Pemerintah Dianggap Kurang Galak Cegah Lonjakan Pemudik Tim dokter memeriksa pasien terkait COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memprediksi terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Jawa. Hal ini akibat tidak adanya kesadaran individu-individu perantau untuk tidak mudik dan tetap abai melakukan pembatasan sosial.

Bamsoet mendesak pemerintah pusat dan daerah fokus dalam memutus rantai penyebaran COVID- 19 meluas ke daerah-daerah.

Baca Juga:

Menag Keluarkan Edaran Tawarih di Rumah dan Salat Id Berjamaah Ditiadakan

"Yakni memperingatkan masyarakat untuk dapat melaksanakan serta mematuhi kebijakan pemerintah tentang PSBB dan anjuran untuk tidak melakukan mudik lebaran," kata Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (7/4).

Ia menyebut, pelaku pelanggaran terhadap kebijakan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 93 dan Pasal 9 ayat (1)

"Pelaku bisa dipenjara paling lama setahun dan denda Rp 10 juta," imbuh Bamsoet

Pemerintah juga perlu mengejar ketertinggalan sistem kesehatan untuk dapat menemukan dan memisahkan mereka yang telah terinfeksi dari populasi yang belum terinfeksi.

Seperti dengan memperluas cakupan pemeriksaan jemput bola ke rumah-rumah warga yang disesuaikan dengan protokol kesehatan guna mempercepat penemuan kasus.

"Dengan begitu dapat segera ditangani oleh petugas kesehatan dan tidak menyebar luas," terang politikus Golkar ini.

Pejalan kaki menggunakan masker melintas di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (4/4/2020). Berdasarkan data Pemerintah hingga Sabtu (4/4/2020), ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Pejalan kaki menggunakan masker melintas di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (4/4/2020). Berdasarkan data Pemerintah hingga Sabtu (4/4/2020), ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Pemerintah juga perlu merealisasikan skrining komunitas dan peningkatan jumlah laboratorium beserta alat penunjang diagnosis, rumah sakit. Serta fasilitas karantina lain yang mampu mengakomodasi kebutuhan layanan kesehatan.

"Mengingat kemampuan tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pemotongan rantai penularan karena mereka yang terinfeksi tidak dapat lagi menularkan melalui isolasi dan karantina," terang Bamsoet.

Ia berharap, semua elemen masyarakat agar saling mendukung secara sosial untuk melakukan pembatasan fisik, melakukan tindakan pencegahan komunitas. Termasuk kewajiban menggunakan masker ketika harus beraktivitas di ruang publik.

"Ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif warga dengan membatasi aktivitas," pungkas Bamsoet.

Baca Juga:

Pemprov DKI: 118 Tenaga Medis di Jakarta Positif Corona

Hampir seluruh daerah sudah menyiapkan berbagai protokol untuk menerima para pemudik. Relawan desa sudah dibentuk dan bekerja untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Namun, ketika arus mudik berlangsung, beban desa menjadi bertambah.

Jika pada 2019 ada sekitar 20 juta pemudik dengan asumsi sebagian besar mudik ke Pulau Jawa, maka setiap desa di Jawa harus menanggung rata- rata 1.200- 1.300 pemudik di momen itu.

Jumlah desa di pulau Jawa di luar Jakarta berjumlah 15.470 desa, dengan rincian Banten 1.237 desa, Jawa Barat 5.311 desa, Jawa Tengah 7.808 desa, DI Yogyakarta 391 desa dan Jawa Timur 7.723 desa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Propam Minta Demokrat Buat Laporan Soal Intimidasi Polisi terhadap Kader
Indonesia
Propam Minta Demokrat Buat Laporan Soal Intimidasi Polisi terhadap Kader

Propam Polri sampai saat ini belum menerima laporan adanya dugaan oknum kepolisian di satuan intel polres yang diduga mengancam pengurus Partai Demokrat di tingkat kabupaten/kota.

TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel
Indonesia
TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel

Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra
Indonesia
Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra

Menurut Megawati, banyak kalangan milenial yang sukses karena berprofesi sebagai pengusaha

Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi

Sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30 ribu ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo
Indonesia
Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo

Valuasi dari Gojek ketika merger dengan Tokopedia tentu akan bertambah signifikan. Paling tidak, diperkirakan valuasi Ketika Gojek dan Tokopedia merger mencapai USD20 miliar.

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai

Berdasarkan data FAO, pada Desember 2020 ada kenaikan harga kedelai di pasar global

Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka
Indonesia
Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Solo lebih memperketat aturan yang mengatur keramaian atau kegiatan yang melibatkan banyak massa,

Perayaan Ultah Jakarta Digelar Virtual
Indonesia
Perayaan Ultah Jakarta Digelar Virtual

Acara HUT Jakarta diramaikan dengan "Jakpreneur Fest 2021" yang berlangsung dari 5-27 Juni 2021.

KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar

Penelusuran aset-aset pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery ini dilakukan tim penyidik saat memeriksa seorang swasta bernama Dewi, Kamis (19/8).

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat
Indonesia
Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta agar dua oknum anggota TNI AU yang berbuat kasar terhadap warga di Papua dipecat.