Pemerintah Beberkan Alasan Ada Pengupahan Per Jam di Omnibus Law Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan terkait kebijakan gaji per jam di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah hanya ingin menentukan skema pengupahan yang pantas.

Menurut Dini, harus memenuhi unsur kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh. "Utuk mencari pembayaran yang pantas, sesuai kesepakatan," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2).

Baca Juga:

Anies Mengaku Belum Lihat Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut Dini, kenyataannya pengusaha tetap mempekerjakan pegawainya dengan sistem kontrak. Mereka mengakali aturan tersebut dengan memberikan jeda setelah dua tahun.

"Mereka bisa dikontrak tetap sampai 8 tahun, caranya dikasih jeda sebentar terus kontrak lagi. Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh kemudian waktunya enggak terbatas, cuma diberi proteksi tambahan," tambahnya.

Dia menjelaskan, dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak memang dibatasi.

"Di UU 13 itu kan kalau kontrak ada jangka waktunya, jadi cuma bisa sekali dalam dua tahun, tapi di lapangan justru merugikan buruh," terangnya.

Ia menilai, upah minimum di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga.

“Suka tidak suka upah minimum kita jauh di atas rata-rata negara lain,” kata dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman

Investor harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar, lantaran upah minimum pekerja tinggi. Alhasil, mereka enggan menanamkan modalnya di tanah air.

Dini mengatakan, para investor memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang upah minimumnya lebih rendah dibanding Indonesia. “Mau investasi, ada yang cost-nya murah, mereka lari ke sana,” kata dia.

Padahal, kondisi seperti itu bisa merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, lapangan kerja semakin sedikit lantaran investor enggan berinvestasi di tanah air.

Minimnya lapangan kerja akan berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,34 persen per Agustus 2019.

“Kontra produktif karena pengusaha pindah, menambah angka pengangguran,” kata Dini.

Baca Juga:

DPR Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Lewat Baleg

Atas dasar itu, pemerintah ingin mengubah formula upah minimum. Pemerintah hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dalam rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota dihilangkan.

Selain itu, upah minimum dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.

Walaupun formulanya diubah, Dini memastikan tak akan ada penurunan upah minimum buruh.

“Presiden Jokowi jelas mau RUU (Ombibus Law Cipta Kerja) ini menggenjot investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih luas bagi rakyat Indonesia, tapi jangan sampai upah minimum turun,” kata Dini. (*)

Baca Juga:

Omnibus Law Disinyalir Mempreteli Kebebasan Pers, Mahfud MD Bantah


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH