat Idul Adha di JIS, Anies Baswedan Bawa Anak Istri
Indonesia
Salat Idul Adha di JIS, Anies Baswedan Bawa Anak Istri

Hari ini adalah untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Salat Idul Adha di JIS.

Kapolri Akui Kepercayaan Rakyat Terhadap Polri Turun
Indonesia
Kapolri Akui Kepercayaan Rakyat Terhadap Polri Turun

Kapolri mengaku bahwa kepercayaan rakyat terhadap Korps Bhayangkara menurun seiring dengan banyak peristiwa besar yang terjadi di institusi yang dipimpinya belakangan ini.

Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres
Indonesia
Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

Zulkifli Hasan mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ikut berkolaborasi termasuk dalam ajang kontestasi Pilpres 2024.

Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas
Indonesia
Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas

Enam orang tewas dalam insiden ini.

PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku

Pemerintah telah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

KPK Tangkap Rektor Universitas Negeri
Indonesia
KPK Tangkap Rektor Universitas Negeri

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya

Florona lebih ke koinfeksi alias infeksi bersamaan antara influenza dengan COVID-19

Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK
Indonesia
Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK

Perekrutan guru ASN PPPK tersebut merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru untuk mendaftar menjadi guru PPPK pada 2021.

Pj DKI 1 Bentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi
Indonesia
Pj DKI 1 Bentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi

Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi.

Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini
Indonesia
Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini

Indonesia meraih dua medali: satu medali emas dan satu medali perunggu.