Pemerintah Beri Relaksasi Impor-Ekspor Alkes dan APD Pentingnya APD bagi tenaga medis. (Foto: Pixabay/FotoshopTFS)

Merahputih.com - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melakukan relaksasi regulasi ekspor dan impor tentang alat kesehatan (alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi kelangkaan produk tersebut di masa tanggap darurat COVID-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mendag saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR secara virtual beberapa waktu lalu.

“Terkait ketersediaan alkes yang dibutuhkan, khususnya oleh para tenaga medis di rumah sakit atau klinik yang manangani pasien COVID-19 dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya di Indonesia, terdapat empat Peraturan Menteri Perdagangan yang telah direvisi,” kata Mendag lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/4).

Baca Juga

Darurat Corona Diperpanjang, KAI Siapkan Langkah Antisipasi Mudik Lebaran

Pertama, kebijakan terkait pelarangan sementara ekspor produk antiseptik, bahan baku masker, APD, masker, dan etil alkohol.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag No 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker yang berlaku hingga 30 Juni 2020.

Larangan tersebut diberlakukan mengingat kebutuhan produk tersebut sangat tinggi di dalam negeri untuk pencegahan penyebarluasan wabah dan penanganan COVID-19.

apd
Petugas menggunakan APD lengkap memasuki ruang isolasi RSUD dr Iskak Tulungagung, Rabu (4/3/2020). (Antara Jatim/Destyan H. Sujarwoko)

Kedua, pembebasan sementara Laporan Surveyor (LS) untuk impor produk masker dan APD serta keperluan dan kelengkapan alkes sampai dengan 30 Juni 2020 sesuai dengan Permendag Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Permendag No 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Alkes yang termasuk dalam pembebasan LS sementara tersebut, antara lain pakaian pelindung medis, pakaian pelindung dari bahan kimia atau radiasi, pakaian bedah, examination gown terbuat dari serat buatan, masker bedah, masker lainnya dari bahan nonwoven, termometer infra merah, dan barang lain-lain berupa sanitary towel, tampon saniter, popok bayi dan barang semacam itu dari bahan selain tekstil, kertas atau pulp kertas untuk sekali pakai.

Relaksasi impor yang diberikan tersebut adalah pengecualian atas persyaratan yang ada yaitu ketentuan LS di negara asal atau pelabuhan muat dan pembatasan pelabuhan masuk.

Baca Juga

PP PSBB Sudah, Kini Pemerintah Siapkan PP Larangan Mudik Lebaran

Pertimbangan pembebasan tersebut, sebagaimana dikutip Antara, adalah untuk reaksi cepat tangani virus ini dan merupakan hasil koordinasi dengan instansi kementerian lembaga terkait khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Kami ingin pastikan ketersediaan alat kesehatan dan APD tersebut dapat segera terpenuhi melalui relaksasi kebijakan ini,” jelas Agus Suparmanto. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19

Keluarga anggota DPRD DKI Jakarta dipastikan akan menerima vaksinasi COVID-19.

Pimpinan MPR Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal
Indonesia
Pimpinan MPR Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan buka suara menanggapi isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying
Indonesia
Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying

Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh masyarakat.

Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum
Indonesia
Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum

Mereka membubarkan paksa acara pernikahan warga di Kampung Metodranan Semanggi, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8).

 Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

"Pendidikan karakter juga sulit dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu online karena kemampuan orang tua untuk membimbing itu berbeda-beda," katanya.

Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa
Indonesia
Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa

Satu unit mobil patroli milik Polres Metro Tangerang Kota dihancurkan massa demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Brigjen Prasetijo Buat Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Atas Inisiatif Sendiri
Indonesia
Brigjen Prasetijo Buat Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Atas Inisiatif Sendiri

Argo mengatakan, tak ada yang memberi perintah kepada jenderal bintang satu itu.

Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK
Indonesia
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan
Indonesia
Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan

Presiden Jokowi mengecek perkembangan renovasi masjid tersebut yang sampai saat ini telah rampung lebih dari 90 persen