Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Nataru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Marves

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pembatalan tersebut karena Indonesia sudah siap menghadapi musim liburan. Hal itu terlihat dari testing dan tracing yang tinggi.

Baca Juga

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip dari situs resmi Kemenko Marves, Selasa (7/12).

Luhut menjelaskan, keputusan ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen.

Ia menuturkan, pada periode Natal dan Tahun Baru 2020, masyarakat belum menerima vaksin. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pembatasan mobilitas warga. Pemerinta juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mal, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya.

Baca Juga

Update PPKM Luar Jawa-Bali, Level 3 Menurun dan Nihil Level 4

Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi PeduliLindungi.

“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan,” pungkas Menko Luhut.

Selain itu, pelaku perjalanan jarak jauh wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan, bagi yang belum divaksin dengan alasan medis dilarang berpergian.

Sementara itu, anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut. (*)

Baca Juga

Simak Jadwal Operasional TransJakarta Terbaru Selama PPKM Level 2

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar
Indonesia
Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar

Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia.

Ketua IPW Meninggal, Indonesia Kehilangan Pengamat Kepolisian yang Kritis
Indonesia
Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP
Indonesia
Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP

“Dikenakan Pasal 170 juncto Pasal 351 ayat (1) KUHP,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (29/9).

Riza Sebut Prabowo Maju Lagi di Pilpres 2024 karena Keinginan Kader
Indonesia
Riza Sebut Prabowo Maju Lagi di Pilpres 2024 karena Keinginan Kader

"Enggak (ambisius), jadi itu kan tadi yang disampaikan Pak Sekjen Itu kan keinginan keinginan dari kader bukan keinginan dari beliau," ucap Riza

Anggota DPR Ini Minta Filosofi Dibuatnya UU ITE Dikembalikan ke Awal
Indonesia
Anggota DPR Ini Minta Filosofi Dibuatnya UU ITE Dikembalikan ke Awal

UU ITE selama ini sering dimanfaatkan untuk menjerat orang

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20
Indonesia
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Sherpa Track G20 membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E

Bukan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana

Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar
Indonesia
Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar

Kasus ini bermula saat Sudarso mencoba menghubungi Andi

Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak
Indonesia
Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak

TNI, Polri, relawan dan seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu