Pemerintah Berikan Relaksasi Kredit Buat Tahan PHK Ilustrasi pencari kerja. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Industri padat karya dalam negeri saat ini sedang lesu. Sektor ini terpengaruh oleh penurunan permintaan terjadi secara global, baik di Amerika maupun Eropa.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK)sedang meninjau beberapa sektor, termasuk sektor industri padat karya, agar industri tersebut masih memiliki daya tahan.

Baca Juga:

Ganjar Pranowo Usulkan Kenaikan Upah Sesuai Laju Inflasi

"Tentu akan dipersyaratkan untuk relaksasi daripada kredit yang sedang dipersiapkan," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (7/11).

Ia mengakui, saat ini jumlah pemesanan mulai terbatas pun diiringi dengan penumpukan pasokan, sehingga pemerintah melihat sektor padat karya perlu diberi kebijakan khusus seperti saat COVID-19 melanda.

Selain itu, kata ia, pemerintah juga berusaha menahan beberapa perusahaan padat karya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

Airlangga menegaskan pemerintah ke depannya akan membuat kebijakan dengan melihat kondisi per sektor secara detail, sehingga kebijakan untuk sektor-sektor yang sudah mampu pulih tidak lagi dilanjutkan insentifnya.

Salah dua contoh insentif yang tidak akan dilanjutkan pada tahun depan adalah pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di sektor otomotif serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti.

"Kami akan lihat situasinya, jika sudah pulih kami akan menghentikan program tersebut agar kami bisa alihkan bantuan ke sektor-sektor yang lain," tegasnya.

Baca Juga:

Mendag Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil dan Inflasi Oktober Terkendali

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masuki Bulan Juli, 2 Ribu Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
Masuki Bulan Juli, 2 Ribu Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Sebanyak 2.049 orang terinfeksi COVID-19 dalam 24 jam per Jumat (1/7).

Hongaria Dilanda Unjuk Rasa Setelah Pemerintah Naikkan Pajak
Dunia
Hongaria Dilanda Unjuk Rasa Setelah Pemerintah Naikkan Pajak

Perdana Menteri Orban, yang terpilih kembali pada April, menghadapi tantangan terberat sejak ia naik ke kursi kekuasaan setelah menang telak pada pemilihan 2010.

Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi
Indonesia
Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi

"Ini juga peringatan juga, koreksi juga, bahwa sebenarnya menteri itu tidak punya visi, dia hanya melaksanakan visi misi daripada Presiden. Jadi, sebaiknya memang menteri jangan terlalu menonjol," kata Ahmad Ali

Menhan Prabowo Tegaskan TNI adalah Tentara Rakyat
Indonesia
Menhan Prabowo Tegaskan TNI adalah Tentara Rakyat

“Juga mengingatkan kembali bahwa kita adalah tentara rakyat, bahwa perjuangan kita ini tidak mudah, serta untuk mewariskan nilai-nilai yang kita hormati kepada generasi muda penerus bangsa, para taruna dan kadet,” lanjutnya.

Pandemi COVID-19 Bikin Penelitian Vaksin Lebih Maju
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin Penelitian Vaksin Lebih Maju

Peneliti di Departemen Kimia Fakultas MIPA sudah lama mengembangkan riset di bidang biokimia kesehatan, salah satunya adalah vaksin.

AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah
Indonesia
AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah

Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat optimistis meski semua itu harus melihat realitas.

JakPro Buka-bukaan soal Utang Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar
Indonesia
JakPro Buka-bukaan soal Utang Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar

APBD DKI baru membayar Rp 500 miliar, masih tersisa utang Rp 90,7 miliar.

Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD
Indonesia
Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Ketegangan terjadi akibat Achmad menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disela-sela Rapur DPRD.

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting
Indonesia
MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

Masyarakat Anti Korupsi Indonedia (MAKI) meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR RI untuk membatalkan pengadaan gorden dan blind pada rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta.

Waketum PPP Sebut Hanya Jokowi dan Tuhan yang Tahu Kapan Reshuffle Kabinet
Indonesia
Waketum PPP Sebut Hanya Jokowi dan Tuhan yang Tahu Kapan Reshuffle Kabinet

"Saya kira yang tahu ya Presiden sama Allah SWT, termasuk kapannya dan siapanya," ujarnya.