Pemerintah Dianggap tak Mampu Urus Kebakaran Hutan Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 tergolong paling serius. Melihat data BNPB per September 2019, terdapat 328,7 ribu Ha area hutan dan lahan yang terbakar dan mencapai 2.719 titik api. Sumatera dan Kalimantan menjadi lokasi yang paling banyak terjadi.

Anggota DPR Mardani Ali Sera menilai aspek pencegahan tidak berjalan.

Baca Juga

Hujan Sulit Terjadi di Lokasi Karhutla, Awan Terhalang Asap Pekat

"Pemerintah perlu melakukan pembenahan yang menyeluruh dan sistematis, mulai dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Salah satu caranya yaitu menerapkan konsep manajemen hutan dengan sungguh;" kata Mardani dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Mardani melanjutkan, dari segi aturan, ia melihat ada celah bagi oknum yang tak bertanggungjawab untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

"Ini bahaya sekali. Padahal dalam UU No 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 1 (a) dan ayat 1 (h) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," sesal Mardani.

Baca Juga

Fahira Idris Pertanyakan Anak Buah Anies yang Ditolak Bantu Padamkan Karhutla

Namun dalam ayat dua, ketentuan sebagaimana dimaksud pd ayat 1 (h) memperhatikan dengan sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

"Maksud kearifan lokal: melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal," ungkapnya.

Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab untuk membuka lahan dengan dibakar tanpa memperhatikan batasan yang telah diatur.

"Ini perlu mendapat perhatian serius mengingat proses pembukaan lahan tak terkendali, sering menjadi sumber kebakaran," kata Mardani yang juga politikus PKS ini.

Baca Juga

Karhutla Sebabkan Gangguan Tumbuh Kembang dan Rampas Hak Anak

Mardani yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Malaysia ini berpandangan, Manajemen bencana diperlukan agar mengurangi segala risiko ketika bencana itu hadir.

"Dalam UU tersebut, disebutkan manajemen bencana merupakan suatu proses yang dimulai dari observasi da analisis bencana serta pencegahn hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bencana," imbuh Mardani.

Ia juga mendesak agar pemerintah membantu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Sampai mengembalikan fungsi fasilitas umum yang ada seperti komunikasi, transportasi, air minum, dan listrik.

Ilustrasi Karhutla (Antaranews)
Ilustrasi Karhutla (Antaranews)

"Permasalahan rutin seperti ini perlu disikapi dgn kerja kolosal yg melibatkan semua pihak. Pak Jokowi perlu mengefektifkan seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah. Aparat keamanan juga dapat dimaksimalkan utk membantu dalam upaya pencegahan," terang Mardani.

Baca Juga

Segala Upaya Dikerahkan Atasi Karhutla, Jokowi: Ritualnya Sudah Kita Lakukan

Mardani menegaskan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu memikirkan semua kemungkinan yang dapat terjadi, mulai dari A sampai Z. "Perlu diingat bahwa mencegah akan jauh lebih mudah ketimbang menindak," pungkasnya. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH