Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi Ilustrasi kunci data. (Foto: Thomas Breher dari Pixabay)

MerahPutih.com - Tim Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan pelindungan data pribadi.

"Hal ini agar pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan secepatnya namun tetap dengan kualitas yang tinggi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, sekaligus Ketua Tim Panitia Kerja RUU PDP Pemerintah di Jakarta, Jumat (2/11).

Baca Juga:

RUU PDP Perlu Segera Disahkan Buat Lindungi Warga Dari Pinjaman Online Ilegal

Tim Panja Pemerintah telah melakukan konsinyasi pembahasan dengan Tim Panja Komisi I DPR pada 29-30 Juni lalu. Pemerintah melihat penyelenggaraan pelindungan data pribadi sebagai urusan pemerintahan, pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Hal ini, menurut Semuel, didasari, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah perlu berperan proporsional untuk menjamin dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kehadiran negara, melalui peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan, di forum internasional, pembahasan terkait isu pelindungan data pribadi akan dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi Tata Kelola Data, seperti yang dipraktikkan di berbagai negara lain.

Internet. (Foto: Pixabay)
Internet. (Foto: Pixabay)

"Pemerintah akan tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh sungguh tata kelola data pribadi demi pelindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data dan Resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia," kata Semuel.

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. Tapi, tim Panja Pemerintah maupun DPR belum menemukan kesepakatan mengenai format lembaga pengawas data pribadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengusulkan, pemerintah dah DPR akan membentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden. (Pon)

Baca Juga:

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi
Indonesia
KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi

Kapal penumpang KM Karya Indah terbakar di perairan Pulau Mangoli, Maluku Utara (Malut). 181 penumpang dievakuasi tim gabungan Rescue Unit Siaga SAR Sanana.

Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Data sementara lima orang mengalami luka bakar berat dan 15 lainnya mengalami luka ringan akibat kebakaran ini.

Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini
Indonesia
Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini

Kementerian Kesehatan menyebut, virus COVID-19 varian Delta telah terdeteksi menyebar di seluruh wilayah di Tanah Air.

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru.

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus, LaNyalla: Apa Urgensinya?
Indonesia
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus, LaNyalla: Apa Urgensinya?

"Tetapi urgensinya apa? Itu kan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Saya belum menemukan urgensi pembentukan lembaga ini," kata Senator Dapil Jawa Timur ini.

Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021
Indonesia
Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021

Peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung perlu mengkaji seberapa lama vaksin tersebut menghasilkan antibodi di dalam tubuh.

Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS

korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.

Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain
Indonesia
Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain

Ansor juga mengharapkan Ketua Umum PBNU nanti sosok muda