Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam Menko Polhukam Mahfud MD saat dialog kebangsaan secara daring di Unand Padang. (ANTARA/Ikhwan Wahyudi)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah adanya pandangan yang menyatakan Pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam.

"Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," kata Mahfud, di Padang, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Tak Ada Indikasi Serangan Terorisme di Balik Penusukan Syekh Ali Jaber

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia.

Ia menjelaskan Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara.

"Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," jelas dia.

Mahfud mengatakan setelah merdeka dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi kapolri, hingga panglima TNI.

"Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," jelas dia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menjadi pembicara Acara Standarisasi Kompetensi Dai, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Kamis. (ANTARA/HO)

Oleh sebab itu, ia mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, maka ikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan.

"Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ujarnya pula.

Pemerintah melindungi setiap pemeluk agama, dan silakan jalani ibadah masing-masing dan itulah negara kesatuan berdasarkan Pancasila.

Baca Juga:

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

Pada sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, semua komponen bangsa sudah sepakat Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi.

"Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," katanya pula.

Demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH