Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024 Pemilihan Umum. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Langkah itu dilakukan salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga

Aturan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Wajib Vaksin dan Penonton Dibatasi 100 Ribu Orang

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran mengatakan, Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah.

Pihaknya mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik. Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu.

"Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat, juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ini," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (4/2).

Imran menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022. Karena itu, perlu kesiapan pemerintah, khususnya Kemendagri dalam menghadapi pelaksanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengharapkan hasil Pemilu 2024 mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Sebetulnya dalam hasil pemilu, kita mengharapkan pemerintahan yang terpilih, baik eksekutif maupun legislatif mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan antikorupsi,” ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati beberapa waktu lalu.

Ninis memandang hasil pemilu di Indonesia belum secara maksimal mampu mencapai pengaruh sesuai yang diharapkan.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Melonjak di Atas 33 Ribu, Lansia Diminta Tidak Keluar Rumah

Menurutnya, hasil pemilu ataupun pembahasan seputar revisi peraturan pemilu senantiasa lebih mengedepankan terpilihnya legislatif dan eksekutif.

Padahal, kata dia, penyelenggaraan pemilu sepatutnya mampu mencapai pengaruh dan dampak yang lebih maksimal. Yaitu menghadirkan efektivitas pemerintahan, representasi politik yang baik, dan bahkan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu kita,” ucap Ninis.

Dia menyampaikan tantangan lain yang perlu diselesaikan para pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya pemberantasan praktik-praktik ilegal dalam pesta demokrasi. Seperti politik transaksional, politik uang, dan penyebaran disinformasi atau berita bohong, khususnya dalam masa kampanye.

Selain itu, kata Ninis, diperlukan pula jaminan independensi para penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan independensi yang mereka miliki diharapkan segala praktik ilegal dalam pemilu dapat dihindari.

Dia mengatakan bahwa kompleksitas dari sistem dan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tantangan yang perlu diantisipasi sejak sekarang.

“Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, kompleksitas yang dihadapi penyelenggara pemilu dan pemilih cukup besar,” ucap Ninis.

Oleh karena itu, ia menyarankan penyelenggara segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilu sejak sekarang agar tantangan dalam pemilu itu dapat teratasi. (Knu)

Baca Juga

Jakpro Umumkan Pemenang Tender Sirkuit Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP
Indonesia
Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP

Menurutnya, salam komando menandakan dirinya dan Ganjar sudah dalam satu barisan mendukung keputusan partai menyangkut pesta demokrasi 2024.

Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara
Indonesia
Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU Kejaksaan Tinggi Sumsel menuntut Alex Noerdin dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Walkot Surabaya Perintahkan Bawahan Berdialog Dengan Warga Setiap Hari Jumat
Indonesia
Walkot Surabaya Perintahkan Bawahan Berdialog Dengan Warga Setiap Hari Jumat

Selain hari Jumat, Wali Kota Surabaya membuka pertemuan langsung pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di Balai Kota Surabaya.

Gibran Buka Kembali PTM, Sebagian Orang Tua Menolak
Indonesia
Gibran Buka Kembali PTM, Sebagian Orang Tua Menolak

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah resmi membuka kembali aktivitas PTM usai ditutup selama sepekan tersebut.

Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta Jumat (4/2) Lebih dari 13 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta Jumat (4/2) Lebih dari 13 Ribu

Sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 55.256

Kemenkes Segera Perbaharui Daftar Obat Sirop yang Boleh Diresepkan
Berita
Kemenkes Segera Perbaharui Daftar Obat Sirop yang Boleh Diresepkan

Pada Senin (7/11), BPOM mengumumkan 69 obat yang ditarik izin edarnya yang diproduksi PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afi Farma.

PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran
Indonesia
PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran

Vaksinasi di seluruh kantor PCNU, PWNU, Kemenag, kantor kepolisian, dan di lembaga pendidikan maupun pesantren NU yang ditunjuk dimulai pukul 10.00 WIB.

2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR
Indonesia
2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR

Anggota BPK petahan Isma Yatun dan Anggota Komisi XI Haerul Saleh terpilih menjadi anggota atau pimpinan BPK periode 2022-2027.

Airlangga Promosikan UU Cipta Kerja Gaet Investor Qatar
Indonesia
Airlangga Promosikan UU Cipta Kerja Gaet Investor Qatar

Investasi terbesar Qatar di Indonesia ada pada sektor pertambangan, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam, serta sektor industri kimia dan farmasi.

Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan
Indonesia
Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Restorative Justice. "Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," kata Agus dalam kegiatan Talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa (19/4). Agus memaparkan, terkait pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebanyak 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.