Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK, Regulasi Lagi Disusun Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri difasilitasi oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur

Database hasil operasionalisasi Sistem SIAK Terpusat ini dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna (user) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage dan perangkat pendukung yang memadai," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (14/4).

Keterangan Dirjen Dukcapil ini menjawab berita yang beredar terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim.

Anggota DPR Fraksi PKB ini mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Zudan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi II, khususnya dari Luqman Hakim. Ia membenarkan, perangkat keras tersebut rerata usianya sudah melebihi 10 tahun.

Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Memang sudah saatnya, lanjut Zudan, server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedian daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storagenya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi" kata Zudan.

Baca Juga:

Dukcapil Sleman Fasilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Bikin E-KTP

Lebih jauh Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan, Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia dan lembaga pengguna lainnya. Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini.

Sejalan dengan itu, Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan The World Bank.

Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Zudan. (Pon)

Baca Juga:

Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau
Indonesia
Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memantau penanganan bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah.

Polri Tembak Mati Pentolan KKB Papua
Indonesia
Polri Tembak Mati Pentolan KKB Papua

Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Ops Damai Cartenz menembak pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ndeotadi, Toni Tabuni. Langkah ini dilakukan karena ia melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.

Kriteria Calon Mahasiswa yang Lolos Masuk Unpad Jalur SNMPTN 2022
Indonesia
Kriteria Calon Mahasiswa yang Lolos Masuk Unpad Jalur SNMPTN 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Arief S. Kartasasmita mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah kriteria untuk menerima calon mahasiswanya yang mendaftar melalui SNMPTN.

Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore ditambah 45 orang jadi 142 orang," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Cak Imin Klaim Pelaksanaan Haji Berjalan Lancar
Indonesia
Cak Imin Klaim Pelaksanaan Haji Berjalan Lancar

Muhaimin Iskandar mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini, saat mengikuti rapat koordinasi dengan Amirul Hajj dan tim pengawas haji di Makkah, Selasa (5/7).

KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin
Indonesia
KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin

KPK menemukan bukti baru berupa dokumen dan alat elektronik terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Ekspor Ilegal Minyak Goreng
Indonesia
Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Ekspor Ilegal Minyak Goreng

Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW

DPR Sahkan UU Pemasyarakatan
Indonesia
DPR Sahkan UU Pemasyarakatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi undang-undang.

Jadwal Kepulangan 6 Kloter Awal Jemaah Haji Indonesia
Indonesia
Jadwal Kepulangan 6 Kloter Awal Jemaah Haji Indonesia

Ada enam kloter awal jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia.

Jokowi Terbitkan Inpres Kendaraan Listrik, Gibran: Belum Jadi Prioritas
Indonesia
Jokowi Terbitkan Inpres Kendaraan Listrik, Gibran: Belum Jadi Prioritas

Kondisi saat ini anggaran untuk Pemkot Solo masih diprioritaskan untuk pembangunan ketimbang membeli mobil listrik.