Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level Tangkapan layar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ANTARA/Youtube PerekonomianRI)

MerahPutih.com - Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

Baca Juga:

Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten

Airlangga juga mengungkapkan, pergantian istilah itu merupakan permintaan dari para gubernur dan publik. Para gubernur, kata dia, mengusulkan agar istilah PPKM Darurat diubah.

Airlangga merinci, kriteria paramater kasus dalam level 4 ini adalah konfirmasi positif per 100 ribu penduduk ada di atas 150 kasus.

Kemudian tingkat perawatan per 100 ribu penduduk di atas 30 (persen).

"Kita melihat kemampuan terbatas testing positivity rate, kemudian mendorong kontak tracing-nya dan juga terkait bed occupancy rate. Sehingga apabila ada di kriteria tersebut maka (daerah) masuk level 4," jelas Ketua Umum Golkar ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Airlangga memastikan, akan terdapat dinamika penerapan kebijakan di tiap daerah.

Hal itu terpantau dari tinggi rendahnya kasus yang tercatat di Kementerian Kesehatan.

"Level 4 ini di Kemenkes ada data hariannya sehingga kita menjaga berdasar data mingguannya, biar kita bisa menentukan jumlah-jumlah kotanya," jelas Airlangga.

Ia juga menerangkan, jumlah spesimen corona yang diperiksa menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

"Kalau kita lihat, hari ini sudah mulai agak naik yaitu 179 ribu. Memang seven day averages kita di 218 ribu, dan kemarin karena sebagian karena ada hari libur, maka sebagian laboratorium tidak beroperasi," kata Airlangga.

Baca Juga:

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Dia mengatakan, pemerintah menggunakan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, dia mengatakan soal standar testing spesimen corona pun sudah diatur dalam instruksi mendagri (inmendagri) terbaru.

"Pemerintah sudah punya standar, berdasar standar WHO saat positivity rate di bawah 5 persen itu adalah 1/1.000 penduduk (yang dites)," katanya. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
96 Persen Pasien COVID-19 Omicron Berhasil Sembuh
Indonesia
96 Persen Pasien COVID-19 Omicron Berhasil Sembuh

689 atau 88 persen orang positif Omicron yang dirawat di rumah sakit sudah sembuh

Pemerintah Dorong Kripto Karya Anak Bangsa Tembus Perdagangan Internasional
Indonesia
Pemerintah Dorong Kripto Karya Anak Bangsa Tembus Perdagangan Internasional

Oleh karena itu, pemerintah mendorong aset kripto karya anak bangsa bisa menembus perdagangan internasional layaknya ekspor barang.

Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet

"Saya yakin dan percaya, bahwasanya sejauh presiden menganggap jalan roda pemerintahannya berjalan efektif, saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).

Cegah Kecelakaan, Wisatawan Diimbau Tak Lewati Jalur Cinomati Bantul
Indonesia
Cegah Kecelakaan, Wisatawan Diimbau Tak Lewati Jalur Cinomati Bantul

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau bus pariwisata dan kendaraan pribadi yang menuju objek wisata kawasan Mangunan, Dlingo, tidak melewati jalur Cinomati yang ada di perbatasan Pleret-Dlingo. Peringatan ini dikeluarkan untuk mencegah kecelakaan terjadi di wilayah tersebut.

Bupati Langkat Bersumpah Satwa Langka di Rumahnya Titipan
Indonesia
Bupati Langkat Bersumpah Satwa Langka di Rumahnya Titipan

Terbit bersumpah bahwa hewan langka itu bukan miliknya.

 [HOAKS atau FAKTA]: Prabowo dan Megawati Sepakat Usung Ganjar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo dan Megawati Sepakat Usung Ganjar

Kumpulan arrtikel tersebut membahas mengenai deklarasi Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) di Sumatera Barat.

4 Petinggi ACT Ditahan
Indonesia
4 Petinggi ACT Ditahan

Penyidik Bareskrim Polri langsung menahan empat petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang juga menjadi tersangka kasus dugaan penyelewengan dana masyarakat.

Dianggap Sopan, Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo Cuma Divonis 10 Bulan
Indonesia
Dianggap Sopan, Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo Cuma Divonis 10 Bulan

“Pertimbangan yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan pertimbangan yang meringankan saudara terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum,” ujarnya.

DPR Desak Pemerintah Lakukan Klarifikasi dan Pemantauan Ribuan Vaksin Kadaluarsa di Daerah
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Lakukan Klarifikasi dan Pemantauan Ribuan Vaksin Kadaluarsa di Daerah

Kasus kadaluwarsa ini ironis. Pasalnya, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.

Komisi III Pastikan Terus Kawal Kasus Penembakan Brigadir J
Indonesia
Komisi III Pastikan Terus Kawal Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir J, Selasa (9/8).