Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB Petugas memberikan hukuman kepada warga yang tidak memakai masker saat razia PSBB di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. (ANTARA/RENO ESNIR)

MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pemerintah jangan terburu-buru menerapkan kebijakan relaksasi atau melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Karyono, kebijakan yang diwacanakan Menkopolhukam Mahfud MD itu bisa menjadi blunder.

"Pemerintah tetap harus mewaspadai sejumlah potensi masalah yang dapat memicu kembali munculnya kasus baru," ujar Karyono kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (5/5).

Baca Juga

DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

Menurut dia, berbagai klaster permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius antara lain masih banyak masyarakat nekat mudik dengan berbagai cara. Seperti masuknya pekerja imigran ke Indonesia, dan rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi PSBB serta aturan protokol kesehatan.

Selain itu, tingkat penurunan kasus baru di Indonesia juga belum signifikan. Secara nasional memang mengalami penurunan, tetapi peta kasus di daerah mengalami volatilitas, artinya ada yang naik dan ada yang turun. Pemerintah perlu melihat dulu tren data kasus secara komprehensif dalam beberapa hari ke depan.

"Kita perhatikan dulu pola data kasusnya apakah laju penurunannya konsisten atau tidak," kata Direktur Indonesia Public Institute ini.

Polisi mengenakan kostum Gatotkaca mengawasi pelaksanaan PSBB di Simpang Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin (4/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Polres Bogor)
Polisi mengenakan kostum Gatotkaca mengawasi pelaksanaan PSBB di Simpang Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin (4/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Polres Bogor)

Karena itu, pemerintah hendaknya jangan terburu-buru menerapkan kebijakan kelonggaran dalam waktu dekat ini. Relaksasi harus dilakukan secara terukur dan benar-benar presisi karena ini menyangkut keberlangsungan hidup.

Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta evaluasi PSBB dengan skema komprehensif dan detail justru saat yang tepat.

"Instruksi presiden inilah yang justru perlu segera dilaksanakan," ucap Karyono.

Diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi penerapan PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi COVID-19 tetap berjalan.

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Selasa (5/5): 4.641 Kasus Positif, 650 Pasien Sembuh

Ada daerah yang menerapkan PSBB secara ketat sehingga masyarakat pun sulit bergerak dan sulit mencari uang sulit. Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujar dia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH