Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam Menko Polhukam Mahfud MD saat dialog kebangsaan secara daring di Unand Padang. (ANTARA/Ikhwan Wahyudi)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah adanya pandangan yang menyatakan Pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam.

"Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," kata Mahfud, di Padang, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Tak Ada Indikasi Serangan Terorisme di Balik Penusukan Syekh Ali Jaber

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia.

Ia menjelaskan Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara.

"Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," jelas dia.

Mahfud mengatakan setelah merdeka dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi kapolri, hingga panglima TNI.

"Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," jelas dia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menjadi pembicara Acara Standarisasi Kompetensi Dai, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Kamis. (ANTARA/HO)

Oleh sebab itu, ia mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, maka ikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan.

"Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ujarnya pula.

Pemerintah melindungi setiap pemeluk agama, dan silakan jalani ibadah masing-masing dan itulah negara kesatuan berdasarkan Pancasila.

Baca Juga:

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

Pada sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, semua komponen bangsa sudah sepakat Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi.

"Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," katanya pula.

Demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar
Indonesia
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Aksi demo menolah UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10), berlangsung ricuh.

Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni
Indonesia
Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni

Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya.

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19
Indonesia
Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat untuk menghadapi lonjakan angka COVID-19 yang semakin tinggi.

PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada
Indonesia
PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada

Ada dua aspek dari perlunya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017

Dua Spesies Baru Kepiting Ditemukan di Dekat Freeport
Indonesia
Dua Spesies Baru Kepiting Ditemukan di Dekat Freeport

Dua spesies kepiting baru bernama Typhlocarcinops robustus dan Typhlocarcinops raouli ditemukan di kawasan muara Ajkwa.

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara
Indonesia
Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

Diketahui Napoleon didakwa telah menerima uang dugaan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Djoko Tjandra.

BNPB Mulai Lakukan Penanganan Darurat di Wilayah Gunung Merapi
Indonesia
BNPB Mulai Lakukan Penanganan Darurat di Wilayah Gunung Merapi

BNPB memberikan dukungan penanganan darurat di empat wilayah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Merapi berupa logistik dan sumber daya.

Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang sampai Akhir Juli
Indonesia
Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang sampai Akhir Juli

Pemerintah memastikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak
Indonesia
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak

sebanyak 8.237 surat suara dinyatakan rusak tidak layak pakai.