Pemerintah Belum Beri Kepastian soal Jadi atau Tidaknya Kenaikan PPN 12%

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 29 November 2024
Pemerintah Belum Beri Kepastian soal Jadi atau Tidaknya Kenaikan PPN 12%

Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: dok. Kemensetneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istana Negara belum memberikan kepastian soal jadi tidaknya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut kebijkakan itu masih dihitung oleh pemerintah.

“Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Dia meminta masyarakat bersabar dan menunggu keputusan resmi soal kebijakan ini.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu,” jelas politikus Gerindra ini.

Baca juga:

Luhut Pastikan Aturan PPN 12% Mulai Januari 2025 Diundur

Perlu diketahui kenaikan PPN 12 persen merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12 persen alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Baca juga:

Jangan Tambah Beban Ekonomi Rakyat, Banggar Setuju PPN 12% Ditunda

Luhut mengatakan penerapan PPN 12 persen harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

Berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN. (Knu)

#PPN 12 Persen #Pajak Pertambahan Nilai (PPN) #Kenaikan PPN #Mensesneg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Pembalut masih kena PPN di Indonesia. Namun, sejumlah negara menggratiskan produk menstruasi.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Indonesia
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
DJP menegaskan pembalut masih dikenai PPN di Indonesia. Tarif resmi 12 persen, tetapi beban efektifnya setara 11 persen. Simak aturan dan wacana pembebasannya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
Indonesia
Presiden Prabowo Berulang Tahun, Prasetyo Hadi Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
Prasetyo Hadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas ucapan selamat serta doa dalam rangka ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Presiden Prabowo Berulang Tahun, Prasetyo Hadi Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
Indonesia
Viral Haji Isam Disebut Jadi Koordinator Penanganan Karhutla Kalimantan, Mensesneg Langsung Bantah
Mensesneg Prasetyo Hadi membantah kabar Haji Isam ditunjuk menjadi koordinator penanganan karhutla di Kalimantan. Ia menyebut informasi itu tidak benar.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 23 Agustus 2026
Viral Haji Isam Disebut Jadi Koordinator Penanganan Karhutla Kalimantan, Mensesneg Langsung Bantah
Bagikan