Pemerintah Beberkan Alasan Ada Pengupahan Per Jam di Omnibus Law Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan terkait kebijakan gaji per jam di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah hanya ingin menentukan skema pengupahan yang pantas.

Menurut Dini, harus memenuhi unsur kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh. "Utuk mencari pembayaran yang pantas, sesuai kesepakatan," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2).

Baca Juga:

Anies Mengaku Belum Lihat Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut Dini, kenyataannya pengusaha tetap mempekerjakan pegawainya dengan sistem kontrak. Mereka mengakali aturan tersebut dengan memberikan jeda setelah dua tahun.

"Mereka bisa dikontrak tetap sampai 8 tahun, caranya dikasih jeda sebentar terus kontrak lagi. Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh kemudian waktunya enggak terbatas, cuma diberi proteksi tambahan," tambahnya.

Dia menjelaskan, dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak memang dibatasi.

"Di UU 13 itu kan kalau kontrak ada jangka waktunya, jadi cuma bisa sekali dalam dua tahun, tapi di lapangan justru merugikan buruh," terangnya.

Ia menilai, upah minimum di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga.

“Suka tidak suka upah minimum kita jauh di atas rata-rata negara lain,” kata dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman

Investor harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar, lantaran upah minimum pekerja tinggi. Alhasil, mereka enggan menanamkan modalnya di tanah air.

Dini mengatakan, para investor memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang upah minimumnya lebih rendah dibanding Indonesia. “Mau investasi, ada yang cost-nya murah, mereka lari ke sana,” kata dia.

Padahal, kondisi seperti itu bisa merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, lapangan kerja semakin sedikit lantaran investor enggan berinvestasi di tanah air.

Minimnya lapangan kerja akan berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,34 persen per Agustus 2019.

“Kontra produktif karena pengusaha pindah, menambah angka pengangguran,” kata Dini.

Baca Juga:

DPR Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Lewat Baleg

Atas dasar itu, pemerintah ingin mengubah formula upah minimum. Pemerintah hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dalam rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota dihilangkan.

Selain itu, upah minimum dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.

Walaupun formulanya diubah, Dini memastikan tak akan ada penurunan upah minimum buruh.

“Presiden Jokowi jelas mau RUU (Ombibus Law Cipta Kerja) ini menggenjot investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih luas bagi rakyat Indonesia, tapi jangan sampai upah minimum turun,” kata Dini. (*)

Baca Juga:

Omnibus Law Disinyalir Mempreteli Kebebasan Pers, Mahfud MD Bantah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Tersangka Kasus Djoko Tjandra Segera Disidangkan
Indonesia
Empat Tersangka Kasus Djoko Tjandra Segera Disidangkan

Kejagung sebelumnya menyatakan lengkap berkas perkara empat tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra lengkap.

KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi

Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi

Gus Solah, kata Yudi, selama ini menjaga lembaga antirasuah baik dengan dukungan datang langsung ke gedung KPK

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing
Indonesia
Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri

1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang yang mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung ricuh.

Larang Dokumentasi Sidang, MA Dinilai Sewenang-wenang
Indonesia
Larang Dokumentasi Sidang, MA Dinilai Sewenang-wenang

Larangan itu dinilainya juga berdampak terhadap kerja advokat

Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap
Indonesia
Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap

"Untuk lima tersangka yang lain kita beri dua opsi, pertama menyerahkan diri sama dengan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) atau opsi kedua kita tangkap," kata Yusri

Sejarah Baru, DPR Rapat di Kantor KPK
Indonesia
Sejarah Baru, DPR Rapat di Kantor KPK

Ali enggan membeberkan secara detail alasan RDP digelar di Gedung KPK

Update COVID-19 DKI Jakarta Senin (3/8): 22.443 Positif, 14.165 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Jakarta Senin (3/8): 22.443 Positif, 14.165 Orang Sembuh

WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu

Arahan Satgas COVID-19 Saat Pencoblosan Pilkada Serentak
Indonesia
Arahan Satgas COVID-19 Saat Pencoblosan Pilkada Serentak

Pilkada tahun ini, kata Wiku, menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi.