Pemerintah Belanda Ogah Bantu Pembobol BNI Maria Lumowa Maria Pauline Lumowa (tengah) dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di gedung Bareskrim Polri. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

MerahPutih.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda memastikan tidak memberi bantuan pendampingan hukum terhadap pelaku pembobolan kas PT Bank Negara Indonesia (Tbk) Maria Pauline Lumowa.

Kedubes Belanda hanya menyodorkan daftar nama pengacara yang biasa digunakan oleh Kedubes Belanda. Maria memang telah berpindah kewarganegaraan di Indonesia menjadi warga negara Belanda.

Baca Juga:

Masih Ada Buron Lain, Penegak Hukum Diminta Tak Berpuas Diri Usai Tangkap Maria Lumowa

"Kemudian terakhir sampai tadi malam sudah ada kepastikan bahwa Kedubes Belanda tidak akan memberikan bantuan hukum, cuma memberikan lis selama ini pengacara-pengacara yang dipakai Kedubes Belanda," ujar Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan, Sabtu (18/7).

Daftar lis pengacara dari Kedubes Belanda tersebut lantas diteruskan ke Maria. Saat ini, Maria masih mempertimbangkan nama-nama pengacara tersebut.

"Tadi malam minta waktu pikir-pikir koordinasi dengan keluaganya, mana yang akan dipilih. Sejauh ini-itu, tentunya nanti kalau sudah cepat kita akan segera dilakukan BAP," jelas Awi.

"Kalaupun nanti tidak ada pilihan lain, tentunya opsi terakhir ya kita penyidik punya kewajiban untuk menyediakan pengacara," katanya.

Tersangka Maria Pauline Lumowa dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
Tersangka Maria Pauline Lumowa dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Pasca ditangkap, Maria belum diperiksa karena belum didampingi pengacara.

Awi mengaku pihaknya tak khawatir terhadap masa kedaluwarsa kasus ini yang bakal habis pada Oktober 2021.

Sebab, kata Awi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. Sebanyak 14 saksi tersebut meliputi rekan-rekan Maria yang telah divonis oleh pengadilan serta dari pihak Bank BNI46. Para saksi tersebut telah dikantongi keterangannya oleh penyidik.

"Kedaluwarsa habis Oktober kapan? Tahun depan. Ya tidak apa, kita akan proses ini, sudah 14 saksi kita lakukan pemeriksaan. Termasuk teman-temannya dulu si tersangka kan sudah di vonis semua. Kita sudah lakukan pemeriksaan termasuk dari BNI 46," ucap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Kasus berawal pada periode Oktober 2002 ketika BNI mengucurkan pinjaman senilai USD136 juta dan EUR56 juta atau setara Rp1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Baca Juga:

Maria Lumowa Tolak Diperiksa, Ada Apa?

Pada Juni 2003, BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Sejak Desember 2003, Maria menjadi buronan atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Pada 2010 dan 2014, pemerintah Indonesia sempat mengajukan ekstradisi ke pemerintah Belanda mengingat Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, tidak diterima dan ditawarkan agar proses hukumnya dilakukan di Belanda saja. (Knu)

Baca Juga:

Maria Lumowa Emoh Didampingi Pengacara Lokal, Polri 'Colek' Kedubes Belanda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot
Indonesia
Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot

Ia mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi cepat.

Soal Banjir Jakarta, Hasto: Ini Karena Asumsi Bahwa Air Itu Akan Masuk ke Bumi
Indonesia
Soal Banjir Jakarta, Hasto: Ini Karena Asumsi Bahwa Air Itu Akan Masuk ke Bumi

Hasto Kristiyanto menilai banjir di Jakarta terasa semakin parah karena ada asumsi yang salah dari pemimpin di provinsi soal "air itu akan selalu masuk ke bumi".

 Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks
Indonesia
Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks

Catur pun meminta kepada masyarakat yang mendapatkan informasi corona bisa ditanyakan langsung pihak Pemprov DKI, jangan menelan mentah-mentah pesan Whatsapp.

 Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 41 Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 41 Orang

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 999 orang, kemudian 88 orang pasien dalam pengawasan (PDP).

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah
Indonesia
DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Menurutnya, pencopotan kepala daerah perlu kajian mendalam dan koordinasi.

43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta
Indonesia
43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta

Pelatihan yang paling diminati secara berurutan yaitu penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan, serta sosial dan perilaku.

  Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference
Indonesia
Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

“Tahanan itu sangat rentan tertular virus corona. Bayangkan saja jika satu membawa dari luar, kemudian masuk ke dalam lapas atau rutan yang saat ini masih overcrowded," kata Nugroho

Kasus Positif COVID-19 Tembus 66.226 Pasien
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Tembus 66.226 Pasien

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.268 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan

Menanggapai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yakni petugas layanan publik dan lansia.

Brigjen Prasetijo Motoran ke Dekat Mabes Polri Ambil 'Amplop'
Indonesia
Brigjen Prasetijo Motoran ke Dekat Mabes Polri Ambil 'Amplop'

Brigjen Prasetijo menghampiri mobil dan menerima sebuah amplop dari Tommy