Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Hamdan Zoelva (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - DPR RI bersama pemerintah tidak akan mencabut pasal yang mengatur soal penghinaan kepada presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang ditentang publik dan menjadi tuntutan demo mahasiswa belakangan ini.

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai Pemerintah dan DPR perlu memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di RKUHP untuk mencegah munculnya 'pasal karet'.

Baca Juga:

Pemerintah Tegaskan Tidak akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

"Tanpa ada pembatasan, itu menjadi pasal karet karena menyangkut presiden. Itu menjadi sangat penting dalam merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat presiden," kata Hamdan, dikutip dari Antara, Rabu (29/6).

Hamdan juga berharap agar penyusun undang-undang memberikan penjelasan lengkap di dalam RKUHP sehingga ruang multitafsir untuk pasal penghinaan presiden bisa hilang.

Hamdan berpandangan, bahwa masyarakat di negara demokrasi memang memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, serta menyampaikan atau mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah.

"Masalahnya adalah sejauh mana cara penyampaian kritik itu sehingga tidak menyentuh hal-hal yang sangat berkaitan dengan personal," ucap dia.

Baca Juga:

Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP

Hamdan menuturkan, kebebasan yang tidak teratur dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa mekanisme pidana memang diperlukan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, salah satunya adalah melalui pengaturan hukum pidana seperti pembentukan pasal tentang penghinaan pemerintah atau presiden.

"Bagi saya, itu (pasal tentang penghinaan) termasuk bagian penting dalam membangun bangsa ini, tetapi batasan-batasan menjadi sangat penting untuk diperjelas agar tidak menjadi pasal karet," ujarnya.

Pembentukan pasal tersebut merupakan salah satu upaya kanalisasi yang dapat mengatur etika dan akhlak ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan presiden.

"Bangun akhlak ini melalui pendekatan hukum. Itu juga akan mengarahkan kepada keberadaban kehidupan berbangsa yang lebih baik. Demokrasi tanpa akhlak dan etika itu adalah air bah yang besar," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Sopir Ambulans Jenazah Brigadir J Dikirimi Pesan Nomor Tak Dikenal
Indonesia
Cerita Sopir Ambulans Jenazah Brigadir J Dikirimi Pesan Nomor Tak Dikenal

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin (7/11).

Merasa Dikriminalisasi, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Dipersilakan Lapor Kompolnas
Indonesia
Merasa Dikriminalisasi, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Dipersilakan Lapor Kompolnas

Setelah laporan diterima, Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri akan meminta klarifikasi ke pejabat terkait dan pejabat tinggi Polri.

PTM 100 Persen, Pemda DIY Bentuk Agen Taat Prokes Sekolah
Indonesia
PTM 100 Persen, Pemda DIY Bentuk Agen Taat Prokes Sekolah

Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di SMA/SMK se DIY mulai dilakukan serempak pekan ini.

 Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap
Indonesia
Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap

Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Panas Dapat Merawat Ginjal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Panas Dapat Merawat Ginjal

Beredar informasi melalui Facebook bahwa meminum air panas dapat menyehatkan ginjal dan meningkatkan energi tubuh.

Gempa Magnitudo 6.7 Guncang Banten, Pekerja Berhamburan Keluar Kantor
Indonesia
Anies: Kita Pernah Alami Gelombang Kenaikan Seperti Ini
Indonesia
Anies: Kita Pernah Alami Gelombang Kenaikan Seperti Ini

Tapi yang terpenting, saling jaga, saling bantu, saling lindungi

Mendag Tanggapi Pernyataan Mentan soal Harga Mie Instan Naik 3 Kali Lipat
Indonesia
Mendag Tanggapi Pernyataan Mentan soal Harga Mie Instan Naik 3 Kali Lipat

Ketua Umum PAN ini juga menyakini, harga mie instan tidak akan melonjak naik sampai tiga kali lipat

Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K9 Cari Korban Hilang Akibat Gempa di Cianjur
Indonesia
Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K9 Cari Korban Hilang Akibat Gempa di Cianjur

Dit Polsatwa Baharkam Polri kerahkan 10 ekor anjing pelacak atau K9 untuk mencari korban hilang akibat gempa dan longsor di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, di mana dilaporkan sekitar 40 orang masih tertimbun.

Kebo Bule Kyai Slamet Keraton Surakarta Mati Positif PMK Jelang Kirab 1 Suro
Indonesia
Kebo Bule Kyai Slamet Keraton Surakarta Mati Positif PMK Jelang Kirab 1 Suro

Total ada 18 kebo bule Kyai Slamet milik Keraton surakarta dipelihara di kandang barat, timur, dan Sitinggil kawasan Alkid.