Pemerintah Daerah Tunggu Arahan Pusat Soal Vaksinasi Tahap II Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Kota Bandung. Persiapan tersebut juga ditentukan kepastian sasaran dan ketersediaan vaksin di mana hal ini tergantung pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah daerah masih mempersiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi tahap II. Mulai dari persiapan fasilitas kesehatan, pola vaksinasi, hingga strategi percepatan vaksinasi jika diperlukan. Percepatan vaksinasi misalnya dilakukan secara masal.

Baca Juga:

Masuk Vaksinasi Tahap 2, Jabar Belum Dapat Jatah Alokasi Vaksin COVID-19

"Persiapannya nanti, misalnya ada yang di klinik, di rumah sakit, ada juga yang kita mobile mendekati sasaran. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor-kantor kalau BUMN, ataupun kesatuan yang memiliki fasilitas kesehatan," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanegara, Jumat (19/2).

Sasaran vaksinasi tahap II merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi tinggi, sehingga rentan terkena Virus Covid-19. Sasaran vaksinasi tahap II di antaranya pekerja publik seperti pendidik, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik seperti BUMN, wartawan, dan lainnya.

Walaupun tercantum dalam penerima vaksinasi tahap dua, jumlah penerima vaksinasi akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Penetapan sasaran dan jumlah penerima vaksinasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin dari pusat.

"Jadi (tugas) kita adalah mendapatkan sasaran, mendapatkan vaksinnya dan melaksanakan vaksinasinya," tuturnya seraya menegasakan, Pemerintah Kota Bandung sendiri masih menyelesaikan dosis kedua vaksinasi COVID-19 tahap I.

"Masih di tahap I, menyelesaikan dosis kedua untuk SDM kesehatan dan sasaran tambahan untuk usia di atas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan perluasan sasaran dan juga ketersediaan vaksin," ujar Ahyani.

Vaksinasi Nakes
Vaksinasi Nakes. (Foto: Pemprov Jabar)

Sementara itu, efek vaksinasi COVID-19 ditemukan saat gebyar vaksinasi dosis 2 tingkat Jawa Barat, yang digelar dua hari, yakni 17-18 Februari 2021, para tenaga kesehatan merasakan pusing dan panas.

Koordinator gebyar vaksinasi dr Nina Susana Dewi yang menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, menegaskan efek tersebut tidak berat.

"Kami ada pos untuk dilakukan pemeriksaan dan diharapkan semuanya baik-baik saja dan tidak ada memberatkan,” kata Nina, melalui keterangan resmi yang dikutip Jumat (19/2).

Ia melaporkan, hasil tenaga kesehatan yang divaksin selama dua hari yang digelar di di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung dengan sasaran 2.301 nakes. Namun, hanya ada 847 tapi yang bisa divaksin dan 814 absen karena ada hal lainnya.

Sementara nakes yang vaksinasinya ditunda ada 9 orang karena sakit flu. Sisanya, ada yang bentrok pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka akan dijadwalkan mendapat vaksin di RS Hasan Sadikin. Sementara, pada hari kedua vaksinasi, jumlah yang divaksin lebih banyak yakni mencapai 1.461 nakes. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat
Indonesia
Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membenarkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat dari Lapas Wanita dan Anak Kelas IIA Tanggerang.

Mendagri Diminta Tegur dan Non Aktifkan Pj Kepala Daerah yang Rangkap Jabatan
Indonesia
Mendagri Diminta Tegur dan Non Aktifkan Pj Kepala Daerah yang Rangkap Jabatan

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan struktural di eselon sebelumnya.

Garuda Buka Kembali Rute Tokyo - Denpasar
Indonesia
Garuda Buka Kembali Rute Tokyo - Denpasar

Garuda Indonesia kembali mengoperasikan rute penerbangan langsung Tokyo-Denpasar melalui Bandara Narita, Tokyo pada Selasa (1/11).

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK
Indonesia
Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

Fraksi Partai Gerindra DPR RI memastikan akan mendalami sejauh mana komitmen calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan visi lembaga pengawasan industri keuangan tanah air tersebut.

Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar
Indonesia
Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar

Mahasiswa asal Semarang ini sempat viral karena dapat uang sekitar Rp 1,5 miliar dari menjual foto selfie NFT atau Non Fungible Token.

[HOAKS atau FAKTA] Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah Divaksin

Video tersebut juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa pasien dalam video tersebut meninggal 15 menit setelah divaksin.

BPOM Izinkan Penggunaan Obat COVID-19 Molnupiravir
Indonesia
BPOM Izinkan Penggunaan Obat COVID-19 Molnupiravir

Izin penggunaan darurat tersebut diberikan untuk obat antivirus COVID-19 Molnupiravir.

Jakarta akan Tetap Eksis Meski Ibu Kota Negara Dipindahkan
Indonesia
Jakarta akan Tetap Eksis Meski Ibu Kota Negara Dipindahkan

emindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu membuat Jakarta melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota. Meskipun tidak lagi jadi ibu kota, Jakarta tetap menarik untuk dilirik

Ayah Brigadir J Persiapkan Mental Jelang Bersaksi di Sidang Richard Eliezer
Indonesia
Ayah Brigadir J Persiapkan Mental Jelang Bersaksi di Sidang Richard Eliezer

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo.

Pemkot Surabaya Pertahankan Pegawai Outsourcing, Gaji Bisa Lebih Tinggi dari UMK
Indonesia
Pemkot Surabaya Pertahankan Pegawai Outsourcing, Gaji Bisa Lebih Tinggi dari UMK

Ke depan tenaga non-ASN Pemkot Surabaya akan terbagi dalam dua kategori, yaitu penunjang dan non-penunjang.