Pemerintah Bantah 'Grasa Grusu' Hadapi COVID-19 Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Pemerintah tidak mengambil langkah kebijakan dadakan atau 'grusa-grusu' dalam menghadapi COVID-19, seperti dalam kebijakan larangan mudik yang ditempuh dengan pendekatan secara bertahap. Kebijakan larangan mudik dilakukan dengan pendekatan gradual atau bertahap.

Tahap pertama, yaitu tahap mengimbau ketika Pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari wilayah episentrum ke daerah. Tahap yang dilakukan pada awal April tersebut, sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen melalui gencarnya imbauan.

Baca Juga:

BNPB Sebut Pandemi Corona Masuk Bencana Skala Nasional

"Pada tahap imbauan, digencarkan edukasi tentang model penularan COVID-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kerja sama antarprovinsi untuk mengimbau warganya agar tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Tito mengatakan kesadaran masyarakat dibangun bersama melalui kampanye edukatif tentang pengenalan Virus Corona, cara penyebaran, titik lemah virus, serta cara efektif pencegahannya seperti PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dengan memakai masker, "hand sanitizer", rajin mencuci tangan dan "physical distancing".

Upaya tersebut dilakukan oleh Kemendagri dengan menggerakkan peran serta pemerintah daerah serta masyarakat, dan akhirnya sosialisasi itu berbuah positif pada perubahan pola perilaku masyarakat.

Menurut dia, setiap tahap dan langkah akan dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus dengan melihat kondisi dinamis masyarakat.

Apabila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung diperbaiki. Demikianlah proses kebijakan publik melawan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah, termasuk dalam merespons isu mudik.

Setelah masa tahap pertama, yaitu mengimbau untuk tidak mudik dirasakan sudah memadai, maka Pemerintah masuk ke langkah atau tahap kedua berikutnya, yaitu pelarangan mudik sebagaimana sudah ditetapkan lewat rapat terbatas bersama Presiden Jokowi yang berlaku mulai 24 April-7 Mei 2020.

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Doni Monardo
Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Doni Monardo (Foto: antaranews)

Tindakan pelarangan mudik tidak ditempuh di awal, lanjut dia, karena tindakan atau kebijakan drastis yang langsung keras di awal yang memiliki efek sosiologis berskala besar, akan sulit diperbaiki bila terdapat kekurangsiapan dalam penerapannya di lapangan.

Apalagi, banyak aspek harus dipersiapkan, termasuk kecukupan dan kelancaran distribusi logistik, terutama kebutuhan pangan.

Ia mencontohkan di India, ketika pada awal bulan April 2020 India menetapkan "lockdown" secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan "law enforcement" dengan sanksi yang keras berujung memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, Pemerintah menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas, sebagaimana tampak pada kebijakan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek, termasuk "timing" dan kondisi sosiologis masyarakat.

Dengan cara gradual demikian, seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu, sehingga menghindari gejolak sosial akibat dampak kebijakan yang "grusa grusu".

Baca Juga:

Gubernur Jateng Tunjuk 7 Rumah Sakit Screening Gratis Corona, 2 Rumah Sakit di Solo

Presiden Jokowi bersama Kemendagri serta kementerian lain tampak solid, tenang, dan secara gradual solid menyatukan gerak pusat-daerah dalam menghadapi COVID-19, mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos, dan jaring pengaman sosial, hingga realokasi APBD dari 540 pemda untuk fokus menangani COVID-19.

Hasilnya, mobilitas sumber daya nasional, termasuk kekuatan gotong royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan COVID-19. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra

Gubernur Anies Baswedan langsung menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan karena dianggap penyalahgunaan kewenangan.

Update COVID-19 Senin (31/8) 174.796 Positif, 125.959 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (31/8) 174.796 Positif, 125.959 Sembuh

Per Senin (31/8) penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 2.743 pasien baru.

 ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor
Indonesia
ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor

"Kami tak terlalu kaget, karena mereka tidak memahami proses-proses yang mengebiri kasus korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

[HOAKS atau FAKTA]: PNS Boleh Pakai Batik Korpri Berbentuk Gamis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PNS Boleh Pakai Batik Korpri Berbentuk Gamis

Pria berbaju batik Korpri berbentuk gamis sedang berdiri di depan gedung Pusat Data dan Informasi Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol

Aziz juga meminta Pemprov DKI untuk memperhatikan aspek hukumnya dalam rencana perluasan Ancol dan Dufan itu.

 DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II
Indonesia
DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

"Khawatirnya, perusahaan-perusahan yang sudah mengikuti aturan malah kembali beroperasi karena (perusahaan) yang melanggar tidak mendapat sanksi apa-apa," kata Aziz

Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'
Indonesia
Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'

Selain itu, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik

Kemenkumham Cegat Eks Dirkeu dan Mantan Dirut Jiwasraya ke Luar Negeri
Indonesia
Kemenkumham Cegat Eks Dirkeu dan Mantan Dirut Jiwasraya ke Luar Negeri

Keduanya dicegat bepergian ke luar negeri terkait perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa
Dunia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa

Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang paling parah dilanda virus corona.

Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan
Indonesia
Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan

“Bagaimana mungkin nelayan bisa melakukan aktivitas menangkap ikan, sementara pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan ancaman serius penyebaran COVID-19?," ujar Susan