Pemerintah Bakal Lakukan Kajian Legalisasi Ganja Medis Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej. (Foto: IG @eddyhiarej)

MerahPutih.com - Pemerintah bakal melakukan kajian legalisasi ganja untuk medis atau terapi di Indonesia.

Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah melakukan penelitian penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

"MK sangat jelas ya bahwa itu ditolak untuk semuanya dan dalam pertimbangannya MK meminta pengkajian lebih lanjut terhadap kemanfaatan ganja itu sendiri," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej, Kamis (21/7).

Pria yang karib disapa Eddy Hiarirj ini menyatakan, setelah masa reses DPR RI selesai, pihaknya telah sepakat untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Sembari melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja dan sebagainya pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap Undang-Undang Narkotika dan tentunya kita akan dalami lebih lanjut sembari melihat dari hasil penelitian itu," ujar Eddy.

Sebelumnya, MK membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait penggunaan ganja untuk kesehatan pada Rabu (20/7).

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Wacana Legalisasi Ganja Perlu Kehati-hatian

Sidang itu terdaftar dalam perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara itu pasal yang digugat adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35 Tahun 2009.

Anggota Hakim MK, Daniel Yusmi P Foekh menyebut, legalisasi ganja yang dilakukan beberapa negara tak serta merta menjadi parameter untuk penggunaan ganja medis di Indonesia.

Selanjutnya, Anggota Hakim MK lainnya, Suhartoyo mengatakan, dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam dengan melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah.

Ia menyatakan, seluruh hakim MK berpendirian agar segera dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis narkotika golongan I untuk dapat atau tidaknya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan atau terapi. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyatakan pihaknya menolak gugatan tersebut.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar. (Pon)

Baca Juga:

IDI Sebut Ganja untuk Medis Perlu Kajian Mendalam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja
Indonesia
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi. Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin
Indonesia
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin

JJ Rizal mengusulkan agar nama stadion klub Persija Jakarta tersebut menggunakan kata Indonesia dengan diganti menjadi MH Thamrin.

Resmikan JPO Sepeda Phinisi Sudirman, Anies: Dulu Kondisinya Memprihatinkan
Indonesia
Resmikan JPO Sepeda Phinisi Sudirman, Anies: Dulu Kondisinya Memprihatinkan

"Sebelum direvitalisasi, keberadaan JPO ini sangat memprihatinkan. Dengan adanya jembatan penyeberangan ini, mereka yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi bisa punya akses di tengah untuk berpindah dari sisi Barat ke Timur atau sisi Timur ke Barat," ujar Anies.

PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran
Indonesia
PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran

Vaksinasi di seluruh kantor PCNU, PWNU, Kemenag, kantor kepolisian, dan di lembaga pendidikan maupun pesantren NU yang ditunjuk dimulai pukul 10.00 WIB.

KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi
Indonesia
KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

KIB mematangkan konsep dan visi misi terlebih dahulu sehingga capres ditentukan pada akhir, terlebih banyak parameter yang juga dijadikan pertimbangan.

KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti
Indonesia
KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Haryadi Suyuti baru saja mengakhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Yogyakarta beberapa pekan lalu, tepatnya pada 22 Mei 2022.

Wagub Jabar: Mang Oded Wafat di Hari Baik
Indonesia
Wagub Jabar: Mang Oded Wafat di Hari Baik

Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pria yang akrab disapa Mang Oded tersebut.

Jurnalis Inggris Hilang di Hutan Amazon
Dunia
Jurnalis Inggris Hilang di Hutan Amazon

Jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar masyarakat adat Bruno Pereira dinyatakan hilang di hutan Amazon, Brazil.

[HOAKS atau FAKTA]: Iwan Fals Nyatakan Sudah Tidak Dukung Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Iwan Fals Nyatakan Sudah Tidak Dukung Pemerintah

Akun Twitter dengan nama pengguna “ironsteel00” mengunggah sebuah kutipan perkataan dari Iwan Fals.

[HOAKS atau FAKTA] Uang Jemaah Haji Dipakai untuk Pembangunan IKN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Uang Jemaah Haji Dipakai untuk Pembangunan IKN

Beredar informasi di Facebook postingan berupa tangkapan layar judul berita nasional. Di mana Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, bahwa uang haji akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.