Pemerintah dan DPR Didesak Kaji Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan Hasil tangkapan layar sidang putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materil pasal pelarangan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.

Namun, dalam pertimbangannya, MK memerintahkan Pemerintah untuk segera melakukan riset terhadap Narkotika Golongan I dengan kepentingan praktis pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

Menanggapi hal itu, Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan menilai, sebagai open legal policy, maka dalam proses revisi UU Narkotika, Pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang pelarangan penuh penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan.

"Sehingga Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 UU Narkotika harus menjadi poin penting untuk dihapuskan dalam revisi UU Narkotika,"tulis Koalisi dalam keteranganya, Rabu (20/7).

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan terdiri dari sejumlah LSM dan NGO seperti Rumah Cemara, ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, Yakeba, LGN dan EJA. Mereka ikut mengajukan permohonan ke MK.

Koalisi menilai, dengan revisi ini, maka Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan amanat MK akan memiliki peluang yang besar untuk menyelenggarakan penelitian yang komprehensif dan mendalam.

Khususnya tentang penggolongan narkotika, dan teknis pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan, bahkan sampai dengan membangun sistem yang kuat terkait dengan hal tersebut.

Koalisi juga meminta pemerintah segera melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap jenis-jenis narkotika golongan I yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

IDI Sebut Ganja untuk Medis Perlu Kajian Mendalam

"Penelitian ini juga penting untuk menghasilkan skema yang jelas dan komprehensif tentang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan," jelas Koalisi.

Sebagai catatan, MK menekankan kata “segera” pada putusannya, sehingga hal ini harus dimaknai tidak boleh lagi ada penundaan dan ketidakpastian dari pemerintah dalam melakukan penelitian narkotika untuk pelayanan kesehatan

Para pemohon sebelumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.

Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas kesehatan dan Pasal 28C ayat (1) tentang hak untuk memperoleh manfaat dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sidang permohonan perkara ini telah digelar sebanyak sepuluh kali sejak permohonan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi pada 19 November 2020.

Para pemohon perorangan yang mengajukan permohonan antara lain Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Muharyanti yang masing-masing memiliki anak dengan Cerebral Palsy dan membutuhkan pengobatan dengan Narkotika Golongan I.

Sedangkan para pemohon lembaga yaitu ICJR, LBH Masyarakat, dan Rumah Cemara masing-masing merupakan bagian dari Koalisi Jaringan Advokasi Narkotika untuk Kesehatan yang mengupayakan reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Ganja Medis dan Ganja Biasa, Ketahui Perbedaannya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SPBU Catat Pelat Nomor Kendaraaan Saat Isi BBM Bersubsidi
Indonesia
SPBU Catat Pelat Nomor Kendaraaan Saat Isi BBM Bersubsidi

Pemerintah kini menerapkan aturan terbaru soal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penerapan sistem pengguna tunggal bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar minyak akan mulai diterapkan. Yakni pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM akan dicatat.

Urban 20 Mayors Summit, Anies Nyatakan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak
Indonesia
Urban 20 Mayors Summit, Anies Nyatakan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

THR Nggak Dibayar? Jangan Takut, Lapor ke Sini!
Indonesia
THR Nggak Dibayar? Jangan Takut, Lapor ke Sini!

ementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2022. Posko tersebut didirikan untuk melayani pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR tahun ini.

Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024
Indonesia
Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya akan segera mendeklarasikan secara resmi Prabowo sebagai Capres.

Kemenhub Izinkan Harga Tiket Pesawat Naik
Indonesia
Kemenhub Izinkan Harga Tiket Pesawat Naik

Harga tiket pesawat diprediksi akan naik. Hal ini setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi regulasi fuel surcharge.

MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan
Indonesia
MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan

Putusan itu diketok Senin (15/11) kemarin

Alasan Anies Tunjuk Anak Buah Surya Paloh Jadi Ketua Pelaksana Formula E
Indonesia
Alasan Anies Tunjuk Anak Buah Surya Paloh Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Anies memberikan alasan mengapa dirinya mempercayai anak buah Surya Paloh itu pimpinan pelaksana mobil balap berenergi listrik tersebut.

Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru
Indonesia
Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, akan taat mengikuti aturan pemerintah soal jadwal Muktamar NU.

KPK Bantah Jual NFT Foto Koruptor di OpenSea
Indonesia
KPK Bantah Jual NFT Foto Koruptor di OpenSea

KPK membantah membuat akun di marketplace OpenSea yang menjual NFT sejumlah foto koruptor atau mantan terpidana korupsi.

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Sebut Kas Negara Menipis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Sebut Kas Negara Menipis

Beredar di media sosial Twitter, sebuah tangkapan layar artikel berjudul "Ma'ruf amin: kas negara menipis Ma'ruf Amin minta rakyat sisihkan harta bantu pemerintah".