Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut ICW, substansi aturan yang terdapat dalam UU saat ini menimbulkan problematika yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Minggu (11/10) kemarin.

Baca Juga

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

Kurnia mencontohkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor saat ini mengatur mengenai penyelenggara negara yang menerima suap. Namun, hukuman yang diatur kedua pasal tersebut berbeda.

Pasal 11 mengatur hukuman maksimal 5 tahun, sementara Pasal 12 mengatur hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara bahkan seumur hidup. Demikian juga dengan jarak pidana penjara antara Pasal 2 dan Pasal 3 masih perlu untuk direformulasi.

"Selain itu perubahan konsep pengenaan denda juga harus juga diakomodir," ujarnya. Kurnia menegaskan, ICW sudah seringkali menyuarakan revisi UU Tipikor atau perbaikan legislasi terkait pemberantasan korupsi. Namun, pemerintah dan DPR justru merevisi UU KPK yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Rasanya Presiden dan DPR tutup kuping ketika kita memberikan rekomendasi perbaikan legislasi pemberantasan korupsi karena dibenak mereka hanya bagaimana cara melemahkan KPK dengan merevisi UU KPK," ungkapnya.

Bukan tanpa alasan desakan merevisi UU Tipikor disampaikan ICW. Hukuman terhadap koruptor masih ringan baik dari segi pidana penjara, denda maupun hukuman tambahan seperti uang pengganti.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang semester I 2020, rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun pidana penjara. Demikian pula hukuman denda yang rata-rata hanya Rp 122 juta.

Baca Juga

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Sementara uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana korupsi masih jauh dibanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Dari total kerugian negara sebesar Rp 39,2 triliun yang ditimbulkan akibat perkara korupsi yang disidangkan, hanya Rp 2,3 triliun uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Jakarta Bisa Bayar PBB Pakai GoPay
Indonesia
Warga Jakarta Bisa Bayar PBB Pakai GoPay

Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Bank DKI dalam penerapan transaksi non-tunai bagi masyarakat DKI Jakarta.

Prabowo Jadi Menteri dengan Kinerja Paling Bagus Versi Survei Indo Barometer
Indonesia
Prabowo Jadi Menteri dengan Kinerja Paling Bagus Versi Survei Indo Barometer

Terdapat lima alasan utama publik menilai seorang menteri memiliki kinerja bagus

Tak Masuk dari Lubang Manusia, Vaksinasi Saat Ramadan Tak Batalkan Puasa
Indonesia
Tak Masuk dari Lubang Manusia, Vaksinasi Saat Ramadan Tak Batalkan Puasa

Yang membatalkan itu yang masuk dari hidung, mulut, telinga atau lubang yang lain

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Polisi Usut Dugaan Pidana Kasus 'Mimpi' Bertemu Rasullah
Indonesia
Polisi Usut Dugaan Pidana Kasus 'Mimpi' Bertemu Rasullah

Laporan dibuat pada Senin 14 Desember 2020

1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang yang mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung ricuh.

Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri
Indonesia
Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri

Meski isolasi mandiri Gubernur Anies masih tetap bekerja memimpin rapat membahas program yang sudah disusun pemerintah DKI dengan anak buahnya di Pemprov.

Ziarah Kubur TPU Karet Bivak Baru Buka Lagi Setelah 16 Mei
Indonesia
Ziarah Kubur TPU Karet Bivak Baru Buka Lagi Setelah 16 Mei

Pemprov DKI tidak mengatur untuk makam-makam di luar batas pagar TPU Karet Bivak karena statusnya wakaf.

Sosok King Maker Tak Terungkap meski Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Sosok King Maker Tak Terungkap meski Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan sosok "King Maker" dalam perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) memang benar adanya.

 Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar
Dunia
Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Sejak konflik politik kembali mencuat di Myanmar, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan mengimbau penyelesaian krisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.