Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut ICW, substansi aturan yang terdapat dalam UU saat ini menimbulkan problematika yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Minggu (11/10) kemarin.

Baca Juga

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

Kurnia mencontohkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor saat ini mengatur mengenai penyelenggara negara yang menerima suap. Namun, hukuman yang diatur kedua pasal tersebut berbeda.

Pasal 11 mengatur hukuman maksimal 5 tahun, sementara Pasal 12 mengatur hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara bahkan seumur hidup. Demikian juga dengan jarak pidana penjara antara Pasal 2 dan Pasal 3 masih perlu untuk direformulasi.

"Selain itu perubahan konsep pengenaan denda juga harus juga diakomodir," ujarnya. Kurnia menegaskan, ICW sudah seringkali menyuarakan revisi UU Tipikor atau perbaikan legislasi terkait pemberantasan korupsi. Namun, pemerintah dan DPR justru merevisi UU KPK yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Rasanya Presiden dan DPR tutup kuping ketika kita memberikan rekomendasi perbaikan legislasi pemberantasan korupsi karena dibenak mereka hanya bagaimana cara melemahkan KPK dengan merevisi UU KPK," ungkapnya.

Bukan tanpa alasan desakan merevisi UU Tipikor disampaikan ICW. Hukuman terhadap koruptor masih ringan baik dari segi pidana penjara, denda maupun hukuman tambahan seperti uang pengganti.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang semester I 2020, rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun pidana penjara. Demikian pula hukuman denda yang rata-rata hanya Rp 122 juta.

Baca Juga

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Sementara uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana korupsi masih jauh dibanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Dari total kerugian negara sebesar Rp 39,2 triliun yang ditimbulkan akibat perkara korupsi yang disidangkan, hanya Rp 2,3 triliun uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor
Indonesia
Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor

Sehingga, tiap karyawan Daihatsu bekerja di kantor hanya satu minggu dalam satu bulan selama periode PSBB

 Pengrusakan Musala Bukti Intoleransi di Indonesia Bukan Omong Kosong
Indonesia
Pengrusakan Musala Bukti Intoleransi di Indonesia Bukan Omong Kosong

Nanang melanjutkan, beribadah adalah hak yang dijamin konstitusi. Menurut dia, tidak perlu meminta izin warga lain untuk bisa beribadah.

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik
Indonesia
Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi pada prinsipnya ialah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat.

Api Abadi Mrapen Padam, Ganjar Kirim Anak Buah Cari Penyebabnya
Indonesia
Api Abadi Mrapen Padam, Ganjar Kirim Anak Buah Cari Penyebabnya

Jika masalah bisa ditemukan, segera mungkin api Mrapen bisa dinyalakan lagi

 Terapkan PSBB, Pemkot Cirebon Tiadakan Salat Jumat Berjemaah di Mesjid
Indonesia
Terapkan PSBB, Pemkot Cirebon Tiadakan Salat Jumat Berjemaah di Mesjid

Wali Kota Cirebon Drs H Nashrudin Azis pada Kamis (2/4/) memutuskan untuk meniadakan sementara waktu pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa dan masjid-masjid yang ada di Kota Cirebon

Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik
Indonesia
Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik

Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berhasil menciptakan alat pendeteksi COVID-19 hitungan detik.

[HOAKS atau FAKTA]: Selama Isolasi COVID-19, Netflix Gratiskan Biaya Langganan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Selama Isolasi COVID-19, Netflix Gratiskan Biaya Langganan

Telah beredar pesan di WhatsApp bahwa Netflix memberikan akses langganan gratis selama masa isolasi COVID-19.

TNI Copoti Baliho Rizieq, Kuasa Hukum FPI: Nanti Bagian Perang Satpol PP
Indonesia
 Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai
Indonesia
Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Pendistribusian paket sembako oleh pemerintah itu, menurut Gembong, untuk menjaga ketahanan pangan agar mereka memiliki persediaan makanan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Anak Buah Anies Pastikan Penumpang Transportasi Tak Turun Saat Jakarta Diserbu Isu Corona
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Penumpang Transportasi Tak Turun Saat Jakarta Diserbu Isu Corona

Masyarakat sudah meningkatkan kewaspadaan terkait virus corona