Pemerintah Buka Jalur Khusus CPNS Diaspora dari Luar Negeri, Catat Syaratnya! Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberi sambutan dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta, Sabtu (1/7/2017). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pemerintah memberikan kesempatan melalui jalur khusus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 bagi diaspora Indonesia yang kini berada di luar negeri.

Jalur khusus penerimaan CPNS ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku, serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 36 Tahun 2018, yang ditandatangani Menteri PANRB Syafruddin pada 27 Agustus 2018, merujuk jatah CPNS Diaspora dialokasikan untuk jabatan Peneliti, Dosen, dan Perekayasa dengan pendidikan sekurang-kurangnya Strata 2 (S2). Namun, khusus untuk Perekayasa dapat dilamar dari lulusan S1.

Tes CPNS. Foto: Kemenpan RB

“Pelamar memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran dan setinggi-tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (S3) saat pelamaran,” bunyi Peraturan Menteri PANRB ini, dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (14/9).

Menurut Peraturan Menteri PANRB ini, penyetaraan ijazah Diaspora bagi lulusan perguruan tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir dalam rangka pertimbangan NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pendaftaran formasi Diaspora dilaksanakan secara daring/online di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan BKN,” bunyi Peraturan Menteri PANRB ini.

Adapun pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di Kantor Perwakilan RI di negara yang bersangkutan di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga, Kementerian Luar Negeri, dan BKN.

“Instansi wajib melaksanakan verifikasi dan validasi untuk memastikan yang bersangkutan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” dikutip dari Peraturan Menteri PANRB No 36/2018. (*)



Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH