Pemerintah Daerah Tunggu Arahan Pusat Soal Vaksinasi Tahap II Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Kota Bandung. Persiapan tersebut juga ditentukan kepastian sasaran dan ketersediaan vaksin di mana hal ini tergantung pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah daerah masih mempersiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi tahap II. Mulai dari persiapan fasilitas kesehatan, pola vaksinasi, hingga strategi percepatan vaksinasi jika diperlukan. Percepatan vaksinasi misalnya dilakukan secara masal.

Baca Juga:

Masuk Vaksinasi Tahap 2, Jabar Belum Dapat Jatah Alokasi Vaksin COVID-19

"Persiapannya nanti, misalnya ada yang di klinik, di rumah sakit, ada juga yang kita mobile mendekati sasaran. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor-kantor kalau BUMN, ataupun kesatuan yang memiliki fasilitas kesehatan," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanegara, Jumat (19/2).

Sasaran vaksinasi tahap II merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi tinggi, sehingga rentan terkena Virus Covid-19. Sasaran vaksinasi tahap II di antaranya pekerja publik seperti pendidik, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik seperti BUMN, wartawan, dan lainnya.

Walaupun tercantum dalam penerima vaksinasi tahap dua, jumlah penerima vaksinasi akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Penetapan sasaran dan jumlah penerima vaksinasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin dari pusat.

"Jadi (tugas) kita adalah mendapatkan sasaran, mendapatkan vaksinnya dan melaksanakan vaksinasinya," tuturnya seraya menegasakan, Pemerintah Kota Bandung sendiri masih menyelesaikan dosis kedua vaksinasi COVID-19 tahap I.

"Masih di tahap I, menyelesaikan dosis kedua untuk SDM kesehatan dan sasaran tambahan untuk usia di atas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan perluasan sasaran dan juga ketersediaan vaksin," ujar Ahyani.

Vaksinasi Nakes
Vaksinasi Nakes. (Foto: Pemprov Jabar)

Sementara itu, efek vaksinasi COVID-19 ditemukan saat gebyar vaksinasi dosis 2 tingkat Jawa Barat, yang digelar dua hari, yakni 17-18 Februari 2021, para tenaga kesehatan merasakan pusing dan panas.

Koordinator gebyar vaksinasi dr Nina Susana Dewi yang menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, menegaskan efek tersebut tidak berat.

"Kami ada pos untuk dilakukan pemeriksaan dan diharapkan semuanya baik-baik saja dan tidak ada memberatkan,” kata Nina, melalui keterangan resmi yang dikutip Jumat (19/2).

Ia melaporkan, hasil tenaga kesehatan yang divaksin selama dua hari yang digelar di di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung dengan sasaran 2.301 nakes. Namun, hanya ada 847 tapi yang bisa divaksin dan 814 absen karena ada hal lainnya.

Sementara nakes yang vaksinasinya ditunda ada 9 orang karena sakit flu. Sisanya, ada yang bentrok pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka akan dijadwalkan mendapat vaksin di RS Hasan Sadikin. Sementara, pada hari kedua vaksinasi, jumlah yang divaksin lebih banyak yakni mencapai 1.461 nakes. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekor Harian COVID-19 Pecah lagi Tembus 56.757, Taat PPKM Darurat Harga Mati
Indonesia
Rekor Harian COVID-19 Pecah lagi Tembus 56.757, Taat PPKM Darurat Harga Mati

Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia kembali memecah rekor. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Kamis (15/7) bertambah 56.757 kasus.

Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya
Indonesia
Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS 2021, serta dibuka mulai 30 Juni 2021 lalu hingga 21 Juli 2021.

Kilang Minyak Cilacap Milik Pertamina Terbakar
Indonesia
Kilang Minyak Cilacap Milik Pertamina Terbakar

Kebakaran melanda area Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (11/6) malam.

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Jaringan Massal, Internet Indonesia Ternyata Di-hack
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Jaringan Massal, Internet Indonesia Ternyata Di-hack

Beberapa waktu lalu, pengguna internet di Indonesia banyak mengeluhkan masalah terkait lambatnya jaringan sampai hilangnya sinyal.

 Pemprov DKI Wajibkan Ojol Punya STRP Selama PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Ojol Punya STRP Selama PPKM Darurat

Diadakannya keputusan STRP untuk pengendalian mobilitas selama PPKM Darurat.

[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina
Dunia
[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina

Video yang sama telah diunggah oleh kanal YouTube Michael Moore pada 16 Maret 2008, dengan judul video “WINTER SOLDIER: U.S. Marines Fire on Mosques Unprovoked”.

Pemerintah Hapus Indikator Kasus Kematian COVID-19, PKS: Sangat Berbahaya
Indonesia
Pemerintah Hapus Indikator Kasus Kematian COVID-19, PKS: Sangat Berbahaya

"Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujarnya.

Dua Eks Dirut Asabri Divonis 20 Tahun Bui
Indonesia
Dua Eks Dirut Asabri Divonis 20 Tahun Bui

Kedua mantan orang nomor satu di perusahaan pelat merah tersebut terbukti bersama-sama melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 22,788 triliun.