Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021 Tangkap layar tweet Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. soal UU ITE. ANTARA/ilustrator/Kliwon

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Hal itu terlihat dari munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Wacana tersebut muncul setelah Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Baca Juga:

Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, UU ITE menjadi salah satu UU yang akan direvisi pada periode 2020-2024 dengan masuk daftar prolegnas.

Namun, UU ITE tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2021. Artinya, UU ITE tidak termasuk dalam daftar regulasi yang mendesak untuk segera direvisi.

"(Upaya) menyisir RUU-RUU mana saja yang dianggap mendesak untuk dilakukan revisi pada tahun 2021 itu tidak dilakukan," kata dia dalam acara diskusi daring, Jumat (19/2).

Lucius melihat, masih ada peluang bagi pemerintah dan DPR untuk memasukkan revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021.

Sebab sampai saat ini, DPR belum mengesahkan daftar Prolegnas Prioritas 2021 melalui rapat paripurna.

Ia mengatakan, revisi UU ITE dapat terwujud jika presiden benar-benar serius dan bukan sekadar retorika.

"Sampaikan kepada DPR untuk segera membicarakan revisi UU ITE ini di Badan Legislasi sehingga bisa diikutsertakan ke daftar Prioritas 2021 untuk segera disahkan oleh DPR," kata Lucius.

Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)
Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasimya tak berikan rasa keadilan.

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

Oleh karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi ada di posisi serba salah ketika menerima laporan dalam perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebab, sering muncul anggapan bahwa polisi berpihak kepada pelapor yang laporannya diterima.

"Serba salah. Di satu sisi penerapan UU ITE ini dampak polarisasi yang masih terus kelihatan. Kita bisa lihat pengelompokan ini sumber masalah yang harus kita selesaikan," kata Sigit saat memberikan sambutan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-74 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis malam (18/2).

Baca Juga:

Anggota DPR Ini Minta Filosofi Dibuatnya UU ITE Dikembalikan ke Awal

Karena itu, dia berjanji segera menyelesaikan persoalan itu, salah satunya dengan menginstruksikan jajarannya membuat panduan dalam menerima laporan yang menggunakan UU ITE.

Dengan begitu, tiap penyidik memiliki pedoman umum yang sama dalam penerapan UU ITE .

"Hoaks dan kritik itu beda tipis. Ini potensi kondisi bangsa terpecah," ujar dia.

Salah satu aturan yang akan ditentukan dalam panduan yakni laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan harus dilaporkan langsung oleh korban. Artinya, korban tidak boleh diwakilkan.

"Pengaduannya korban langsung. Kalau yang lapor bisa diwakili ramai. Panas terus," kata Sigit. (Knu)

Baca Juga:

Jika UU ITE Direvisi, Pakar Hukum Minta 2 Pasal Ini Dicabut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rabu (29/7), Kasus Positif Corona di DKI Bertambah 584 Orang
Indonesia
Rabu (29/7), Kasus Positif Corona di DKI Bertambah 584 Orang

"Dari jumlah tersebut 12.613 orang dinyatakan telah sembuh sedangkan 820 meninggal dunia," ungkap Fify.

PSBB Sudah Bisa Diperlonggar
Indonesia
PSBB Sudah Bisa Diperlonggar

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Amri dan Bahtiar

Anak Buah Anies Jamin Harga Cabai saat Puasa Turun
Indonesia
Anak Buah Anies Jamin Harga Cabai saat Puasa Turun

Pelaksanaan operasi cabai rawit murah berlangsung pada 31 Maret hingga 6 April 2021

Ada Penataan PKL, Dishub Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raden Patah
Indonesia
Ada Penataan PKL, Dishub Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raden Patah

Untuk lokasi parkir pengganti sementara berada di sisi Selatan dan Utara area pekerjaan

Jam Malam di Surabaya Dimanfaatkan Buat Balapan Onthel, Taruhannya Jutaan Rupiah!
Indonesia
Jam Malam di Surabaya Dimanfaatkan Buat Balapan Onthel, Taruhannya Jutaan Rupiah!

Untuk taruhan biasanya terjadi pada beda grup berdasarkan daerah asal

Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos
Indonesia
Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos

Ia menyebut, bukan hanya AKPOL yang tak diberangkatkan.

Jokowi Lanjutkan Proyek Reklamasi, Pengamat: Pemerintah Lagi Bokek dan Tekanan Investor
Indonesia
Jokowi Lanjutkan Proyek Reklamasi, Pengamat: Pemerintah Lagi Bokek dan Tekanan Investor

Soal apakah ada tekanan dari pengusaha, Ujang menyebut hal itu sudah rahasia umum.

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru
Indonesia
DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

rekrutmen P3K guru sebelumnya, sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih belum terima SK.

Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab

Anies dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Habib Rizieq.